skip to Main Content
+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id
NONAMANIMJUDUL
1HURUN'IN15230003PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF FIQGH SIYASAH DUSTURIYAH
2NELI NURMALA15230004STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR (Studi Kasus Pemilihan Gubernur tahun 2013 & 2018)
3WIBOWO SAPUTRA16230006STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
4MEILINDA NURIL MALA15230009PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)
5ARINA MANNA SIKANA AKBAR15230010EFEKTIFITASKEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKANNORMA HUKUM PASAL 37B UU NO. 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
6AYU AZKIAH15230013THE NON-MUSLIM UMMAH VIEW TO THE LOCAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 02 0F 2016 CONCERNING THE PLENARY MOSQUE IN SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE
7ABDUL AZIZ MASHURI15230015RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN KELURAHAN MERJOSARI (Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah)
8ILMIYATUR ROSYIDA15230019EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI)
9RIZKY FAUZIAH15230021PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG)
10ANGGA DEKA SAPUTRA15230025Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
( Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur Prov. bengkulu)
11YOLA ICHA SAPUTRI15230027DISKURSUS MONEY POLITICS KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 ( STUDI DI DAERAH PILAHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG )
12MUSLEH15230029OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD ABDUH
13MOHAMMAD SAIFUL MOHTAR15230033FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERSPEKTIF ABUL A`LA AL-MAUDUDI
14MILA EVIYANA YULIANINGSIH15230034KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI DI KEC.MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)
15DIMAS BIMA SETIYAWAN15230035PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
MENURUT PASAL 157 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN2016
16NOVAN WAHYU PRIMADI15230036PERAN KPU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF PEMILU PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KPU KOTA MALANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
17SATRIO BUDIHARTO15230037UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI (STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)
18DESY ZUROIDA ZULFA15230038OPTIMALISASI PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
19RO`IS ALFAUZI15230044PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (Studi di Dusun Krondong, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk)
20NIDA` MAULIDA15230045PERAN ULAMA NAHDLATUL `ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI
21FAQIHUS SILMI AL HAQ15230046Konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi
22WILDAN ANSORI NASUTION15230048PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)
23EL QORINA HAJAR15230057IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI IMAM AL-MAWARDI (STUDI DI DESA SENDANGDUWUR PACIRAN LAMONGAN)
24FETALITA DANIAR TERVANI15230065IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI (STUDI DI DESA BUKUR KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI)
25SANIA NUNGKY NOVIA16230067Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor
Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi
(Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019)
26INEKE CHINTIA DEVI16230068IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEMBER)
27FAIZAL BAKRI16230071PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)
28WIWIN ARIFATUL LESTARI15230072PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR DARI KALANGAN POLRI DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM NAJAMUDDIN AL-THUFI
29AJENG AODINA15230074the effectiveness of PANRB minister`s number B/71/M.SM.00.00/2017 epistle with regard o neutraly for state civil apparatus in general election
30ILHAM CHAIRIL15230087IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI PTPN PABRIK GULA PANJI SITUBONDO)
31UMI AZIZAH TAHTA ALMUNA15230088EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF MARKETS BANDAR KEDIRI CITY BASED ON REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY NUMBER 5 YEAR 2013 IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE
32SITI MASRUROH15230090WOMEN`S ROLES IN NATIONAL LEGISLATION BASED ON ACT NO. 7 OF 2017 AND YUSUF AL- QARDHAWI`S POINT OF VIEW
33NILTA BARIROH15230097DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA
DALAM KONSEP SYURA PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA
34ZAHRA MAHRUNISA15230098ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH
35PURWANISYAH15230099MANTAN KORUPTOR DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN SADDU AL-DZARI`AH
36LIS DIANA ULFAH15230102Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Dalam Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Al-Maududi
37DESYANA FADHILATIN NAFITRI15230007PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP WARGA SYIAH PERSPEKTIF KITAB AL-AHKAM ASH-SHULTONIYAH
38IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI15230110PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNF MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN PERSPEKTIF ISLAM
39NUR IZZAH15230053PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAQASID AS-SYARIAH (STUDI DI DESA PANDAN LANDUNG KEC.WAGIR KAB.MALANG JAWA TIMUR)
40EVA KUSUMA ZEN PUTRI15230028IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011 DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG
41IZZATUL ULYA15230082PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL AFGHANI DAN SOEKARNO TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK MENURUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN NU
42AWANDA TRISNA PUTRI15230041PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH
43DIMAS ILHAM NABIL IBNU SUUD15230092IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN AL- MAQASHID AS – SYARIAH
44ANAFIUL NURGUMILANG15230107KETIADAAN PERSYARATAN IDENTITAS AGAMA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IBNU TAIMIYAH
45FITRIANINGSIH 15230083KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 122 HURUF K UUMD3 MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A`LA AL MAUDUDI
46ALVIE NAUFAL FURQANI15230096PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDA APBD KOTA MALANG TAHUN 2019
47SITI NUR KHOTIMAH15230032AFFIRMATIVE ACTION MENGENAI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDY UU NO. 8/2012)
48RIZA ROFIQ UMAMI15230061PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MADIUN)
49IKA SETIATI BUDI UTAMI15230079PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA MALANG
50AYU NURJANAH 15230075IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANSIA TINJAUAN FIQH MASHLAHAH MURSALAH
51AENA ONA HAFIAH15230054PROBLEMATIKA KESESUAIAN STATUS AGAMA CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT (STUDI PASAL 3 PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK)
52MUHAMMAD AZIB15230001PERAN SERTA PARPOL DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA YANG MENCALONKAN SEBAGAI PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTA POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI KOTA MALANG)
53HABIYA15230060 PENYELESAIAN PERKARA ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DPRD KAB. SUMENEP PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH
54NURUL DWI USWATUN HASANAH15230058KRIMINALISASI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
55AYUB YUSNIDA HAIDAROH15230012PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
56MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH15230103PERAN KPU DALAM MENETAPKAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI FIQH MASLAHAH MURSALAH
57KHARISMA DIAN ASMARANI15230042RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH(STUDI KASUS DI DESA MADIREDO,KECAMATAN PUJON,KABUPATEN MALANG)
58MUKHTAR MUAMMAR NAJIB15230018STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN OTONOMI DAERAH ( STUDY UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 DIPEMERINTAHAN KOTA BATU)
59AMIROTUN NAVISA15230062PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KETAWANG KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG)
60ILMA LAILIA YUSVIDA15230039TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH(STUDI KASUS DESA TUGUREJO KEC. NGASEM KAB. KEDIRI)
61DINA ULLIYANA15230024IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 30/PUU-XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGILATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
62ABDUL KODIR15230095OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
63ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA15230112ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 65P/HUM/2018 MENGENAI PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 60A PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018
64RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
65LINDIA RISTA15230011TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI
66MUHAMMAD CELVIN AFLFARIZY15230063PENGELOLAAN DAN PEMERATAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENURUT PERATIRAN MENTRI DESA PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASINOMOR 4 TAHUN 2015 (STUDI DI DESA PUJONKIDUL)
67AULA ROSALINA15230069PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (STUDI DI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU)
68SITI NURHILDA FAUZIAH15230005PERAN BAWASLU TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH (STUDI BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO)
69FAKHRIJAL FAJAR ALIFIANTO15230076TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2018 MENGENAI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL
70MUHAMMAD AULIA15230040IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PARTAI GERINDRA KOTA MALANG)
71AFIQ FAQIH 15230080ANALISIS YURIDIS MANIFESTO PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK)
72IZZAL TORIQUL FARHAN15230089ASHABIYAH IBNU KHOLDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
73FIRDA MAULIDATUL RIZQIYAH 15230052PEMEKARAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 35 AYAT 4 NOMOR 9 HURUF C TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI: KOTA BATU)
74MAHARDIKA DWI LESTARI15230026PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 140/PUU-VII/2009 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
75KHOLIDA ULVI15230064IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI KAB. JOMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012
76SULIKAH15230055PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)
77SILVI MAULIDA15230108EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI
78QURROTUL A'YUN15230100EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN DI WPP-NRI TERHADAP PARA PENANGKAP IKAN (STUDI DI DAERAH PESISIR KELURAHAN PANGGUNG REJO KOTA PASURUAN)
79NADYA RACHMAH SARI15230050IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMER 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN TERHADAP KEBERADAAN POLISI TIDUR DAN ALAT SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DAN MERUGIKAN PENGGUNA JALAN
80LEADY KHOLIFATUR ROHMAH15230023ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 DALAM KASUS MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH
81ATIKA KUSNAFIDA15230094EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
82NAUFAL YULIAN ABAR15230049PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BAI'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
83HIKAM HULWANULLAH 16230031WEWENANG CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI (ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP JUDICIAL RESTRAINT DAN JUDICIAL ACTIVISM)
84MUHAMMAD SHIDQY MU'TADIL LATHIEF15330081EFEKTIVITAS REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI IPWL BAHRUL MAGHFIROH KOTA MALANG)
85ARIFANDI SETYO NUGROHO15230091PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) (STUDI DI DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG)
86ANIS AZIZAH15230070URGENSI KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 PERSPEKTIF AL-MAWARDI
87AZMI AMIRULLOH15230014DAMPAK IMLEMENTASI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KONTESTASI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN SE-MALANG RAYA
88MOCH. AINUL YAQIN15230043PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PESERTA PEMILU STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
89MOHAMMAD IQBAL NUR'USMAN15230078EFEKTIVITAS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERTIBAN PACUAN MOTOR ILEGAL (STUDI KASUS DI POLSEK KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN
90NURULITA BUDI UTAMI16230103IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KOTA MALANG)
91IVAL FAQIH AZLAM16230074PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAYANI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DISEMPADAN SUNGAI KOTA MALANG (STUDI ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
92LILA AYU FAUZIAH16230048IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP FUNGSI BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBERAGUNG MODU
93RISKA FEBRIANA16230049PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)
94MIRHAM IMAMSYAH16230079TINJAUAN YURIDIS PENGIKUTSERTAAN EKS KORUPTOR DALAM PEMILU DI INDONESIA
95NURUL SUFIA NISSA16230086قوة اكسكوتوريال لقرار المحكمة الإدارية الوطنية مؤسسا على القانون رقم 51 سنة 2009 عن المحكمة الإدارية الوطنية ونظريةالعدالة.
96FATICHATUL AZEKIYAH16230021THE IMPORTANCE FOR APPLYING CONSTITUTIONAL QUESTION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE
97AZZALIA NAHDA FIRDANI16230039PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH JURU PAKIR DI KOTA MALANG
98VIDIA16230105PROSEDUR PERIZINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT
99ABDUL HAMID MARZUKI15230051PENAMBAHAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2014
100NURUL MUN'IMI16230065ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 02/PUU-XVII/2019 PERSFEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH
101AINUL CHASANAH16230203PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
102SULISTYO NUGROHO15230106EFEKTIVITAS PERMA NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO)
103DESY ROSALINA 16230088ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH
104LAILATUL HIDAYAH16230014PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
105RAHMAT WILDAN SAFARI ANDI16230041MODEL KERJASAMA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERAATURAN BUPATI PASAL 14 NOMOR 74 TAHUN 2016
106DATIN SARAH16230063PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIRAN TAHUN 2019
107FINA WILDANSYAH16230010ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
108RAFIKA HANDRIANI MAISYAROH 16230036مرتكبي نحو الجنسية العقوبة
فى الأطفال على الجريمة
الشريعة مقاصد منظور
109AISYAH DHURROTUN NAFISAH16230042PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MALANG
110DEBITA AYU SAVITRI16230090KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JOMBANG TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KAWASAN WISATA RELIGI GUS DUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab Jombang Nomor 14 Tahun 2016)
111DESY CRISTALIA16230061RATIFICATION OF THE DRAFT LAW WITHOUT THE SIGNATURE OF PRESIDENT PERSFECTIVE MASLAHAH MURSALAH
112ELIZA ISNAINI SYAHPUTRI16230008PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
113 VIRDATUN NISAIL ISLAHIYAH16230056IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSFEKTIF MASLAHAT MURSALAH
114NIKMATUL UMAH16230055HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK ULAYAT (STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)
115WILDAN RAMADHANI15230056ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT
116RIZKY HERDIANTO16230080PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007)
117MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH16230006PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU SUPELTAS BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PASAL 5 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOTA MALANG)
118ANANDA ISTIQOMAH16230016IMPLEMENTASI PASAL 21 DAN PASAL 30 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP PERSYARATAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
119AULIA MUTHIATUL HASANAH16230026PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAL 2 NO 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG (STUDI KASUS PADA DESA BORENG KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG)
120DONY SETIO AJI16230019PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PEMONDOKAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 PRESPEKTIF MAQASHIDHU AS- SYARIAH
121SRI SETYO WULAN16230064MONEY POLITIC PEMILIHAN KEPALA DESA GORENG TAHUN 2019 DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
122 IRSYADUL IBAD15230022IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK KOST DIDAERAH KOTA MALANG
123ZAENAB16230032LEGAL PROTECTION OF INFORMAL WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND MASLAHAH MURSALAH
124SAFINATUN NAJAH16230083HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA DPR TERPILIH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)
125AHLAN RAMADANA16230051EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN PARTAI POLITIK PRESPEKTIF ASAS GOOD GOVERNANCE DAN MASLAHAH MURSALAH
126RAHMATULLAH16230022PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PARTAI GERINDRA)
127ALFINA FAJRIN16230021SISTEM REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAMPENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024
128M. REZZA NURIL AULIA16230013POLITIK HUKUM PENGISISAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 4 UUD 1945
129YULIANA PUTRI NURHAKIKI16230037ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERNUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
130NOLA PUTRI ALAMSYAH16230099IMPLEMENTASI ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG TAHUN 2014 DAN 2019
131MARISA NURFAIZZAH16230005TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MD 3 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
132AZMI MUBARAK16230053AKSEBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (STUDI DI MALL KOTA MALANG)
133MIFTAHUL HUDA16230017TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOFILIA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
134M. SYARIF HIDAYATULLAH16230027SISTEM KOLABORATIF PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA PANTAI BAJUL MATI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG)
135FADLI ALWI MUBAROK16230046KEWANGAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
136FAISAL MUHAMMAD AL'FARISI16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG
137NITA NURYANDA16230109IMPLEMENTASI PEMENUHAN RUANG LAKTASI BERDASARKAN PASAL 25 AYAT 3 PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TEMTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PERSFEKTIF MASLAHAH
138FAUQI WAHYU FITRIYAH16230077EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
139CHAIRUS SHOLICHAH16230029PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)
140ANA MASRUROH16230002ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK SELEBRITI INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSFEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
141ISTIKA ARUM16230011RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PASAL 57 AYAT 2 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH MURSALAH
142NUR SUKAISIH16230102IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH(STUDI DI PENGADILAN NEGERI ,MALANG KELAS IA)
143YULINDA SHOLIKHATUL AMALIA16230033ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NO. 06/PUU-II/2004 TENTANG PENGUJIAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
144ZAKIATUS ZULFA16230030IMPLEMENTASI PASAL 28 H UUD 1945 DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERSFEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG)
145SITI SINARSIH16230084TINJAUAN YURIDIS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP MONEY POLITIC PEMILIHAN CALON ANGOTA DPRD KOTA MALANG
146RIRIN AGUSTINA16230001FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PERIODE 2016-2021 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN, KABUPATEN MADIUN)
147TITIK DINIYAH16230018EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINA MARGA PADA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
148ULFATUL AINI16230015EKSISTENSI ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 21 AYAT (2) TENTANG KETERLIBATAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO)
149DWI SAKIYA NISVI16230003ANALISIS KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
150AHMAD ZAINURI16230081IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA
151ASYIFAUDIN16230075IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR
152USMAN AL KHOFY16230067PERAN BIDANG TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PERUSAHAAN DI KOTA MALANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM
153INDIRA NURUL AULIA16230062ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PINRANG NOMOR 231/PID.SUS/2019/PNPIN PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH
154ANITA FIRDAUS16230095ANALISIS YURIDIS SINKRONASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY)
155NENY FATHIYATUL HIKMAH16230094TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH
156SRI SETYO WULAN16230064DESENTRALISASI DESA TERHADAP PEMENUHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJPO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
157RAFIF AHMAD SULAIMAN16230106PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA PERSFEKTIF TEORI MASLAHAH
158UGIK SUGIANTO16230070IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PERIZINAN PENJUALAN BBM DI KOTA MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
159AMALIA IZZA BILLAH16230092ANALISIS PERAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENYELENGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI BAWASLU KOTA MALANG)
160DESY KUFITA RAHMANIA16230076PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU DAN MENURUT KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM
161FINA ANNISA16230073EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PASURUAN (STUDI DI KANTOR DPRD KOTA PASURUAN)
162NORA DWI RAHMAWATI16230057EFEKTIVITAS PASAL 38 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG KEWAJIBAN TERLAPOR DAN ATASAN TERLAPOR MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN (STUDI DI ORI PWK JAWA TIMUR)
163NUR CHOLIS MAJID16230047HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH
164MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN16230060IMPLEMENTASI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK ANAK DI BAWAH UMUM PERSPEKTIF SADDU DZARIAH (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG)
165AHMAD MUZAKKI16230058PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING)
166SITI NUR KOMARIANSYAH16230034IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKKTIF MUHAMMAD ALI PASYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)
167KHOIROTUN NISAK16230035TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(STUDI KASUS PEMANDIAN TIRTA AYU MANGGA DUA)
168RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
169RIZQI RIZAL AL ALIF16230059IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO. 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PRESPEKTIF SADD AL DZARIAH
170ACHMAD AURITS ANHAR NI'AM16230043TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
171MANDA INTAN DANASTRI16230093TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 ATAS PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
172AYSHA AYUNDARI SAFAAT16230023THE AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN PROVIDING ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO DEVELOPERS/ENTREPRENEURS WHO DO NOT PERFORM ANDALALIN (STUDY AT MALANG CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT)
173PUTRI IKRIMAH15230017IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
174SITI MUALIFATUL HASANAH16230100EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (STUDI AKSI VANDALISME PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH)
175MUHAMMAD WILDAN FIRDIANSYAH16230052EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
176RINA ANDRIANI15230059PELAKSANAAN DAN PENCANTUMAN PENGANUT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI DALAM KOLOM KTP DAN KK (STUDI KASUS DI DESA NGANTRU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG)
177MIFTAHUL HUDA16230017IMPLEMENTASI PASAL 79 A UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO)
178BUKHARI ALHUDA16230007EVEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI TINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM
179M. HIDA ARDIANSYAH17230056PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS (STUDI MOU NOMOR: B/2/I/2018)
180SYOKRON JAZIL 17230038ANALISIS HUKUM TERHADAP POLEMIK PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG
181SEPTIANI17230037KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERPEKTIF KONSEPWIZARAH IMAM AL-MAWARDI
182NAUFAL IRSYAAD16230069TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2018 TENTANG MUNCULNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PRESPEKTIF SADDU ADZ DZARIAH
183AINUN MAULANA ALWY16230025IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA BODOR KABUPATEN NGANJUK
184NISWAH ARDHINA17230075IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MALANG)
185RODOTUN NIMAH17230091TUBAN DISTRICT GOVERNMENT'S EFFORTS ON CONSERVATION OF SETTLEMENT AREAS AT GLONDONGGEDE BEACH, TAMBAKBOYO, TUBAN DISTRICT (STUDY REGIONAL REGULATION NUMBER 09 OF 2012 ON RT RW IN 2012-2032) & SADD AD-DZARI’AH PERSPECTIVE
186MARDHATILLA KHAIRINA17230004EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF KOTA LAYAK ANAK (STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG)
187M. ANWAR IBRAHIM16230045PENEMUAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA (PRESPEKTIF AL-SHULTHAH AL-QADLAIYAH)
188ACHMAD SYAHRIFUDIN16230054PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
189RADEN RORO AJAR WIKHU REDHATI17230008KAJIAN YURIDIS NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN DI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
190MUHAMMAD SABIQ BALYA17230076IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG)
191ASRI FANSYURI MTD17230011TINJAUAN TENTANG FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)
192FAIQUL ANWAR17230053فعالية المادة 81 الفقرة 7 القانون الإندونيسي رقم 17 لسنة 2016 بشأن التغيير الثاني للقانون الإندونيسي رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل في نظر سد الذرائع
193DIAN FITROTIN AZIZAH17230023PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN FIQH BI'AH (STUDI DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH)
194MOHAMMAD LUTFI16230012PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
195ULLYL VAIZATUL VIANANDA M.17230046IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTI DI MOJOKERTO (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO)
196RIZKY NANANG SUGIANTO17230054A HANDLING PROBLEMS ON ILEGAL DISPOSAL WASTE FOR ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH PERDA NOMOR 08 TAHUN 2014 AND ENVIRONMENTAL FIQH
197ULYA WAHIDATUN NISA’17230050PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH PELAKU USAHA LAUNDRY PERSPEKTIF PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI DI KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)
198RAHMAD DINUR ZAMZAM17230101EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP LEGALITAS PEMBANGUNAN USAHA BERDAMPAK LINGKUNGAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
199NAVIDA AZIZAH17230081IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM KIS PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA TANJUNGGUNUNG KABUPATEN JOMBANG)
200ARIS UBAIDILLAH16230072PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU BALAPAN LIAR OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SITUBONDO)
201TONICA ALVANSO17230045JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH MURSALAH
202AHMAD JAILANI17230096POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 PERSPEKTIF TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN DAN MAQASHID AL-SYARI'AH
203ELHAFIDZA NUFUSIAH16230098INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AL-GHAZALI (STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)
204KHAIRUL IMAM17230049LEGAL STANDING BADAN HUKUM PUBLIK DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/G/2019/PTUN-JKT)
205ADELIA RACHMADIANI17230083IMPLEMENTATION OF ARTICLE 77 PARAGRAPH (3) AND ARTICLE 79 PARAGRAPH (1) INDONESIAN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND RELATED ROAD FORCE REGULATION OF PROSPECTIVE DRIVERS WHEN LEARNING TO DRIVING (STUDY IN BATU CITY AREA)
206LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH)
207ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMOLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 9STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
208RAFIDA NUR YAZIDA17230114IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19 (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)
209MUHAMMAD NIZAMUDDIN SIDQI16230038TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
210WIDYA ANGGRIANI17230097THE SELECTION OF VILLAGE SOCIAL INSTITUTIONS (RT) IN LABUHAN-LALAR VILLAGE TALIWANG DISTRICT WES SUMBAWA (STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF 68 LETTER d INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES AND ARTICLE 1 PARAGRAPH 20 NUMBER 14 OF 2019 WEST SUMBAWA REGIONAL REGULATION)
211FADHILA RAHMA RADIEANTO PUTRI17230079LGBT REGULATORY URGENCY (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER) PERSPECTIVE OF IMAM SYAFI'I
212AHMAD FIKRY WILIAN17230113EFEKTIVITAS FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
213FEBRIAN ADI SAPUTRA16230087ANALISIS PERATURAN MENTERI ESDM NO 26 TAHUN 2009 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ISTIHSAN
214MUHAMMAD ADHIEN NUGROHO17230063UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH DI KABUPATEN BATANG)
215ROBY AHMAD SUTOMO17230077EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
216ELIS KUMALAWATI17230051IMPLEMENTASI PASAL 96 UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KOTA MOJOKERTO)
217ENDAH TRIRAHAYU17230059LEGAL PROTECTION FOR THE SAFETY OF HEALTH WORKERS IN THE FACE OF THE COVID-19 OUTBREAK AT REFERRAL HOSPITALS (CASE STUDY AT DR. SOETOMO HOSPITAL SURABAYA)
218FAYIK ULINHUA17230062IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI ALOKASI DANA KELURAHAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN LAMONGAN)
219NUR WIDHA HANDAYANI17230030PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG
220BALQIS NAJIYAH17230102TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (STUDI DI BAWASLU KOTA PEKALONGAN)
221ARINI CHUSNEINI SABIELA17230089EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN
(STUDI PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM)
222HESTI SITI FATIMAH17230044EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2019 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI DESA JABUNG CANDI
KABUPATEN PROBOLINGGO)
223MUHAMMAD YUSUF IMADUDDIN17230018PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(STUDI DI KABUPATEN JEMBRANA , PROVINSI BALI)
224NUR FALIQ ABIDIN1723039EKSITENSI KINERJA PANWASLU TINGKAT KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG (STUDI DI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI)
225DEVY ENDAH FITRIANI17230027PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1
(STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA NO.83/G/2014)
226NUR LAILI AGUSTIN17230103TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020 DITINJAU DARI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2020
227AHMAD MUHAJIR17230061IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA REJOSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG)
228PUTRI RAMADHANI I'MADUL BILAD17230021EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG)
229MIMI SRI NURYANI17230093IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN
PERADILAN ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)
230APRILIANI RAHMALILLAH17230087ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PILKADA
231LUCKY MEGA RAHMADHANI17230085EFEKTIFITAS PERMENKES NO. 1175/MENKES/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM
(STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
232ZAINATUN NOER17230094PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK
(STUDI DI POLRES SAMPANG)
233MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN17230019FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BPD DAN KONSEP SYURA (STUDI DI DESA BERANGBANG KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI)
234DHANIAR ISTIGHFARIE CLEO VARDIN17230111PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH
235SINTA NANDA NOVITA17230082IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MALANG TAHUN 2020
236MELYAWATI DWI SAFITRI17230024TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KAB. BANYUWANGI TAHUN 2020 BERDASARKAN PKPU NO.3 TAHUN 2017 (STUDI DI KPU KAB.BANYUWANGI)
237ANDRE YUSUF AL FARISYI17230095PEMAKZULAN PRESIDEN KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PERSFEKTIF AL-MAWARDI
238SHOFI AINUR ROHMAN17230092TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
239NIRMALA17230012IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (STUDI DI KANTOR DESA KALIJAGA TIMUR)
240NANDA SAFIRA ZAKIYA17230080ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2018 TERHADAP KAMPANYE PILKADA MENGGUNAKAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
241ADELIA ROHMATUN ANDRIANI17230084PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PASAL 16 AYAT 2 PERATURAN DAERAH BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
(STUDI DI DESA KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO)
242LATIFATUL AINIA17230072EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRES MOJOKERTO)
243SALSABILA YUSTISYA AMARIN17230003ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN AGAMA OLEH NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF AL-QARDHAWI
244OLSHA AUDRY NASTITI17230006TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19
(STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
245ROSMA CINDY PRAMESTI17230047EFEKTIVITAS PASAL 8(a) DAN (b) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2006 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
246ABD RACHMAN QAYUM17230073IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO)
247FAHRUL RAZI17230014POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI
248EKA NUR ARDARISTA WULANDARI17230013IMPLEMENTASI PERDA NO.2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANYUWANGI
(STUDI KASUS DESA KARANGSARI
249ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2012-2032 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP ALIH FUNGSI
PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRI
250ZULVI FAZRIA17230020IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT
251FAIQOTUS ZAHROH17230048TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN ADOPSI BAYI TERLANTAR OLEH CALON ORANGTUA
YANG BERAGAMA MINORITAS
252LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR)
253WIZAROTUL AFIFAH17230106IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 3 AYAT (1) PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG).
254KHOIRUL WARO17230040IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG
DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI PASAL
16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SURABAYA)
255NURUL RIFATUL
AINIYA
17230060OPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20
256NANDA DUWI
OKTAVIANA
17230055IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKIMAN
DAERAH BERDASARKAN PERBUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2017
257MUHAMMAD FAHMI
AMRIZAL
17230109PENGARUH OMNIBUSLAW PADA KARYAWAN
OUTSOURCING PT. KARUNIA ALAMA SEGAR MIE SEDAAP
DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
258RISKY JOAN PRADANA17230070IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG)
259DIAN FITRI OKTAVIAN17230035RELEVANSI POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SERTA
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN OTONOMI DESA ( STUDI DI DESA
WONOREJO KABUPATEN PASURUAN)
260EDI SETIAWAN17230025PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIMODIFIKASI JENIS BECAK CINTA
(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU)
261PRADHANA WIDHI
SAPUTRA
17230028MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG DESA)
262ABD. JALIL17230068POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBUATAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
263MOH. RIZAL17230090IMPLEMINTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 PASAL 3 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH TAMBAK
UDANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI
DESA LAMONGAN, KECAMATAN BATANG,
KABUPATEN SUMENEP)
264DWI RAHAYU
SULISTYANINGRUM
17230067POLA IJTIHAD PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM
HUKUM NASIONAL (STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN
DAN A. QODRI AZIZY)
265NAZILATUR ROHMAH17230064IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno)
266RIZKY
DARMAWANSYAH
SIHOMBING
1230026IMPLEMENTASI PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT
(Studi Desa Gonting Malaha kecamatan Bandar Pulau)
267ROBI’AH
ADAWIYAH
17230002KONSEP BELA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI ( Studi Terhadap UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) Tentang Bela Negara )
268DIVA PEGY
UTAMI
17230041PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK) DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID-19 (Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)
269SOFYAN SAURI17230001PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKASANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 PRESPEKTIF ASY-SYEKH MAHMUD SYALTUT
270MOH MUSAFAK17230005IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDODOWO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH
(Studi di Desa Sidodowo kecamatan Modo, Kabupateb Lamongan)
271LUTHFI JANU
RAMADHAN
17230100EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (Studi Retribusi Pelayanan Pasar)
272FAJAR BAYU
RAHMATULLAH
17230066IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI ATAS PEMECATAN ANGGOTA DPR RI TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN
273WIDDIA
ROHADDATUL AISY
18230096EFEKTIFITAS PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO (STUDI DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)
274YULIANTI
RUKMANA
17230033KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SETELAH DIHAPUSKANNYA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
275FAISAL MUHAMMAD
AL’FARISI
16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM
MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN
TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG
276Dovirullah17230031EFEKTIVITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)
277Imam Rifai18230042FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi DPRD Kota Batu)
278Afrina Nur
Husnia
18230063PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVI-19 (Studi di Polres Kota Blitar)
279Zamroni
Faizal Abdi
18230068TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN/KOTA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
280Muflichah
Urbananda
17230029PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGILATIF DI KABUPATEN PASURUAN BERDASARKAN PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF KH. ABDUL MUJIB IMRON, S.H., M.H.
281Doni Damara
Eko Prasetyo
18230047PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
282Muhammad
Panji Anom
17230110IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGILASI OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA DI TINJAU DARI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-1/2003 TENTANG KETENTUAN UJI FORMIL
283Ridha Zikri18230099PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH DAN KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Studi kasus Makamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara)
284Muhammad
AzizFauzi
18230051ANALISIS YURIDIS TENTANG ANTINOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT DENGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI PERSPEKTIF USHUL FIQH
Back To Top