Distingsi

Visi Keilmuan :

“Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara unggul yang mengintegrasikan sains dan islam untuk tata kelola pemerintahan demokratis dan adil dengan reputasi internasional”

Distingsi :

Distingsi Legislative Drafting pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diorientasikan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya terampil merancang regulasi, tetapi juga mempraktikkan kompetensi tersebut sesuai empat karakter ulul albab: keagungan akhlak sebagai integritas dan keadilan dalam merumuskan norma, kedalaman spiritual sebagai orientasi maslahat dan tanggung jawab moral atas dampak kebijakan, keluasan ilmu sebagai basis analisis multidisipliner dan harmonisasi regulasi, serta kematangan profesional sebagai ketepatan teknis, standar kerja, dan keterlaksanaan regulasi. Dengan demikian, legislative drafting diposisikan sebagai kompetensi khas yang diarahkan oleh nilai, ilmu, dan profesionalisme untuk menghasilkan regulasi yang sah, adil, dan efektif.

Deskripsi :

Distingsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terletak pada penguatan kompetensi Legislative Drafting, yakni kemampuan merancang regulasi secara sistematis dan presisi. Melalui distingsi ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori ketatanegaraan dan siyasah, tetapi juga mampu menyusun rumusan norma yang konsisten, harmonis dengan sistem peraturan perundang-undangan, serta implementatif. Penguatan ini mencakup penyusunan struktur regulasi, perumusan definisi dan ketentuan normatif, harmonisasi, serta penyusunan argumentasi kebijakan melalui naskah akademik/policy paper, sehingga lulusan memiliki nilai tambah praktis dalam perancangan dan evaluasi kebijakan publik.

Distingsi Prodi HTN (Siyasah) UIN Malang adalah Legislative Drafting, yaitu kemampuan teknis menyusun regulasi. Jadi bukan hanya paham teori negara dan fiqh siyasah, tetapi mampu menerjemahkan persoalan publik menjadi pasal yang jelas, tidak multitafsir, konsisten, dan selaras dengan hierarki peraturan. Distingsi ini juga memperkuat orientasi kemaslahatan dan keadilan dalam penyusunan kebijakan, sehingga lulusan lebih siap terlibat dalam perancangan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi di level lembaga negara maupun pemerintah daerah.

Capaian Pembelajaran Lulusan :

Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
Menguas Menguasai konsep dan teori legal reasoning yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan.

Mata Kuliah Pendukung :

Uraian	Pilar Demokrasi	Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Produk	Indikator Kinerja Terukur
Kualitas Demokrasi dan Kepemiluan	Konstitusi dan Sains	Hukum Pemilu; Sistem Politik & Ketatanegaraan; Metode Riset HTN	Case-based sengketa pemilu, audit integritas	Policy brief reformasi pemilu/ analisis desain sistem pemilu	policy brief/semester; kajian berbasis data pemilu/tahun
Desain Kelembagaan dan Akuntabilitas	Konstitusi dan Islam	Hukum Lembaga Negara; Etika Publik Islam; Administrasi Negara	Analisis kelembagaan, peta risiko kewenangan	Kajian akuntabilitas kelembagaan dan rekomendasi tata kelola	Kajian tata kelola/semester; rekomendasi ditanggapi mitra
Legislasi dan Reformasi Regulasi	Sains dan Konstitusi	Perancangan Peraturan; Teknik Perundang-undangan; Hukum Administrasi	Project-based: drafting norma dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Draft regulasi dan naskah akademik	Draft/naskah akademik/tahun; mata kuliah menghasilkan produk; pelatihan Penyusunan PERDA, Pelatihan Penyusunan PERDES; Pelatihan Hukum Bagi Penghulu
Hak Konstitusional, HAM dan Keadilan Sosial	Konstitusi dan Islam	Hukum HAM; Peradilan Konstitusi; Fiqh Siyasah (kontekstual)	Simulasi uji materi, studi kasus kelompok rentan	Kajian judicial review / amicus brief sederhana	Kajian JR/semester; Tugas akhir terkait hak konstitusional
Desentralisasi dan Tata Kelola Daerah	Sains dan Konstitusi	Otonomi Daerah; Hukum Keuangan Negara/Daerah; Kebijakan Publik	Studi lapangan tata kelola daerah, evaluasi kebijakan	Laporan evaluasi kebijakan daerah dan rekomendasi perbaikan	Laporan evaluasi/tahun; MoU/kerja sama pemda
Konstitusi di Era Digital	Sains dan Islam – Konstitusi	Hukum Teknologi & Data; Etika Publik; HTN Kontemporer	Analisis kebijakan digital, hak digital, etika AI layanan publik	Policy brief perlindungan data/hak digital dan SOP tata kelola	Policy brief digital/tahun; Seminar/kelas tamu tematik

MIU Login