Hasil Seleksi Pendaftaran Judul Periode November 2025 Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NO	NIM	NAMA	judul	ISU	normatif/empiris	Tim 1	Tim 2	Tim 3	Tim 4	Ket
1	220203110012	Binti choiriyah	1. PERLINDUNGAN HUKUM WARGA SIPIL TERHADAP KELALAIAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAMANAN AKSI DEMONTRASI (studi kasus ojek online terlindas mobil brimob (brigade mobil) di Jakarta perspektif siyasah dusturiyah)	1. Isu utama yang dibahas: Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum dan moral aparat kepolisian atas kelalaian dalam pengamanan aksi demonstrasi, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kasus yang diangkat adalah ojek online terlindas mobil Brimob di Jakarta (2025). Fokus masalah: 1. Bentuk kelalaian aparat dalam pengamanan demonstrasi. 2. Perlindungan hukum bagi warga sipil korban kelalaian aparat menurut hukum positif. 3. Prinsip siyasah dusturiyah tentang kewajiban negara melindungi jiwa dan hak warga.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke	diterima
2	220203110012	Binti Choiriyah	2. ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN MANFAAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025 DAN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH	2. Isu utama yang dibahas: Penelitian ini menyoroti pemenuhan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Malang berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2025. Penulis mengkaji sejauh mana kebijakan daerah tersebut sudah menjamin hak-hak penyandang disabilitas di bidang: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Fasilitas publik 5. Partisipasi politik	NORMATIF	telah ada penelitian sejenis http://etheses.uin-malang.ac.id/6045/	tolak, isu disabilitas ini telah banyak diangkat. Peluang penelitian dalam HTN masih luas	dtolak	Ditolak	Ditolak
3	220203110058	Fajar Yahya Adillah	IMPLEMENTASI ASAS AKUNTABILITAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR ALUN ALUN KOTA KEDIRI PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	APAKAH PEMBANGUNAN SUDAH SESUAI DENGAN ASAS AKUNTABILITAS DAN RTRW BESERTA RDTR YANG TELAH DIKELUARKAN	EMPIRIS	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke	Diterima
4	220203110068	IRCHAM HABIBI ARIFIN	“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN BANGUNAN KOMERSIAL MANGKRAK DI RUANG PUBLIK STRATEGIS STUDI KASUS MALL DHOHO SQUARE KOTA KEDIRI”	“Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kewenangannya untuk menertibkan bangunan komersial mangkrak di ruang publik strategis yang berdiri di atas Barang Milik Daerah, dalam kondisi kekosongan regulasi spesifik dan adanya konflik antara legalitas formal (perjanjian BOT dan IMB yang masih berlaku) dengan kepentingan publik yang mendesak, tanpa melanggar prinsip legalitas dan tanpa menimbulkan kerugian daerah yang lebih besar”	EMPIRIS	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke	Diterima
5	220203110064	Nur Amalia Sofiul Huda	Tinjauan hukum terhada rangkap jabatan pejabat dalam kabinet merah putih berdasarkan undang-undang nomor 61 Tahun 2024 tentang kementrian negara perspektif siyasah dusturiyah	tinjauan hukum tata negara terkait praktik rangkap jabatan pejabat dalam kabinet merah putih berdasarkan undang undang nomor 61 Tahun 2024 tentang kementrian negara dan apabila di tinjau dari perspektif dusturiyah	NORMATIF	telah ada penelitian sejenis https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71971//	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
6	220203110002	Nuriska Rozzaqtina Putri Nawi	TANGGUNG JAWAB FISKAL NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	Perluasan kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menimbulkan persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab fiskal negara seharusnya dilaksanakan untuk menjamin hak atas pendidikan dasar secara adil dan merata bagi seluruh warga negara, termasuk peserta didik di sekolah swasta.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Oke	Diterima
7	220203110002	Nuriska Rozzaqtina Putri Nawi	KEWENANGAN PRESIDEN DAN IMPLIKASI HUKUM DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KORUPTOR PERSPKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH	Batas penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan publik, dan kemaslahatan dalam pandangan siyasah syar‘iyyah.	NORMATIF	diluar siyasah syar’iyyah terdapat penelitian sejenis http://kurniajurnal.com/index.php/ijlj/article/view/414	ditolak	dtolak	Ditolak	ditolak
8	220203110053	Muhammad Hisyam Sya’roni	Urgensi Pembatasan Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiah	Apakah pembatasan yurisdiksi Peradilan Militer diperlukan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengingat adanya potensi intervensi struktural militer terhadap hakim militer yang masih berstatus prajurit aktif, dan apakah jaminan independensi tersebut telah sesuai baik menurut hukum positif Indonesia maupun prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif Siyasah Qaḍā’iyyah?	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok, yurisdiksi dimaksud diperjelas dalam judul jika memungkinkan	ok	Perlu di Klinik	Diterima
9	210203110041	Muhammad Rivqi Maulana Mufika	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 119/PUU-XXI/2025 DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS DAN PELAPOR KASUS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF FIQH BI’AH	kejelasan hukum / perlindungan hukum bagi aktivis dan pelapor kasus lingkungan	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu di Klinik	Diterima
10	220203110056	HAMIM DLIYAULMUHITH	DISSENTING OPINION PUTUSAN MK NOMOR 121/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PENGAWAS APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada perbedaan pandangan antara mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion Hakim Anwar Usman dalam Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024. Mayoritas hakim berpendapat bahwa pengawasan ASN perlu dilakukan oleh lembaga independen, sedangkan Hakim Anwar Usman menilai pengawasan tersebut merupakan kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sehingga pembentukan lembaga baru tidak diperlukan. Penelitian ini mengkaji ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis dissenting opinion tersebut dalam perspektif maslahah mursalah.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu di Klinik	Diterima
11	220203110066	BAYU NOVFREZA SETIOBUDI	DISKRESI PRESIDEN DALAM ANCAMAN LEGAL VACUUM: ANALISIS YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL SEBAGAI PAYUNG HUKUM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Ancaman Legal Vacuum	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu di Klinik	Diterima
12	220203110066	BAYU NOVFREZA SETIOBUDI	LEGITIMASI KEWENANGAN EVALUASI DPR TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025	Kedudukan kewenangan evaluatif DPR terhadap pejabat negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu penajaman	Diterima
13	210203110095	Akmal Bagaskara	IMPLEMENTASI ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI TERHADAP UU LLAJ DENGAN PERMENHUB NOMER 12 TAHUN 2019	Konflik antara kepastian hukum formal (asas hierarki) dengan kebutuhan responsif regulasi menghadapi perkembangan teknologi dan sosial. Apakah kepatuhan terhadap asas lex superior harus dikedepankan, ataukah terdapat ruang bagi lex inferior untuk bertindak dalam situasi legal vacuum guna mencapai keadilan dan kemaslahaan	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok tp diklinik dlu karena mungkin mksdnya lex specialis derogat legi generali, ingin menjelaskan pada permenhub dan UU LLAJ terjadi conflict of Norm	narasi judul perlu dperbaiki	UU vs Permenhub tidak, sudah pasti. DITOLAK	Ditolak
14	220203110017	M.Iqbal Nabil Rajab	POLITIK HUKUM PENYUSUNAN RUU MASYARAKAT ADAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini mengalami marginalisasi dan ketidakjelasan status dalam sistem hukum nasional. Masyarakat adat memiliki sistem hukum, budaya, dan wilayah adat yang khas, namun keberadaannya seringkali tidak diakomodir dengan baik dalam regulasi nasional yang lebih banyak mengedepankan hukum negara dan regulasi sektoral.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	diklinik, mungkin perlu diganti mjd urgensi.	dtolak	RUU tidak boleh jadi objek penelitian. DITOLAK	Ditolak
15	220203110017	M.Iqbal Nabil Rajab	RELEVANSI UU NO.32 TAHUN 2009 DAN UU NO.22 TAHUN 2009 TERHADAP PENANGGULANGAN MODIFIKASI MOBIL DIESEL SEBAGAI SUMBER PENCEMARAN UDARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	penerapan dan relevansi dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).Ketidaksesuaian modifikasi kendaraan diesel dengan standar emisi dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang diatur dalam UU LLAJ.Ketidaksesuaian modifikasi kendaraan diesel dengan standar emisi dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang diatur dalam UU LLAJ.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	normatif no, empiris yes	lbh bgs empiris	Perlu di Klinik	Klinik (konsultasi dengan Ibu Jundiani)
16	220203110076	Urvia i’tiyani inzamliya	REKONSTRUKSI KEPATUHAN EKSEKUTIF TERHADAP JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PUTUSAN MA NO 09/P/HUM/2012)	Lembaga negara dan politik hukum	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok, putusan MA seringkali tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif, mungkin pembimbing nnti bisa diarahkan pada analisa plus desain formulasi usulan perbaikan	dklinik	ini berhubungan dengan Putusan MK, jadi yg digunakan ya putusan MK, bukan tidak patuh. DITOLAK.	Klinik (konsultasi dengan Bpk. Mustafa Lutfi
17	220203110034	Raminah	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN NO. 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN NO. 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH	NORMATIF	telah banyak penelitian dengan objek yang sama, salah satu diantaranya yaitu: https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/7332	ditolak	dtolak	DITOLAK	Ditolak
18	220203110056	HAMIM DLIYAULMUHITH	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH PEMULA MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di KPU Kabupaten Magetan)	Maraknya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyasar kalangan pemilih pemula disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap politik di kalangan pemilih pemula ini. Tindakan pemberian atau penerimaan uang untuk memengaruhi pilihan politik melanggar prinsip demokrasi yang jujur dan adil.	EMPIRIS	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu di Klinik	Diterima
19	210203110037	AJI SASONO PAMUNGKAS	Hak Imunitas Jaksa dalam Prinsip Keadilan Radbruch dan Maqashid al-Syariah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan	penelitian ini berfokus pada batas konstitusional hak imunitas bagi pejabat penegak hukum, khususnya jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mensyaratkan izin tertulis dari Jaksa Agung sebelum jaksa dapat diproses hukum. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang diskriminatif, konflik kepentingan kelembagaan, dan pelanggaran prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Isu utama yang dikaji adalah apakah bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dibenarkan sebagai imunitas fungsional (functional immunity) yang sah dalam konteks negara hukum, atau justru mengarah pada bentuk kekebalan hukum (absolute immunity) yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.Melalui pendekatan prinsip keadilan Gustav Radbruch dan Maqashid al-Syariah, penelitian ini mempersoalkan sejauh mana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mampu menyeimbangkan perlindungan jabatan dengan asas keadilan dan kemaslahatan publik.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Perlu di Klinik	Klinik – ada kesamaan judul dengan Fitrananda – Termasuk Putusan MK yg digunakan (konsultasi dengan Bpk. Imam Sukadi)
20	210203110037	aji sasono pamungkas	Distingsi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024: Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Prinsip Keadilan	penelitian ini berangkat dari perbedaan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dibandingkan dengan hak-hak sipil dan politik. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menguji konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Mahkamah menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, dalam konteks yang lebih luas, sikap Mahkamah terhadap perkara-perkara hak ekosob masih menunjukkan adanya distingsi (pembedaan konseptual dan normatif) antara hak ekosob yang dianggap bersifat progresif dan bertahap (progressive realization) dengan hak sipil-politik yang dipandang bersifat langsung dan absolut (immediate obligation).Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pembedaan (distingsi) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak ekosob dan hak-hak sipil-politik konsisten dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan hukum (maqashid al-syariah) yang menjunjung perlindungan terhadap kemaslahatan, keadilan, serta kesejahteraan manusia secara utuh. Dengan kata lain, penelitian ini mempertanyakan apakah pendekatan Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 masih mencerminkan kesetaraan nilai antar hak asasi manusia, atau justru memperlebar kesenjangan perlindungan antara jenis-jenis hak tersebut.	NORMATIF	telah ada penelitian sejenis http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1548	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
21	220203110015	Inayatur Rohmaniya	Analisis konstitusional program makan bergizi gratis berdasarkan Perpres no 83 tahun 2024 dalam perspektif siyasah dusturiyah	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan kebijakan strategi nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat, menurunkan stunting, dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia, sebagai asisten tanggung jawab konstitusional negara dalam UUD 1945 untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, isu utama muncul dari kedudukan hukum Perpres tersebut dalam hierarki peraturan-undangan, yang berada di bawah undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan konstitusional apakah instrumen ini cukup kuat untuk menjamin hak-hak dasar atas pangan dan kesejahteraan sosial. Dari perspektif hukum Islam melalui siyasah dusturiyah, program ini dimaknai sebagai aktualisasi tanggung jawab pemimpin (waliyul amr) untuk mencapai kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah), dengan penekanan pada keadilan, pemerataan, dan keabadian. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum dan pelaksanaan program tersebut, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ketatanegaraan Indonesia untuk memperkuat kebijakan sosial yang berkeadilan.	NORMATIF	diluar siyasah dusturiyah terdapat penelitian sejenis https://repository.wiraraja.ac.id/5310/	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
22	220203110022	Whyldan Bany Firmansyah	Kontroversi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No. 1/2024: Dilema Antara Penegakan Hukum dan Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Kasus Poster Demonstrasi 2025	Benturan antara Penegakan Hukum dan Kebebasan Berpendapat	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	Judul perlu dipertegas	diterima
23	220203110098	Hanif Akbar	IMPLIKASI YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA KPK DAN KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Tumpang tindih kewenangan BPIK dengan KPK dan Kejaksaan.	NORMATIF	tidak ada plagiasi	ok	ok	OK	diterima

Keterangan

Bagi mahasiswa yang judulnya harus di klinik segera untuk konsultasi dengan dosen yg tertera di pengumuman, dan hasilnya diterima atau di tolak oleh dosen klinik, terakhir selasa, 25 november 2025 ,, segera menginfokan ke admin prodi.
Bagi mahasiswa yang mengajukan lebih dari 1 judul dan diterima semuanya, segera konfirmasi ke admin prodi untuk menentukan 1 judul ,terakhir Selasa, 25 November 2025 , agar cepat proses terselesainya SK Pembimbing