Hasil Seleksi Pendaftaran Judul Periode Oktober 2025 Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NO	NIM	NAMA	judul	ISU	normatif/empiris	Tim 1	Tim 2	Tim 3	Tim 4	Tim 5	KET
1	220203110064	Nur Amalia Sofiul Huda	RECHTSVACUUM SENGKETA TATA USAHA TNI DENGAN ANALISIS HISTORIS-YURIDIS ATAS KETIADAAN PERADILAN TATA USAHA MILITER DAN DAMPAKNYA PADA AKSES HUKUM	Bagaimana ketiadaan peradilan tata usaha militer menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam penyelesaian sengketa tata usaha yang melibatkan prajurit TNI, dan apa implikasinya terhadap akses hukum serta prinsip negara hukum di Indonesia?	Normatif	terdapat penelitian sejenis https://eprints.undip.ac.id/57502/	oke, sepertinya kekosongan hukum yg pd penelitian yg di mention bu Sheila tdk melibatkan mekanisme praperadilan, sementara kebaharuan yg diusulkan olh ybs mengenai mekanisme praperadilan	dtolak, terdapat kemiripan https://www.academia.edu/31843263/Rechtsvacuum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Tata_Usaha_Militer_di_Indonesia	Ditolak, semua penyelesaian sengketa TNI mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 sbg pengadilan khusus	Ditolak	Lengkap
2	220203110002	Nuriska Rozzaqtina Putri Nawi	URGENSI PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN LIMBAH FAST FASHION DI INDONESIA BERDASARKAN ECOLOGICAL JUSTICE PRINCIPLE DAN PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AH	Belum optimalnya regulasi serta penegakkan hukum lingkungan terkait dengan penanggulangan limbah fast fashion di Indonesia.	Normatif	di luar perspektif fiqh bi’ah terdapat penelitian sejenis https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/22830	tolak	dtolak	Isu hukumnya tidak jelas. Ditolak	Ditolak	Lengkap
3	220203110094	Mukti Ferdiansyah Faqih	Mekanisme Pengaturan Pemilu Serentak Di Indonesia Dan Brasil Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	berfokus pada pengaturan konstitusional pemilu serentak di Indonesia setelah Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang mewajibkan pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan dalam satu waktu. Pokok persoalannya terletak pada bagaimana dasar hukum pemilu serentak dirumuskan, apakah mampu mendukung penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian sebagaimana tujuan pembentuk undang-undang, serta bagaimana perbandingannya dengan pengaturan dalam Konstitusi Brasil 1988 yang sejak awal menetapkan pemilu serentak. Selain itu, isu hukum juga terkait dengan kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya mengenai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam kehidupan ketatanegaraan.	Normatif	diluar perspektif siyasah dusturiyah terdapat penelitian sejenis https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8451/	tolak	dtolak	Isu pemilu serentak sudah kadaluarsa, sekarang yg buming mengenai pemisahan pemilu lokal dan nasional pasca putusan MK. Ditolak	Ditolak	Lengkap
4	220203110094	Mukti Ferdiansyah Faqih	URGENSI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UTILITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH	berfokus urgensi fraksi DPR RI sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UU MD3. Fraksi dipandang penting untuk menjaga konsistensi politik dan efektivitas legislasi, tetapi juga dikritik karena membatasi independensi anggota DPR serta memperkuat dominasi partai. Dari perspektif utilitas hukum dan maslahah mursalah, persoalannya adalah apakah fraksi benar-benar menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan publik atau justru menimbulkan mudarat dalam praktiknya.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	dtolak, terdapat kemiripan https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/41	Oke. Perlu diklinik	Klinik – konsultasi ke Pak Abdul Kadir	Lengkap
5	220203110010	ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI	PENGGUNAAN PATWAL UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI (Tinjauan Pasal 134 huruf G UU. No. 22 Tahun 2009)	Pertentangan antara praktik penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi dengan prinsip hukum positif dan prinsip maslahah dalam hukum Islam	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	diterima	ok	Diterima	Lengkap
6	220203110089	Ahmad Febri Riyandi	IMPLIKASI FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DI ERA DIGITAL : ANALISIS HUKUM TATA NEGARA DAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP ASPIRASI PUBLIK DAN RESPON PEMERINTAH	isu hukum yang di ambil terkait fenomena no viral no justice dalam pandangan hukum tata negara dan siyasah syar’iyyah	Normatif	terdapat penelitian sejenis https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1326	tolak	dtolak	Tidak ada persoalan hukum. Ditolak	Ditolak	Lengkap
7	220203110089	Ahmad Febri Riyandi	DISHARMONI REGULASI DAN PERLINDUNGAN HAK BERDEMOKRASI (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 serta Respons Aparat terhadap Aksi Masa Demonstrasi 2025 dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah)	isu hukum yang diambil terkait disharmoni antara UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkap No.16 tahun 2006	Normatif	tidak ada plagiasi	terima, isu hukum difokuskan pada satu aspek saja	ok	Oke. Perlu diklinik	Diterima	Lengkap
8	220203110010	ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI	PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI’AH TERHADAP PENYALAHGUNAAN PATWAL DI INDONESIA : REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS DAN ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM	penyalahgunaan kewenangan dalam praktik patwal yang menimbulkan mudharat sosial dan bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari’ah dalam menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat.	Normatif	judul sama dengan no.5	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
9	220203110018	Eprilia Wachidatul Muzafiki	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelakssanaan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Oleh Industri Antara Kepatuhan dan Pengabaian Tata Kelola	Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) oleh industri mencerminkan atau justru mengabaikan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kepatuhan hukum, keadilan tata kelola, dan perlindungan terhadap kemaslahatan lingkungan hidup?	Normatif	telah ada penelitian sebelumnya http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1424	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
10	220203110018	Eprilia Wachidatul Muzafiki	Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa di Kota Blitar Tinjauan Hukum Agraria Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah	Bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kota Blitar berdasarkan hukum agraria, serta sejauh mana prinsip fiqh siyasah maliyah dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan pengelolaan harta publik tersebut.	Normatif	tidak ada plagiasi (seharusnya penelitian dilakukan secara empiris)	ok, jadikan empiris	redaksi judul tidak tepat, mengaburkan algoritma pencarian kemiripan riset serupa, sejatinya riset ini discholar sudah banyak hnya beda lokus, salah satunya dalam link brikut https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4956701fb73000e1c717f/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah/ btw dtolak sja	Empiris. Perlu Di klinik	Diterima	Lengkap
11	220203110015	Inayatur Rohmaniya	PEMBATASAN PENGGUNAAN HAK INTERPELASI BAGI ANGGOTA DPRD TERHADAP KEPALA DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Hak interpelasi DPRD merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya sering menimbulkan masalah, seperti ketidakjelasan batas kebijakan yang dapat diinterpelasi, perbedaan tafsir antar pihak, serta potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Akibatnya, fungsi pengawasan DPRD belum berjalan optimal. Dalam perspektif siyāsah dusturiyyah, pengawasan terhadap pemerintah merupakan prinsip penting untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, kajian terhadap hak interpelasi perlu dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip pengawasan dalam hukum tata negara Islam serta memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Normatif	terdapat penelitian sejenis https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8411/	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
12	220203110015	Inayatur Rohmaniya	PENGATURAN GREEN PROCUREMENT DALAM UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA BAGI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Meskipun green procurement dan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan sosial, keduanya belum terintegrasi secara efektif dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan aspek lingkungan menyebabkan pelaksanaan kedua konsep ini sering berjalan terpisah dan kurang optimal.Dari perspektif maslahah mursalah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi dan penguatan regulasi agar kebijakan pengadaan pemerintah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum. Integrasi green procurement dan CSR menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	dtolak, terdapat kesamaan objek dgn link beriktut https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/7606	Perlu di Klinik khusus oleh dosen yg paham hukum Lingkungan dan mengkajinya dalam perspektif hukum islam	Ditolak	Lengkap
13	220203110041	Berliana Octaviani Ristita	KEPATUHAN HUKUM LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENETAPKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi)	ketidakefektifan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lembaga negara	Normatif	telah diteliti oleh	sdh banyak penelitian serupa	judul ini bsa dterima klo lebh spesifik pada putusan MK no brpa… yg tidak ditaati baik olh eksekutif & legisltaif, hasil penelusuran sy yg tdk dtaati olh legisltaif sdh ada yg meneliti spt link https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/en/article/view/7430, tp klo yg diteliti keduanya eksekutif & legislatif ni baru luar biasa, saran sya bagi para penilai jgn mudah molak tanpa disertai bukti link kemiripan, btw sya menirima krn msh bsa diselamatkan	Difokuskan aja pada Constitusional Disobidence dan apa sanksinya, itu lebih menarik	Klinik – konsultasi ke Pak Mustafa Lutfi	Lengkap
1	220203110041	Berliana Octaviani Ristita	PERDAGANGAN KARBON LINTAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TINJAUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA	Keselarasan Konstitusional Implementasi Paris Agreement dengan UUD 1945	Normatif	telah ada penelitian sebelumnya https://lawpass.org/index.php/ojs/article/view/21	tolak	dtolak	Ditolak	ditolak	Lengkap
15	220203110060	RAUDHATUS SHOLEHAH	UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI DIGITALISASI E-PKH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)	Tingginya kasus korupsi dana desa dan penyalahgunaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi E-PKH guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Namun, penerapannya di tingkat desa, khususnya di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta minimnya kesadaran hukum dan etika aparat desa. Pemerintah kemudian mendorong digitalisasi melalui sistem E-PKH untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, penerapannya di tingkat desa masih menghadapi kendala seperti literasi digital yang rendah dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang efektivitas digitalisasi E-PKH sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif Siyasah Maliyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam tata kelola keuangan publik.	Normatif	apabila normatif ditolak , jika penelitian dilakukan secara metode yuridis empiris diterima	ok	ok	Harus Empiris	Diterima	Lengkap
16	220203110060	RAUDHATUS SHOLEHAH	HARMONISASI KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PASCA REVISI UNDANG UNDANG TNI 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUTURIYAH	Perubahan peran dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025, di mana TNI tidak hanya berfungsi dalam bidang pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pembangunan melalui Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kondisi ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban program pembangunan desa. Situasi tersebut perlu dianalisis untuk melihat bagaimana harmonisasi kewenangan kedua lembaga negara dapat diwujudkan tanpa melanggar prinsip pembagian kekuasaan serta tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut perspektif Siyasah Dusturiyah.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Judul perlu dipertajam	Diterima	Lengkap
17	220203110059	NASYWA NUR AZIZAH	URGENSI PENGUATAN SANKSI TAMBAHAN TERHADAP PELAKU FEMISIDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	KUHP 2023 belum mengatur femisida sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga pelaku masih dijerat dengan pasal pembunuhan umum (misalnya Pasal 454–459 KUHP baru), tanpa mempertimbangkan motif gender atau relasi kuasa. Apakah pengaturan sanksi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memadai untuk memberikan efek jera dan keadilan substantif terhadap pelaku femisida serta mengakomodasi dimensi keadilan gender	Normatif	telah ada penelitian sebelumnya http://etheses.uin-malang.ac.id/76630/	tolak	dtolak	Ini hukum jinayah. Ditolak	Ditolak	Lengkap
18	220203110059	NASYWA NUR AZIZAH	DISHARMONISASI PENDEKATAN FISKAL DAN KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN CUKAI ROKOK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN	Kebijakan cukai rokok di Indonesia secara fiskal diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan secara kesehatan, kebijakan tersebut seharusnya berfungsi membatasi konsumsi produk tembakau demi menekan prevalensi penyakit akibat rokok. Isu hukum muncul ketika tarif cukai lebih diprioritaskan untuk optimalisasi pendapatan negara, bukan pengendalian konsumsi rokok sebagaimana mandat Pasal 67 dan 70 PP No. 28 Tahun 2024 tentang promosi kesehatan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. PP 28/2024 juga menugaskan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan pengendalian tembakau dengan kebijakan fiskal dan industri (Pasal 72). Namun, dalam realitas, belum ada mekanisme hukum yang memastikan koordinasi efektif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, sehingga regulasi berjalan sektoral dan berpotensi bertentangan dalam implementasi. Oleh karena itu, apakah kebijakan fiskal melalui pengaturan cukai rokok telah selaras dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, atau justru terjadi disharmonisasi norma dan tujuan antar kebijakan publik antara sektor fiskal dan sektor kesehatan?	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke. Ditambahin perpsektif maslahah	Diterima	Lengkap
19	220203110079	FAWAZ AZMI	Kekuatan Mengikat Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok di Laut China Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Siyasah Dusturiyah	Putusan PCA 2016 menolak klaim historic rights, tapi Tiongkok tetap menggunakannya. Salah satu poin penting yang bisa dikaji salah satunya adalah apakah “historic rights” masih punya dasar hukum internasional setelah UNCLOS 1982 berlaku? Ini penting karena ada konflik antara hukum kebiasaan internasional dengan hukum perjanjian.	Normatif	telah ada penelitian sebelumnya https://pdfs.semanticscholar.org/ae62/1509cb08ed06cd793419af8a919262d809a3.pdf	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
20	220203110079	FAWAZ AZMI	HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK: STUDI PARIS AGREEMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN SIYASAH SYAR’IYYAH	Berangkat dari kenyataan bahwa lingkungan hidup di Indonesia semakin terancam oleh krisis iklim. Padahal, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement, yang merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup dapat dipahami secara lebih komprehensif jika dipadukan dengan prinsip-prinsip Paris Agreement serta ajaran Islam. Metode yang saya gunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan juga pendekatan konseptual dari fikih klasik. Isu hukum yang saya angkat relatif baru, yaitu: apakah hak atas lingkungan hidup bisa dipahami sebagai hak ekologis baru dalam Islam, bagaimana Paris Agreement bisa dipandang sebagai akad internasional ekologis dalam perspektif siyasah syar’iyyah, serta bagaimana keadilan antar-generasi dalam hukum tata negara dapat dipadukan dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke. studinya bukan pada Paris Agrementnya, tapi pada UU Hasil Ratifikasinya yaitu UU No. 16 tahun 2016	Diterima	Lengkap
21	220203110008	Tuhfatul Mardiyyah	URGENSI PEMBENTUKAN BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 131 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang kejelasan dasar hukum dan kewenangan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024. Pembentukan lembaga ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan presiden sudah cukup kuat untuk membentuk lembaga baru dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemerintahan. Selain itu, ada juga masalah tumpang tindih tugas antarinstansi, konflik lahan dengan masyarakat adat, dan kurangnya kejelasan dalam pengawasan serta tanggung jawab lembaga. Karena itu, isu hukum utamanya adalah apakah pembentukan badan otorita ini benar-benar bisa memperbaiki pengelolaan pangan dan menyelesaikan masalah di lapangan, atau justru menambah persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan badan ini harus dievaluasi berdasarkan prinsip syariah tentang legitimasi penguasa dalam menetapkan kebijakan, memastikan kebijakan tersebut membawa maslahah (kesejahteraan umum) dan tidak menimbulkan mafsadah (kerugian) bagi masyarakat. Oleh karena itu, isu hukum utamanya adalah apakah pembentukan badan otorita ini benar-benar sesuai prinsip siyasah dusturiyah dalam memperbaiki pengelolaan pangan dan menyelesaikan masalah di lapangan, atau justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	OK, isu hukum perlu dipertajam	Diterima	Lengkap
22	220203110021	Lado Fadhillah Fiqh Syahputra	ANALISIS NORMATIF TERHADAP MODEL MIXED-MEMBER PROPORSIONAL (MMP) SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM PEMILU INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Sebagai sistem alternatif dari sistem pemilu proporsional terbuka dan tertup	Normatif	diuar maslahah mursalah telah ada penelitian sejenis https://www.researchgate.net/profile/Abd-Hannan-2/publication/375906209_Antara_Terbuka_Tertutup_dan_Campuran_Mencari_Format_Sistem_Proporsional_dalam_Pemilihan_Umum_Legislatif_di_Indonesia/links/679edff8207c0c20fa71d207/Antara-Terbuka-Tertutup-dan-Campuran-Mencari-Format-Sistem-Proporsional-dalam-Pemilihan-Umum-Legislatif-di-Indonesia.pdf	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
23	220203210061	LADO FADHILLAH FIQH SYAHPUTRA	TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PERPANJANGAN MASA DINAS PRAJURIT TNI DALAM UU NO. 3 TAHUN 2025 ATAS PERUBAHAN UU NO. 34 TAHUN 2004	Kebijakan perpanjangan masa jabatan TNI mengakibatkan timbulnya isu permasalahan menumpuk nya jabatan struktural yang dapat mengganggu jalannya struktur organisasi TNI yang jika sudah tidak mencukupi akan dialokasikan kepada kementerian yang membutuhkan	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu Hukum perlu diperjelas	Diterima	Lengkap
24	220203110040	Moh. Bahrul Lahut	ANALISIS YURIDIS PASAL 9G DAN PASAL 87 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Apakah penghapusan status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN bertentangan dengan prinsip akuntabilitas negara, baik menurut hukum tata negara Indonesia maupun dalam perspektif Siyasah Dusturiyah	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Menarik jika bener ada pertentangan suati norma dalam UU dengan Prinsip atau Asas-Asas Hukum	Diterima	Lengkap
25	220203110040	Moh. Bahrul Lahut	LEGITIMASI KEWENANGAN EVALUASI DPR TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025	Apakah kewenangan evaluasi DPR terhadap pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memiliki landasan konstitusional dan legitimasi normatif yang sah, baik menurut hukum tata negara positif Indonesia maupun dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam)	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu penajaman	Diterima	Lengkap
26	220203110003	Ike Dwi Rahmania	Perlindungan Hukum Warga Sipil Terhadap Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Fungsi Pengamanan Aksi Demonstrasi Perspektif Siyasah Dusturiyyah	1.Bagaimana aspek pertanggung jawaban hukum aparat kepolisian yang dapat merugikan fisik maupun non fisik, dan apakah hal tersebut termasuk pada pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan kekerasan negara 2. mengkaji terhadap tanggung jawab negara baik secara pidana, perdata ataupun administrasi	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke	Diterima	Lengkap
27	220203110004	Muhamad Ubaidillah Faqih	PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL TERHADAP PRAKTIK KOHABITASI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN SIYASAH IDARIYAH	Kolaborasi instansi pemerintahan daerah (satpol pp dan dinas sosial) dalam melakukan upaya preventif hukum praktik kohabitasi di kota malang perspektif good governance dan siyasah idariyah	Empiris	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu hukum perlu diperjelas	Diterima	Lengkap
28	220203110004	Muhamad ubaidillah faqih	TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DISKRESIONER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN MASYARAKAT	Bagaimana Kewenangan dikresioner satpol pp dalam menertibkan masyarakat di kota malang	Empiris	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu Hukum perlu diperjelas	sudah diatasnya	Lengkap
29	220203110080	Althof Hussein Qadhafi	IMPILIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Perpres No. 202/2024 menimbulkan isu hukum serius dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Fokus utamanya adalah dominasi eksekutif dan militer yang berpotensi melanggar prinsip checks and balances dan mengarah pada pemusatan kekuasaan (istiklal al-sulta). Selain itu, dasar hukum DPN yang hanya bersumber dari Perpres serta minimnya transparansi dan akuntabilitas publik (syura) merusak legitimasi dan pengawasan, merugikan maslahah ammah.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu Hukum perlu diperjelas	Diterima	Lengkap
30	220203110046	ERDA LAILATUS SYIFA	IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Putusan MK NO 96/PUU-XII/2024 tentang UU TAPERA Yg inkonstitusional bersyarat	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu Hukum perlu diperjelas	Diterima	Lengkap
31	220203110093	Achdam Khoeron Topan Haryanto	IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2024 TERHADAP TATA KELOLA BENDA SITAAN (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan)	Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024. Pengalihan kewenangan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pelaksanaannya dapat memengaruhi sistem tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara mengenai kepastian hukum, efektivitas, transparansi, maupun akuntabilitasnya.	Empiris	tidak ada plagiasi	ok	ok	Tempat penelitian, harus memiliki rupbasan yg tinggi di Indonesia	Diterima	Lengkap
32	220203110035	Ubaidillah	TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN BUMDES: ANALISIS YURIDIS DENGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Isu hukum Tumpang Tindih Kewenangan Kementerian dalam Pembinaan dan Pengawasan Keuangan BUMDes: Analisis Yuridis dengan Perspektif Maslahah Mursalah berakar pada ketidakharmonisan regulasi antara beberapa kementerian yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara normatif, BUMDes diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan pembinaan dan pengawasan keuangan BUMDes tidak hanya berada pada Kementerian Desa PDTT, tetapi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang berdampak pada ketidakjelasan otoritas dalam pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, serta audit keuangan desa.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Tumpang tindih itu perlu diperjelas. sekilas itu beda level pengaturan, ingat asas Lex Superiori Derogat legi Inferiori	Diterima	Lengkap
33	220203110071	Ghinayatus Salwa	ANALISIS YURIDIS MEKANISME RESTORATIF HAK PEMULIHAN KORBAN DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN SIYASAH DUSTURIYAH	Kekosongan/ketidakjelasan mekanisme hukum yang bersifat restoratif untuk memulihkan hak-hak korban deepfake di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan dalam perspektif siyasah dusturiyah.	Normatif	diluar siyasah dusturiyah telah ada penelitian sejenis http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/719/683	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
34	220203110037	Zamzam Nurjaman	Mekanisme Pembatalan Undang – undang di Indonesia dan Swiss Perspektif Mabda al-Syuro	Isu hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidakefektifan mekanisme pembatalan undang-undang di Indonesia dalam menjamin kualitas legislasi dan partisipasi demokratis. Selama ini, mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya instrumen formal untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, tingginya angka permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga saat ini mengindikasikan adanya problematika sistemik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol kualitas legislasi yang ada saat ini belum mampu mencegah lahirnya undang-undang yang cacat hukum atau inkonstitusional.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu diperjelas, kenapa harus SWISS? kenapa bukan negara ASEAN misalnya	Diterima	Lengkap
35	210203110034	ALI ROYHAN FIRDAUS	INKONSISTENSI NORMA HUKUM TERKAIT RANGKAP JABATAN MENTERI BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TERHADAP PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Negara Indonesia berdiri di atas prinsip negara hukum, yang menuntut setiap peraturan perundang-undangan selaras dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, muncul inkonsistensi antara Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang memperbolehkan Menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pelaksana Danantara, dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang justru melarang menteri merangkap jabatan apapun, termasuk pimpinan lembaga yang dibiayai APBN. Ketidakharmonisan ini berpotensi menyalahi asas lex superior derogat legi inferiori dan melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Judul perlu diperbaiki	Diterima	Lengkap
36	220203110003	Ike Dwi Rahmania	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Pramusaji Angkringan Berpakaian Minim Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)	Fenomena pramusaji angkringan berpakaian minim yang marak di Kabupaten Kediri belakangan ini menimbulkan perdebatan sosial dan moral di tengah masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan strategi menarik pelanggan dalam usaha kuliner jalanan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap degradasi moral, pelanggaran nilai kesopanan, serta potensi terganggunya ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Untuk menjawab tantangan sosial ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang di dalamnya mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum dan kesusilaan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi Perda tersebut, khususnya dalam menangani fenomena pramusaji berpakaian minim di angkringan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan ketertiban umum. Efektivitas Perda tidak hanya dilihat dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari segi partisipasi masyarakat, kesadaran hukum pelaku usaha, serta peran aparat Satpol PP sebagai penegak perda.	Empiris	tidak ada plagiasi	isu hukum kurang kuat, bila melakukan pendekatan penelitian yg tdk tepat justru akan menjadi penelitian sosial.	bisa diperbaiki judulnya biar lebih fokus	OKE	Diterima	Lengkap
37	220203110023	Aldaffa Adjie Cahyoni	EFEKTIVITAS ANTARA BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS (BAPPISUS) DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) MENUJU GOOD GOVERNANCE	Konfil of norm, yang dimana adanya tumpang tindih antar lembaga BPKP dengan lembaga BAPPISUS	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Redaksi judul diperbaiki, efektifitas itu untuk penelitian empiris	Diterima	Lengkap
38	220203110023	Aldaffa Adjie Cahyono	Kontroversi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No. 1/2024: Dilema Antara Penegakan Hukum dan Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Kasus Poster Demonstrasi 2025	Kekaburan hukum yang berkaitan dengan definisi yang tidak jelas dan multitafsir pada pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian, hoaks, dan penghasutan sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan hukum.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Judul perlu dipertegas	Diterima	Lengkap
39	220203110080	Althof hussein qadhafi	Implikasi Yuridis Pembentukan Badan Pengendalian Pembangaunan dan Investigasi Khusu terhadap Penyelenggaraan Lembaga KPK dan Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah	Isu hukum utama dari pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus melalui Perpres Nomor 159 Tahun 2024 adalah potensi tumpang tindih kewenangan investigasi BPPIK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Persoalan lain adalah pergeseran prinsip checks and balances, karena BPPIK di bawah Presiden berpotensi memperluas kekuasaan eksekutif di ranah investigatif, yang dikhawatirkan mengganggu independensi lembaga penegak hukum serta menimbulkan duplikasi fungsi.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	OK	Diterima	Lengkap
40	220203110052	Azizatus Sa’adah	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	mengemukakan isu hukum krusial terkait kesenjangan antara jaminan regulasi dan realitas praktik di lapangan. Meskipun Pasal 19 PP 35/2021 secara tegas menyatakan perusahaan alih daya bertanggung jawab penuh atas hak-hak pekerja, implementasinya kerap kali tidak efektif, sehingga pekerja sering mengalami ketidakpastian status, upah yang minim, dan jaminan sosial yang tidak memadai. Dari sudut pandang maslahah mursalah, isu hukum ini mengundang pertanyaan mendalam tentang keadilan dan kemaslahatan yang sesungguhnya. Apakah sistem alih daya, yang cenderung mengutamakan efisiensi dan kepentingan ekonomi perusahaan, telah menciptakan kemaslahatan yang merata bagi semua pihak, atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah) bagi kaum pekerja yang berada di posisi rentan? Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji seberapa jauh aturan hukum positif tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum yang diusung oleh hukum Islam.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	OK	Diterima	Lengkap
41	220203110007	Marsanda Putri Zerlina	Analisis Empiris Tentang Sengketa Tanah dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus Dusun Rungkut, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto )	Ketidaksesuaian data sertifikat tanah dengan realitas lapangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kepemilikan yang mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip keadilan, kejelasan aturan, dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Siyasah Dusturiyah.	Empiris	tidak ada plagiasi	ok	ok	Redaksi judul diperbaiki	Diterima	Lengkap
42	210203110037	Aji Sasono Pamungkas	PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PUTUSAN MK NO. 3/PUU-XXII/2024: ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari adanya perbedaan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dibandingkan dengan hak-hak sipil dan politik. Perbedaan tersebut tampak dalam berbagai putusan MK, salah satunya Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar gratis namun tetap menempatkan hak ekosob sebagai hak yang pemenuhannya bersifat bertahap (progressive realization). Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menegakkan prinsip keadilan substantif dan menjamin kesetaraan pemenuhan hak-hak asasi warga negara tanpa membedakan antara hak ekosob dan hak sipil-politik. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya serta apakah pertimbangan hukum yang diambil telah sejalan dengan tujuan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam perspektif maqashid al-syariah.	Normatif	telah ada penelitian sejenis http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1548	tolak	dtolak	Ditolak	Ditolak	Lengkap
43	220203110057	ATHIYYAH SALSABILA	KAJIAN KONSTITUSIONAL PERLINDUNGAN HAK-HAK OTAK (NEURORIGHTS) DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA	Pesatnya perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada hampir setiap aspek kehidupan manusia dengan melahirkan paradigma baru dalam interaksi antara kesadaran biologis dan kecerdasan artifisial. Puncak dari inovasi ini terletak pada pengembangan Neuro-technology, khususnya Brain-Computer Interface (BCI) yang memungkinkan perekaman, transfer data bahkan intervensi langsung terhadap aktivitas otak manusia. BCI kini telah bergeser dari ranah laboratorium dan fiksi ilmiah menuju realitas pasar yang tak terhindarkan. Hal ini dibuktikan dengan investasi kolosal dari korporasi teknologi global seperti Neuralink, perusahaan rintisan Elon Musk di bidang antarmuka otak-komputer yang berfokus pada pengembangan implan otak “Link” dengan kemampuan menerjemahkan sinyal saraf menjadi perintah digital yang berhasil mengumpulkan 650 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp10,5 triliun dalam pendanaan Seri E yang diumumkan pada Senin (2/6/2025). Dana tersebut akan memperkuat langkah perusahaan dalam mengembangkan implan otak dan memperluas uji klinis global. Dengan uji klinis aktif di tiga negara di Barrow Neurological Institute, The Miami Project to Cure Paralysis, dan Cleveland Clinic Abu Dhabi, dengan fokus pada pasien cedera tulang belakang servikal atau ALS, perusahaan kini memasuki fase penting untuk membuktikan efektivitas implan otaknya.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	Isu hukum perlu dipertajam	Diterima	Lengkap
44	220203110057	ATHIYYAH SALSABILA	LEGALITAS PERMINTAAN AKSES DATA SENSITIF PSE: PENGUJIAN NORMATIF KEWENANGAN PENGAWASAN KOMDIGI (PASAL 21 PERMEN KOMINFO 5/2020) TERHADAP PRINSIP UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	Konflik hukum yang menjadi fokus penelitian ini memuncak ketika Komdigi mengambil tindakan drastis terhadap TikTok. Pemicunya adalah klaim Komdigi bahwa TikTok meskipun telah memiliki Tanda Daftar PSE (TDPSE), telah melakukan pelanggaran kewajiban berat yakni terbukti tidak patuh dan menolak untuk menyerahkan data yang diminta secara resmi oleh pemerintah. Permintaan data ini memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan informasi data monetisasi (termasuk jumlah nilai pemberian gift), trafik live streaming, dan data aktivitas pengguna yang diduga terkait langsung dengan fasilitas praktik judol dan konten yang melanggar ketertiban umum. Akibat penolakan tersebut, Komdigi menjatuhkan sanksi administratif tertinggi berupa Pembekuan Sementara TDPSE terhadap TikTok. Tindakan sanksi ini telah menggeser inti permasalahan yaitu dari penindakan terhadap konten ilegal, menjadi perdebatan fundamental mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengakses data privat yang dikelola oleh entitas swasta. Sanksi pembekuan izin ini merupakan tindakan hukum administrasi negara yang harus diuji legalitas dan proporsionalitasnya secara cermat, khususnya ketika penjatuhan sanksi didasarkan pada penolakan akses data yang mungkin terikat oleh norma perlindungan yang lebih tinggi.	Normatif	tidak ada plagiasi	ok	ok	OKE	Diterima	Lengkap

Keterangan

Bagi mahasiswa yang mengajukan lebih dari 1 judul dan diterima semuanya, segera konfirmasi ke admin prodi untuk menentukan 1 judul ,terakhir Rabu, 22 Oktober 2025 , agar cepat proses terselesainya SK Pembimbing