AR 
ID 
EN 
ZH 
| NO | NIM | NAMA | judul | ISU | normatif/empiris | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3 | Tim 4 | keterangan diterima/ ditolak |
| 1 | 230203110068 | ALVIN FAIZ RUSDIAN | PERBANDINGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN DATA PRIVACY ACT 2012 FILIPINA) | Penelitian ini berangkat dari kesenjangan mendalam antara aspek normatif (das sollen) dan fakta empiris (das sein) terkait tata kelola data pribadi di Indonesia. Meskipun Pasal 58 UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 telah mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden, kenyataannya hingga saat ini lembaga tersebut belum juga dibentuk, sehingga tercipta kekosongan organ pelaksana (institutional void) yang signifikan. Ketiadaan otoritas tunggal ini berdampak langsung pada penanganan insiden siber yang menjadi kacau dan lambat, sebagaimana terlihat dalam kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) serta dugaan kebocoran data KPU yang diwarnai aksi saling lempar tanggung jawab antarinstansi. Selain masalah kekosongan lembaga, terdapat gap krusial pada desain arsitektur kelembagaan jika dikomparasikan dengan Filipina yang sudah memiliki National Privacy Commission (NPC) sejak satu dekade lalu. Filipina menerapkan model otoritas independen dengan kewenangan quasi-judicial yang memungkinkan mereka bertindak tegas terhadap korporasi maupun instansi pemerintah sendiri. Sebaliknya, Indonesia memilih model yang berada di bawah kendali eksekutif, yang secara yuridis memicu keraguan mengenai objektivitas dan independensi lembaga tersebut dalam memberikan sanksi kepada sesama instansi pemerintah ketika terjadi kebocoran data nasional. Secara lebih filosofis, peneliti menemukan kesenjangan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, di mana struktur lembaga di Indonesia dianggap berisiko gagal memenuhi kriteria kemaslahatan yang hakiki. Dalam prinsip ketatanegaraan Islam, negara mengemban amanah untuk melindungi kehormatan dan privasi warganya sebagai bagian dari Hifdzul ‘Irdh. Namun, desain kelembagaan yang cenderung berat ke sisi eksekutif (executive heavy) dikhawatirkan dapat mencederai prinsip amanah tersebut, karena perlindungan data rakyat berpotensi dikalahkan oleh kepentingan atau citra birokrasi semata. | Normatif | diluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengan https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2713/1908 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 2 | 220203110075 | Dinda Febrilia | Implikasi Hukum Sengketa Batas Wilayah 13 Pulau Antara Tulungagung Dan Trenggalek Perspektif Siyasah Dusturiyah | Terjadinya disharmoni dan konflik kewenangan dalam penetapan batas wilayah 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung akibat tumpang tindih Perda RTRW, yang menimbulkan persoalan kepastian hukum dan memerlukan penyelesaian dalam kerangka hukum administrasi negara menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | ok | ok | Diterima | Diterima |
| 3 | 220203110034 | Raminah | TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN MOBIL DINAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGGUNAAN APBD | Fenomena pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah menjadi perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan asas kemanfaatan dan kepentingan umum. | NORMATIF | tidak ada plagiasi | tambahkan teori hukum di judul | ok | Ditambahkan perspektif hukum islamnya | Diterima |
| 4 | 230203110036 | Naila Nur Fitria | Pertanggungjawaban Negara Atas Kebocoran Data Pribadi (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan GDPR Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah) | Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada problematika konstruksi normatif pertanggungjawaban negara atas kebocoran data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh institusi negara. Pengaturan mengenai bentuk tanggung jawab, mekanisme ganti rugi, serta standar akuntabilitas negara masih memerlukan analisis lebih lanjut. Selain itu, terdapat perbedaan karakter pengaturan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang dinilai lebih progresif dalam menerapkan prinsip accountability dan mekanisme penegakan hukum terhadap otoritas publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perbandingan kedua regulasi tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah guna menilai kesesuaian tanggung jawab negara dengan prinsip perlindungan hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat. | NORMATIF | telah ada penelitian sejenis https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/21923 | ditolak, judul serupa sdh banyak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 5 | 230203110007 | Jasminta Murawah Hayyu | Ketiadaan Presidential Threshold Pada Pemilu 2029 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU XXIV/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah | Presidential Threshold | NORMATIF | diluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengan https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/24476 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 6 | 230203110004 | Sri Ramadani | Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabencana Alam Di Sumatra Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi’ah. | Apakah pemanfaatan kayu gelondongan pascabencana oleh masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan, ataukah terdapat dasar pembenar (justification) dalam keadaan darurat | NORMATIF | tidak ada plagiasi | ok tp perlu diperjelas isu hukum agar ranahnya HTN | dklinik | Perlu di Klinik | Diterima |
| 7 | 230203110004 | Sri Ramadani | Legalitas Perdagangan Karbon Melalui IDXCarbon Berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah | Legalitas perdagangan karbon melalui IDXCarbon secara normatif memperoleh dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Namun, secara yuridis masih terdapat isu kepastian hukum terkait kewenangan pengaturan, status hukum unit karbon sebagai objek transaksi, serta sinkronisasi dengan regulasi turunan dan pengawasan lembaga terkait. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, legalitas tersebut harus memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum agar perdagangan karbon tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitimate secara konstitusional dan etis. | NORMATIF | diluar perspektif siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu penelitian dengan https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/711 | diterima, krn yg ingin dianalisa adalah legalitas perdagangan karbn itu, sementara penelitian terdahulu yg disebutkan mba Sheila perbandingan sistem perdagangan karbon dgn green bond. sangt jelas itu adalah dua hal yg berbeda | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 8 | 220203110034 | Raminah | UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI DIGITALISASI E-PKH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA PAGENJAHAN KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG) | Tingginya kasus korupsi dana desa dan penyalahhunaan bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH). untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan sistem digitalisasi E-PKH guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Namun dalam penerapannya ditingkat desa, khususnya di desa pagenjahan kecmatan kronjo kabupaten tangerang masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran hukum dan etika aparat desa. pemerintah kemudian mendorong digitalisasi melalui sistem E-PKH untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dlaam pengelolaan dana desa. Oleh karna itu diperlukan kajian tentang efektivitas digitalisasi E-PKH sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif siyasah maliyah. | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | ok | ok | Diterima | Diterima |
| 9 | 230203110047 | Elvira Rosiana Indah | Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak dari Praktik Child Grooming dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah | Belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengenai praktik child grooming sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan keterbatasan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam aspek pencegahan (preventif), serta menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional anak menurut hukum positif dan perspektif siyasah dusturiyah | NORMATIF | siyasah dusturiyah http://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/173 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 10 | 230203110046 | Diva Kurnia Dwi Salsabila | ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF RULE OF LAW (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024) | Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada problem konstitusionalitas pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan konstruksi norma baru yang berdampak pada desain keserentakan pemilu. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor kewenangan pengujian undang-undang (negative legislator) atau telah memasuki ranah pembentukan norma (positive legislator), serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip rule of law, kepastian hukum, periodisasi lima tahunan pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. | NORMATIF | terdapat kesamaan isu dengan https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/30988 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 11 | 230203110048 | Noni Sherlya Yasmin Ramadhani | The Role of the Military in the Constitutional System and State Stability From the Perspective of Siyasah Dusturiyyah (A Comparative Study of Thailand and Indonesia) | Bagaimana kedudukan, kewenangan, dan batasan peran militer dalam sistem ketatanegaraan serta implikasinya terhadap stabilitas negara ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, khususnya dalam perbandingan antara Thailand dan Indonesia. | NORMATIF | diluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengan https://e-journal.unas.ac.id/jsps/article/view/184 | diterima, yg diajukan oleh mhsw adalah perbandingan peran militer dalam kepengelolaan negara, namun yg di mention oleh mba Sheila artikelnya tntg kekuatan militer perbandingan dg Thailand. misalnya alutsista nya dll. jd ini dua hal yg sangat berbeda. | dtolak | Ditolak | Konsultasi ke Bu Yayuk |
| 12 | 220203110049 | Luxman Syaidun Firdaus | KEKOSONGAN PENGATURAN JUVENILE WAIVER DALAM UU SPPA NOMOR 11 TAHUN 2012: ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH. | Permasalahan hukum dalam diskresi legislatif sistem peradilan anak di Indonesia berakar pada kekosongan norma (vacuum of norm) akibat tidak adanya mekanisme juvenile waiver (transfer ke peradilan umum) dalam UU SPPA bagi pelaku tindak pidana berat, sehingga membatasi ruang gerak penegak hukum dalam menghadapi kasus ekstrem. Hal ini diperparah oleh konflik norma (conflict of norm) antara semangat perlindungan anak dalam UU SPPA yang berorientasi pada keadilan restoratif (Pasal 28B ayat 2 UUD 1945) dengan regulasi sektoral seperti UU Pemberantasan Terorisme yang lebih mengutamakan keamanan negara (Pasal 30 UUD 1945), sehingga memicu ketidakpastian hukum mengenai batasan diskresi legislator dalam menentukan kapan seorang anak dapat diadili sebagai orang dewasa. | NORMATIF | diluar maslahah mursalah erdapat kesamaan isu dengan https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/48521 | ok, karena ini memperkenalkan mekanisme juvenille waiver. sementara penelitian terdahulu yg disebutkan mba sheila menilisik bahwa pasal mengenai pidana anak sdh tdk relevan lg. | dtolak | Ditolak | ditolak |
| 13 | 220203110049 | Luxman Syaidun Firdaus | DISSENTING OPINION PUTUSAN MK NOMOR 121/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PENGAWAS APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas Sistem Merit ASN menimbulkan potensi conflict of norm dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Secara konstitusional, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, termasuk fungsi administratif seperti pengawasan ASN. Dissenting opinion Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa pengalihan fungsi tersebut bukan keharusan konstitusional, sehingga amar putusan mayoritas berpotensi membatasi kewenangan atributif Presiden. | NORMATIF | tidak ada plagiasi | ok | ok | Perlu di Klinik | Perlu diklinik Ke B Nur jannani |
| 14 | 220203110025 | RIFKI MAULANA | PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH | Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 327 tentang pembatasan dana kampanye | NORMATIF | diluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengan https://share.google/I6fLgpvMVJrK0y0A0 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 15 | 220203110025 | RIFKI MAULANA | PEMBATASAN JUMLAH PENYUMBANG DANA KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: ANALISIS KRITIS PASAL 327 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH | Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 327 tentang pembatasan dana kampanye | NORMATIF | diluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengan https://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13205 | ditolak | dtolak | Ditolak | Ditolak |
| 16 | 220203110005 | IMATUL HIMMAH | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BEROPERASINYA KEMBALI MIE GACOAN DI KOTA PROBOLINGGO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo) | selama 5 tahun beroperasi di kota probolinggo mie gacoan baru melengkapi 2 dari 8 persyaratan serta penggunaan lahan parkir yang tidak beraturan | NORMATIF | tidak ada plagiasi | ok | dklinik | Perlu di Klinik | Konsultasi ke Pak Abdul Kadir |
| 17 | 220203110031 | HABIB RIJIK SHIHAB | URGENSI PEMBENTUKAN PROVINSI PULAU SUMBAWA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 UUD NRI 1945 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN | Isu hukum dalam skripsi ini terletak pada pertanyaan konstitusional mengenai apakah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan sekadar kebijakan politik (political discretion) pemerintah pusat atau justru kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, mengingat adanya ketimpangan struktural pelayanan publik, pembangunan, dan distribusi kesejahteraan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Isu ini diperkuat oleh problem efektivitas pelaksanaan otonomi daerah menurut UU Pemerintahan Daerah, tuntutan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan, serta legitimasi pembentukan daerah otonom baru yang dianalisis melalui perspektif teori keadilan (khususnya keadilan distributif) dan siyasah dusturiyah, sehingga pemekaran wilayah diposisikan bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kerangka negara kesatuan. | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | perlu diperjelas isu hukumnya | dklinik | Perlu Di Klinik | Konsultasi ke Pak Abdul Kadir |
| 18 | 220203110031 | HABIB RIJIK SHIHAB | ANALISIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM KEPEMILIKAN SPPG BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE | legitimasi dan batas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam memiliki dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah atau justru melampaui tugas dan kewenangan Polri sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Persoalan ini muncul karena secara konseptual Polri berfungsi sebagai institusi yang berorientasi pada keamanan (security oriented), sementara pengelolaan SPPG merupakan kebijakan pelayanan sosial yang bercorak kesejahteraan (welfare oriented) dan pada umumnya menjadi kewenangan kementerian teknis. Ketiadaan norma yang secara eksplisit memberikan atribusi atau delegasi kewenangan kepada Polri untuk mengelola SPPG menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan (overlapping authority), kekosongan hukum (rechtsvacuum), serta problem akuntabilitas, sehingga praktik tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). | NORMATIF | tidak ada plagiasi | ok | djlinik | Perlu di klinik | Konsultasi ke Pak Mustafa Lutfi |
Ket :
- Bagi yang mengajukan judul lebih dari 1 dan diterima semua silakan menghubungi admin prodi/B Any untuk memilih salah satu judul. (terakir hari Senin, 16 Maret 2026)
- Bagi Judul yang diterima tetapi masih diklinik silakan menghubungi dosen yang telah di tunjuk (dikolom sudah ada) dan di selesaikan (tenggat waktu sampai hari Senin, 16 Maret 2026) setelah konsultasi selesai bisa menghubungi admin prodi/B Any.
- Usahakan tepat waktu supaya SK pembimbing bisa segera di proses
