MIU Login

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode April 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

NONIMNAMAjudul    normatif/empirisKELAS
ICP
KET
1230203110035Rahma ZulfianiANALISIS KONSTITUSIONAL KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMSSION 2060 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
2230203110068ALVIN FAIZ RUSDIANOPTIMALISASI WEWENANG TERITORIAL DPD RI DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFYALengkap
3230203110068ALVIN FAIZ RUSDIANELASTISITAS TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (Studi Inkonsistensi Yuridis Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadha’iyah)NORMATIFYALengkap
4230203110047Elvira Rosiana IndahRELEVANSI PENERAPAN KONSEP SERIOUS HARM TEST DALAM REFORMASI HUKUM TENTANG PENGHINAAN DIGITAL DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE DI INDONESIA (Studi Perbandingan dengan Inggris)NORMATIFTIDAKLengkap
5230203110131LUTFIANI RATNA WIJAYAKEKABURAN NORMA DALAM Pasal 28 ayat (2) UU ITE DAN TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL DALAM MENJAGA KEAMANAN NASIONALNORMATIFTIDAKLengkap
6230203110113NUR ANISAIMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN KEKUASAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA WARGA SIPIL DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
7220203110025Rifki MaulanaEFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945 DAN SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota)EMPIRISTIDAKLengkap
8220203110025Rifki MaulanaJudul 1 : TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BOARD OF PEACE (BOP) BERDASARKAN PASAL 9 DAN 10 UU NO. 24 TAHUN 2000 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
9230203110134NUR HUMAIROHANALISIS YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2025 PASAL 58 DALAM MENJAMIN KEAMANAN MAKANAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHNORMATIFTIDAKLengkap
10220203110013SINGGIH ASNIDAR JUNDI BHIMARJUNALEGITIMASI KEWENANGAN EVALUASI DPR TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025NORMATIFTIDAKLengkap
11220203110013SINGGIH ASNIDAR JUNDI BHIMARJUNAURGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH DAN TEORI PEMBAGIAN KEKUASAANEMPIRISTIDAKLengkap
12220203110050Oktaviano AfrizalKONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM PP NO. 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 96 TAHUN 2021: PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTIDAKLengkap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait