ZH 
ID 
EN 
AR 
| NO | NIM | NAMA | judul | ISU | normatif/empiris | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3 | Tim 4 | Tim 5 | KET |
| 1 | 220203110064 | Nur Amalia Sofiul Huda | RECHTSVACUUM SENGKETA TATA USAHA TNI DENGAN ANALISIS HISTORIS-YURIDIS ATAS KETIADAAN PERADILAN TATA USAHA MILITER DAN DAMPAKNYA PADA AKSES HUKUM | Bagaimana ketiadaan peradilan tata usaha militer menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam penyelesaian sengketa tata usaha yang melibatkan prajurit TNI, dan apa implikasinya terhadap akses hukum serta prinsip negara hukum di Indonesia? | Normatif | terdapat penelitian sejenis https://eprints.undip.ac.id/57502/ | oke, sepertinya kekosongan hukum yg pd penelitian yg di mention bu Sheila tdk melibatkan mekanisme praperadilan, sementara kebaharuan yg diusulkan olh ybs mengenai mekanisme praperadilan | dtolak, terdapat kemiripan https://www.academia.edu/31843263/Rechtsvacuum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Tata_Usaha_Militer_di_Indonesia | Ditolak, semua penyelesaian sengketa TNI mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 sbg pengadilan khusus | Ditolak | Lengkap |
| 2 | 220203110002 | Nuriska Rozzaqtina Putri Nawi | URGENSI PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN LIMBAH FAST FASHION DI INDONESIA BERDASARKAN ECOLOGICAL JUSTICE PRINCIPLE DAN PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AH | Belum optimalnya regulasi serta penegakkan hukum lingkungan terkait dengan penanggulangan limbah fast fashion di Indonesia. | Normatif | di luar perspektif fiqh bi’ah terdapat penelitian sejenis https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/22830 | tolak | dtolak | Isu hukumnya tidak jelas. Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 3 | 220203110094 | Mukti Ferdiansyah Faqih | Mekanisme Pengaturan Pemilu Serentak Di Indonesia Dan Brasil Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah | berfokus pada pengaturan konstitusional pemilu serentak di Indonesia setelah Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang mewajibkan pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan dalam satu waktu. Pokok persoalannya terletak pada bagaimana dasar hukum pemilu serentak dirumuskan, apakah mampu mendukung penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian sebagaimana tujuan pembentuk undang-undang, serta bagaimana perbandingannya dengan pengaturan dalam Konstitusi Brasil 1988 yang sejak awal menetapkan pemilu serentak. Selain itu, isu hukum juga terkait dengan kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya mengenai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam kehidupan ketatanegaraan. | Normatif | diluar perspektif siyasah dusturiyah terdapat penelitian sejenis https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8451/ | tolak | dtolak | Isu pemilu serentak sudah kadaluarsa, sekarang yg buming mengenai pemisahan pemilu lokal dan nasional pasca putusan MK. Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 4 | 220203110094 | Mukti Ferdiansyah Faqih | URGENSI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UTILITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH | berfokus urgensi fraksi DPR RI sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UU MD3. Fraksi dipandang penting untuk menjaga konsistensi politik dan efektivitas legislasi, tetapi juga dikritik karena membatasi independensi anggota DPR serta memperkuat dominasi partai. Dari perspektif utilitas hukum dan maslahah mursalah, persoalannya adalah apakah fraksi benar-benar menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan publik atau justru menimbulkan mudarat dalam praktiknya. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | dtolak, terdapat kemiripan https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/41 | Oke. Perlu diklinik | Klinik – konsultasi ke Pak Abdul Kadir | Lengkap |
| 5 | 220203110010 | ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI | PENGGUNAAN PATWAL UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI (Tinjauan Pasal 134 huruf G UU. No. 22 Tahun 2009) | Pertentangan antara praktik penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi dengan prinsip hukum positif dan prinsip maslahah dalam hukum Islam | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | diterima | ok | Diterima | Lengkap |
| 6 | 220203110089 | Ahmad Febri Riyandi | IMPLIKASI FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DI ERA DIGITAL : ANALISIS HUKUM TATA NEGARA DAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP ASPIRASI PUBLIK DAN RESPON PEMERINTAH | isu hukum yang di ambil terkait fenomena no viral no justice dalam pandangan hukum tata negara dan siyasah syar’iyyah | Normatif | terdapat penelitian sejenis https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1326 | tolak | dtolak | Tidak ada persoalan hukum. Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 7 | 220203110089 | Ahmad Febri Riyandi | DISHARMONI REGULASI DAN PERLINDUNGAN HAK BERDEMOKRASI (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 serta Respons Aparat terhadap Aksi Masa Demonstrasi 2025 dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah) | isu hukum yang diambil terkait disharmoni antara UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkap No.16 tahun 2006 | Normatif | tidak ada plagiasi | terima, isu hukum difokuskan pada satu aspek saja | ok | Oke. Perlu diklinik | Diterima | Lengkap |
| 8 | 220203110010 | ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI | PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI’AH TERHADAP PENYALAHGUNAAN PATWAL DI INDONESIA : REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS DAN ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM | penyalahgunaan kewenangan dalam praktik patwal yang menimbulkan mudharat sosial dan bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari’ah dalam menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat. | Normatif | judul sama dengan no.5 | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 9 | 220203110018 | Eprilia Wachidatul Muzafiki | Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelakssanaan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Oleh Industri Antara Kepatuhan dan Pengabaian Tata Kelola | Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) oleh industri mencerminkan atau justru mengabaikan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kepatuhan hukum, keadilan tata kelola, dan perlindungan terhadap kemaslahatan lingkungan hidup? | Normatif | telah ada penelitian sebelumnya http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1424 | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 10 | 220203110018 | Eprilia Wachidatul Muzafiki | Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa di Kota Blitar Tinjauan Hukum Agraria Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah | Bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kota Blitar berdasarkan hukum agraria, serta sejauh mana prinsip fiqh siyasah maliyah dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan pengelolaan harta publik tersebut. | Normatif | tidak ada plagiasi (seharusnya penelitian dilakukan secara empiris) | ok, jadikan empiris | redaksi judul tidak tepat, mengaburkan algoritma pencarian kemiripan riset serupa, sejatinya riset ini discholar sudah banyak hnya beda lokus, salah satunya dalam link brikut https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4956701fb73000e1c717f/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah/ btw dtolak sja | Empiris. Perlu Di klinik | Diterima | Lengkap |
| 11 | 220203110015 | Inayatur Rohmaniya | PEMBATASAN PENGGUNAAN HAK INTERPELASI BAGI ANGGOTA DPRD TERHADAP KEPALA DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH | Hak interpelasi DPRD merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya sering menimbulkan masalah, seperti ketidakjelasan batas kebijakan yang dapat diinterpelasi, perbedaan tafsir antar pihak, serta potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Akibatnya, fungsi pengawasan DPRD belum berjalan optimal. Dalam perspektif siyāsah dusturiyyah, pengawasan terhadap pemerintah merupakan prinsip penting untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, kajian terhadap hak interpelasi perlu dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip pengawasan dalam hukum tata negara Islam serta memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. | Normatif | terdapat penelitian sejenis https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8411/ | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 12 | 220203110015 | Inayatur Rohmaniya | PENGATURAN GREEN PROCUREMENT DALAM UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA BAGI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | Meskipun green procurement dan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan sosial, keduanya belum terintegrasi secara efektif dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan aspek lingkungan menyebabkan pelaksanaan kedua konsep ini sering berjalan terpisah dan kurang optimal.Dari perspektif maslahah mursalah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi dan penguatan regulasi agar kebijakan pengadaan pemerintah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum. Integrasi green procurement dan CSR menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | dtolak, terdapat kesamaan objek dgn link beriktut https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/7606 | Perlu di Klinik khusus oleh dosen yg paham hukum Lingkungan dan mengkajinya dalam perspektif hukum islam | Ditolak | Lengkap |
| 13 | 220203110041 | Berliana Octaviani Ristita | KEPATUHAN HUKUM LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENETAPKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi) | ketidakefektifan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh lembaga negara | Normatif | telah diteliti oleh | sdh banyak penelitian serupa | judul ini bsa dterima klo lebh spesifik pada putusan MK no brpa… yg tidak ditaati baik olh eksekutif & legisltaif, hasil penelusuran sy yg tdk dtaati olh legisltaif sdh ada yg meneliti spt link https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/en/article/view/7430, tp klo yg diteliti keduanya eksekutif & legislatif ni baru luar biasa, saran sya bagi para penilai jgn mudah molak tanpa disertai bukti link kemiripan, btw sya menirima krn msh bsa diselamatkan | Difokuskan aja pada Constitusional Disobidence dan apa sanksinya, itu lebih menarik | Klinik – konsultasi ke Pak Mustafa Lutfi | Lengkap |
| 1 | 220203110041 | Berliana Octaviani Ristita | PERDAGANGAN KARBON LINTAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TINJAUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA | Keselarasan Konstitusional Implementasi Paris Agreement dengan UUD 1945 | Normatif | telah ada penelitian sebelumnya https://lawpass.org/index.php/ojs/article/view/21 | tolak | dtolak | Ditolak | ditolak | Lengkap |
| 15 | 220203110060 | RAUDHATUS SHOLEHAH | UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI DIGITALISASI E-PKH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) | Tingginya kasus korupsi dana desa dan penyalahgunaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi E-PKH guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Namun, penerapannya di tingkat desa, khususnya di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta minimnya kesadaran hukum dan etika aparat desa. Pemerintah kemudian mendorong digitalisasi melalui sistem E-PKH untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, penerapannya di tingkat desa masih menghadapi kendala seperti literasi digital yang rendah dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang efektivitas digitalisasi E-PKH sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif Siyasah Maliyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam tata kelola keuangan publik. | Normatif | apabila normatif ditolak , jika penelitian dilakukan secara metode yuridis empiris diterima | ok | ok | Harus Empiris | Diterima | Lengkap |
| 16 | 220203110060 | RAUDHATUS SHOLEHAH | HARMONISASI KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PASCA REVISI UNDANG UNDANG TNI 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUTURIYAH | Perubahan peran dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025, di mana TNI tidak hanya berfungsi dalam bidang pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pembangunan melalui Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kondisi ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban program pembangunan desa. Situasi tersebut perlu dianalisis untuk melihat bagaimana harmonisasi kewenangan kedua lembaga negara dapat diwujudkan tanpa melanggar prinsip pembagian kekuasaan serta tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Judul perlu dipertajam | Diterima | Lengkap |
| 17 | 220203110059 | NASYWA NUR AZIZAH | URGENSI PENGUATAN SANKSI TAMBAHAN TERHADAP PELAKU FEMISIDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) | KUHP 2023 belum mengatur femisida sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga pelaku masih dijerat dengan pasal pembunuhan umum (misalnya Pasal 454–459 KUHP baru), tanpa mempertimbangkan motif gender atau relasi kuasa. Apakah pengaturan sanksi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memadai untuk memberikan efek jera dan keadilan substantif terhadap pelaku femisida serta mengakomodasi dimensi keadilan gender | Normatif | telah ada penelitian sebelumnya http://etheses.uin-malang.ac.id/76630/ | tolak | dtolak | Ini hukum jinayah. Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 18 | 220203110059 | NASYWA NUR AZIZAH | DISHARMONISASI PENDEKATAN FISKAL DAN KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN CUKAI ROKOK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN | Kebijakan cukai rokok di Indonesia secara fiskal diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan secara kesehatan, kebijakan tersebut seharusnya berfungsi membatasi konsumsi produk tembakau demi menekan prevalensi penyakit akibat rokok. Isu hukum muncul ketika tarif cukai lebih diprioritaskan untuk optimalisasi pendapatan negara, bukan pengendalian konsumsi rokok sebagaimana mandat Pasal 67 dan 70 PP No. 28 Tahun 2024 tentang promosi kesehatan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. PP 28/2024 juga menugaskan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan pengendalian tembakau dengan kebijakan fiskal dan industri (Pasal 72). Namun, dalam realitas, belum ada mekanisme hukum yang memastikan koordinasi efektif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, sehingga regulasi berjalan sektoral dan berpotensi bertentangan dalam implementasi. Oleh karena itu, apakah kebijakan fiskal melalui pengaturan cukai rokok telah selaras dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, atau justru terjadi disharmonisasi norma dan tujuan antar kebijakan publik antara sektor fiskal dan sektor kesehatan? | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Oke. Ditambahin perpsektif maslahah | Diterima | Lengkap |
| 19 | 220203110079 | FAWAZ AZMI | Kekuatan Mengikat Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok di Laut China Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Siyasah Dusturiyah | Putusan PCA 2016 menolak klaim historic rights, tapi Tiongkok tetap menggunakannya. Salah satu poin penting yang bisa dikaji salah satunya adalah apakah “historic rights” masih punya dasar hukum internasional setelah UNCLOS 1982 berlaku? Ini penting karena ada konflik antara hukum kebiasaan internasional dengan hukum perjanjian. | Normatif | telah ada penelitian sebelumnya https://pdfs.semanticscholar.org/ae62/1509cb08ed06cd793419af8a919262d809a3.pdf | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 20 | 220203110079 | FAWAZ AZMI | HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK: STUDI PARIS AGREEMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN SIYASAH SYAR’IYYAH | Berangkat dari kenyataan bahwa lingkungan hidup di Indonesia semakin terancam oleh krisis iklim. Padahal, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement, yang merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup dapat dipahami secara lebih komprehensif jika dipadukan dengan prinsip-prinsip Paris Agreement serta ajaran Islam. Metode yang saya gunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan juga pendekatan konseptual dari fikih klasik. Isu hukum yang saya angkat relatif baru, yaitu: apakah hak atas lingkungan hidup bisa dipahami sebagai hak ekologis baru dalam Islam, bagaimana Paris Agreement bisa dipandang sebagai akad internasional ekologis dalam perspektif siyasah syar’iyyah, serta bagaimana keadilan antar-generasi dalam hukum tata negara dapat dipadukan dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Oke. studinya bukan pada Paris Agrementnya, tapi pada UU Hasil Ratifikasinya yaitu UU No. 16 tahun 2016 | Diterima | Lengkap |
| 21 | 220203110008 | Tuhfatul Mardiyyah | URGENSI PEMBENTUKAN BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 131 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH | Isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang kejelasan dasar hukum dan kewenangan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024. Pembentukan lembaga ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan presiden sudah cukup kuat untuk membentuk lembaga baru dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemerintahan. Selain itu, ada juga masalah tumpang tindih tugas antarinstansi, konflik lahan dengan masyarakat adat, dan kurangnya kejelasan dalam pengawasan serta tanggung jawab lembaga. Karena itu, isu hukum utamanya adalah apakah pembentukan badan otorita ini benar-benar bisa memperbaiki pengelolaan pangan dan menyelesaikan masalah di lapangan, atau justru menambah persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan badan ini harus dievaluasi berdasarkan prinsip syariah tentang legitimasi penguasa dalam menetapkan kebijakan, memastikan kebijakan tersebut membawa maslahah (kesejahteraan umum) dan tidak menimbulkan mafsadah (kerugian) bagi masyarakat. Oleh karena itu, isu hukum utamanya adalah apakah pembentukan badan otorita ini benar-benar sesuai prinsip siyasah dusturiyah dalam memperbaiki pengelolaan pangan dan menyelesaikan masalah di lapangan, atau justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | OK, isu hukum perlu dipertajam | Diterima | Lengkap |
| 22 | 220203110021 | Lado Fadhillah Fiqh Syahputra | ANALISIS NORMATIF TERHADAP MODEL MIXED-MEMBER PROPORSIONAL (MMP) SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM PEMILU INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | Sebagai sistem alternatif dari sistem pemilu proporsional terbuka dan tertup | Normatif | diuar maslahah mursalah telah ada penelitian sejenis https://www.researchgate.net/profile/Abd-Hannan-2/publication/375906209_Antara_Terbuka_Tertutup_dan_Campuran_Mencari_Format_Sistem_Proporsional_dalam_Pemilihan_Umum_Legislatif_di_Indonesia/links/679edff8207c0c20fa71d207/Antara-Terbuka-Tertutup-dan-Campuran-Mencari-Format-Sistem-Proporsional-dalam-Pemilihan-Umum-Legislatif-di-Indonesia.pdf | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 23 | 220203210061 | LADO FADHILLAH FIQH SYAHPUTRA | TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PERPANJANGAN MASA DINAS PRAJURIT TNI DALAM UU NO. 3 TAHUN 2025 ATAS PERUBAHAN UU NO. 34 TAHUN 2004 | Kebijakan perpanjangan masa jabatan TNI mengakibatkan timbulnya isu permasalahan menumpuk nya jabatan struktural yang dapat mengganggu jalannya struktur organisasi TNI yang jika sudah tidak mencukupi akan dialokasikan kepada kementerian yang membutuhkan | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu Hukum perlu diperjelas | Diterima | Lengkap |
| 24 | 220203110040 | Moh. Bahrul Lahut | ANALISIS YURIDIS PASAL 9G DAN PASAL 87 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH | Apakah penghapusan status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN bertentangan dengan prinsip akuntabilitas negara, baik menurut hukum tata negara Indonesia maupun dalam perspektif Siyasah Dusturiyah | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Menarik jika bener ada pertentangan suati norma dalam UU dengan Prinsip atau Asas-Asas Hukum | Diterima | Lengkap |
| 25 | 220203110040 | Moh. Bahrul Lahut | LEGITIMASI KEWENANGAN EVALUASI DPR TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI KASUS PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 | Apakah kewenangan evaluasi DPR terhadap pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memiliki landasan konstitusional dan legitimasi normatif yang sah, baik menurut hukum tata negara positif Indonesia maupun dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Perlu penajaman | Diterima | Lengkap |
| 26 | 220203110003 | Ike Dwi Rahmania | Perlindungan Hukum Warga Sipil Terhadap Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Fungsi Pengamanan Aksi Demonstrasi Perspektif Siyasah Dusturiyyah | 1.Bagaimana aspek pertanggung jawaban hukum aparat kepolisian yang dapat merugikan fisik maupun non fisik, dan apakah hal tersebut termasuk pada pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan kekerasan negara 2. mengkaji terhadap tanggung jawab negara baik secara pidana, perdata ataupun administrasi | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Oke | Diterima | Lengkap |
| 27 | 220203110004 | Muhamad Ubaidillah Faqih | PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL TERHADAP PRAKTIK KOHABITASI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN SIYASAH IDARIYAH | Kolaborasi instansi pemerintahan daerah (satpol pp dan dinas sosial) dalam melakukan upaya preventif hukum praktik kohabitasi di kota malang perspektif good governance dan siyasah idariyah | Empiris | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu hukum perlu diperjelas | Diterima | Lengkap |
| 28 | 220203110004 | Muhamad ubaidillah faqih | TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DISKRESIONER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN MASYARAKAT | Bagaimana Kewenangan dikresioner satpol pp dalam menertibkan masyarakat di kota malang | Empiris | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu Hukum perlu diperjelas | sudah diatasnya | Lengkap |
| 29 | 220203110080 | Althof Hussein Qadhafi | IMPILIKASI REKONFIGURASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL MENJADI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 202 TAHUN 2024 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH | Rekonfigurasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Perpres No. 202/2024 menimbulkan isu hukum serius dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Fokus utamanya adalah dominasi eksekutif dan militer yang berpotensi melanggar prinsip checks and balances dan mengarah pada pemusatan kekuasaan (istiklal al-sulta). Selain itu, dasar hukum DPN yang hanya bersumber dari Perpres serta minimnya transparansi dan akuntabilitas publik (syura) merusak legitimasi dan pengawasan, merugikan maslahah ammah. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu Hukum perlu diperjelas | Diterima | Lengkap |
| 30 | 220203110046 | ERDA LAILATUS SYIFA | IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 96/PUU-XII/2024 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KERUGIAN PEKERJA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH | Putusan MK NO 96/PUU-XII/2024 tentang UU TAPERA Yg inkonstitusional bersyarat | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu Hukum perlu diperjelas | Diterima | Lengkap |
| 31 | 220203110093 | Achdam Khoeron Topan Haryanto | IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 155 TAHUN 2024 TERHADAP TATA KELOLA BENDA SITAAN (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan) | Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024. Pengalihan kewenangan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pelaksanaannya dapat memengaruhi sistem tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara mengenai kepastian hukum, efektivitas, transparansi, maupun akuntabilitasnya. | Empiris | tidak ada plagiasi | ok | ok | Tempat penelitian, harus memiliki rupbasan yg tinggi di Indonesia | Diterima | Lengkap |
| 32 | 220203110035 | Ubaidillah | TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN BUMDES: ANALISIS YURIDIS DENGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | Isu hukum Tumpang Tindih Kewenangan Kementerian dalam Pembinaan dan Pengawasan Keuangan BUMDes: Analisis Yuridis dengan Perspektif Maslahah Mursalah berakar pada ketidakharmonisan regulasi antara beberapa kementerian yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara normatif, BUMDes diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan pembinaan dan pengawasan keuangan BUMDes tidak hanya berada pada Kementerian Desa PDTT, tetapi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang berdampak pada ketidakjelasan otoritas dalam pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, serta audit keuangan desa. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Tumpang tindih itu perlu diperjelas. sekilas itu beda level pengaturan, ingat asas Lex Superiori Derogat legi Inferiori | Diterima | Lengkap |
| 33 | 220203110071 | Ghinayatus Salwa | ANALISIS YURIDIS MEKANISME RESTORATIF HAK PEMULIHAN KORBAN DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN SIYASAH DUSTURIYAH | Kekosongan/ketidakjelasan mekanisme hukum yang bersifat restoratif untuk memulihkan hak-hak korban deepfake di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan dalam perspektif siyasah dusturiyah. | Normatif | diluar siyasah dusturiyah telah ada penelitian sejenis http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/719/683 | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 34 | 220203110037 | Zamzam Nurjaman | Mekanisme Pembatalan Undang – undang di Indonesia dan Swiss Perspektif Mabda al-Syuro | Isu hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidakefektifan mekanisme pembatalan undang-undang di Indonesia dalam menjamin kualitas legislasi dan partisipasi demokratis. Selama ini, mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya instrumen formal untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, tingginya angka permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga saat ini mengindikasikan adanya problematika sistemik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol kualitas legislasi yang ada saat ini belum mampu mencegah lahirnya undang-undang yang cacat hukum atau inkonstitusional. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Perlu diperjelas, kenapa harus SWISS? kenapa bukan negara ASEAN misalnya | Diterima | Lengkap |
| 35 | 210203110034 | ALI ROYHAN FIRDAUS | INKONSISTENSI NORMA HUKUM TERKAIT RANGKAP JABATAN MENTERI BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TERHADAP PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH | Negara Indonesia berdiri di atas prinsip negara hukum, yang menuntut setiap peraturan perundang-undangan selaras dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, muncul inkonsistensi antara Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang memperbolehkan Menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pelaksana Danantara, dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang justru melarang menteri merangkap jabatan apapun, termasuk pimpinan lembaga yang dibiayai APBN. Ketidakharmonisan ini berpotensi menyalahi asas lex superior derogat legi inferiori dan melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Judul perlu diperbaiki | Diterima | Lengkap |
| 36 | 220203110003 | Ike Dwi Rahmania | Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Pramusaji Angkringan Berpakaian Minim Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri) | Fenomena pramusaji angkringan berpakaian minim yang marak di Kabupaten Kediri belakangan ini menimbulkan perdebatan sosial dan moral di tengah masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan strategi menarik pelanggan dalam usaha kuliner jalanan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap degradasi moral, pelanggaran nilai kesopanan, serta potensi terganggunya ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Untuk menjawab tantangan sosial ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang di dalamnya mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum dan kesusilaan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi Perda tersebut, khususnya dalam menangani fenomena pramusaji berpakaian minim di angkringan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan ketertiban umum. Efektivitas Perda tidak hanya dilihat dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari segi partisipasi masyarakat, kesadaran hukum pelaku usaha, serta peran aparat Satpol PP sebagai penegak perda. | Empiris | tidak ada plagiasi | isu hukum kurang kuat, bila melakukan pendekatan penelitian yg tdk tepat justru akan menjadi penelitian sosial. | bisa diperbaiki judulnya biar lebih fokus | OKE | Diterima | Lengkap |
| 37 | 220203110023 | Aldaffa Adjie Cahyoni | EFEKTIVITAS ANTARA BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS (BAPPISUS) DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) MENUJU GOOD GOVERNANCE | Konfil of norm, yang dimana adanya tumpang tindih antar lembaga BPKP dengan lembaga BAPPISUS | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Redaksi judul diperbaiki, efektifitas itu untuk penelitian empiris | Diterima | Lengkap |
| 38 | 220203110023 | Aldaffa Adjie Cahyono | Kontroversi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No. 1/2024: Dilema Antara Penegakan Hukum dan Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Kasus Poster Demonstrasi 2025 | Kekaburan hukum yang berkaitan dengan definisi yang tidak jelas dan multitafsir pada pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian, hoaks, dan penghasutan sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan hukum. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Judul perlu dipertegas | Diterima | Lengkap |
| 39 | 220203110080 | Althof hussein qadhafi | Implikasi Yuridis Pembentukan Badan Pengendalian Pembangaunan dan Investigasi Khusu terhadap Penyelenggaraan Lembaga KPK dan Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah | Isu hukum utama dari pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus melalui Perpres Nomor 159 Tahun 2024 adalah potensi tumpang tindih kewenangan investigasi BPPIK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Persoalan lain adalah pergeseran prinsip checks and balances, karena BPPIK di bawah Presiden berpotensi memperluas kekuasaan eksekutif di ranah investigatif, yang dikhawatirkan mengganggu independensi lembaga penegak hukum serta menimbulkan duplikasi fungsi. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | OK | Diterima | Lengkap |
| 40 | 220203110052 | Azizatus Sa’adah | PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | mengemukakan isu hukum krusial terkait kesenjangan antara jaminan regulasi dan realitas praktik di lapangan. Meskipun Pasal 19 PP 35/2021 secara tegas menyatakan perusahaan alih daya bertanggung jawab penuh atas hak-hak pekerja, implementasinya kerap kali tidak efektif, sehingga pekerja sering mengalami ketidakpastian status, upah yang minim, dan jaminan sosial yang tidak memadai. Dari sudut pandang maslahah mursalah, isu hukum ini mengundang pertanyaan mendalam tentang keadilan dan kemaslahatan yang sesungguhnya. Apakah sistem alih daya, yang cenderung mengutamakan efisiensi dan kepentingan ekonomi perusahaan, telah menciptakan kemaslahatan yang merata bagi semua pihak, atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah) bagi kaum pekerja yang berada di posisi rentan? Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji seberapa jauh aturan hukum positif tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum yang diusung oleh hukum Islam. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | OK | Diterima | Lengkap |
| 41 | 220203110007 | Marsanda Putri Zerlina | Analisis Empiris Tentang Sengketa Tanah dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus Dusun Rungkut, Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ) | Ketidaksesuaian data sertifikat tanah dengan realitas lapangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kepemilikan yang mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip keadilan, kejelasan aturan, dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Siyasah Dusturiyah. | Empiris | tidak ada plagiasi | ok | ok | Redaksi judul diperbaiki | Diterima | Lengkap |
| 42 | 210203110037 | Aji Sasono Pamungkas | PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PUTUSAN MK NO. 3/PUU-XXII/2024: ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF | Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari adanya perbedaan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) dibandingkan dengan hak-hak sipil dan politik. Perbedaan tersebut tampak dalam berbagai putusan MK, salah satunya Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar gratis namun tetap menempatkan hak ekosob sebagai hak yang pemenuhannya bersifat bertahap (progressive realization). Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menegakkan prinsip keadilan substantif dan menjamin kesetaraan pemenuhan hak-hak asasi warga negara tanpa membedakan antara hak ekosob dan hak sipil-politik. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya serta apakah pertimbangan hukum yang diambil telah sejalan dengan tujuan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam perspektif maqashid al-syariah. | Normatif | telah ada penelitian sejenis http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1548 | tolak | dtolak | Ditolak | Ditolak | Lengkap |
| 43 | 220203110057 | ATHIYYAH SALSABILA | KAJIAN KONSTITUSIONAL PERLINDUNGAN HAK-HAK OTAK (NEURORIGHTS) DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA | Pesatnya perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada hampir setiap aspek kehidupan manusia dengan melahirkan paradigma baru dalam interaksi antara kesadaran biologis dan kecerdasan artifisial. Puncak dari inovasi ini terletak pada pengembangan Neuro-technology, khususnya Brain-Computer Interface (BCI) yang memungkinkan perekaman, transfer data bahkan intervensi langsung terhadap aktivitas otak manusia. BCI kini telah bergeser dari ranah laboratorium dan fiksi ilmiah menuju realitas pasar yang tak terhindarkan. Hal ini dibuktikan dengan investasi kolosal dari korporasi teknologi global seperti Neuralink, perusahaan rintisan Elon Musk di bidang antarmuka otak-komputer yang berfokus pada pengembangan implan otak “Link” dengan kemampuan menerjemahkan sinyal saraf menjadi perintah digital yang berhasil mengumpulkan 650 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp10,5 triliun dalam pendanaan Seri E yang diumumkan pada Senin (2/6/2025). Dana tersebut akan memperkuat langkah perusahaan dalam mengembangkan implan otak dan memperluas uji klinis global. Dengan uji klinis aktif di tiga negara di Barrow Neurological Institute, The Miami Project to Cure Paralysis, dan Cleveland Clinic Abu Dhabi, dengan fokus pada pasien cedera tulang belakang servikal atau ALS, perusahaan kini memasuki fase penting untuk membuktikan efektivitas implan otaknya. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | Isu hukum perlu dipertajam | Diterima | Lengkap |
| 44 | 220203110057 | ATHIYYAH SALSABILA | LEGALITAS PERMINTAAN AKSES DATA SENSITIF PSE: PENGUJIAN NORMATIF KEWENANGAN PENGAWASAN KOMDIGI (PASAL 21 PERMEN KOMINFO 5/2020) TERHADAP PRINSIP UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI | Konflik hukum yang menjadi fokus penelitian ini memuncak ketika Komdigi mengambil tindakan drastis terhadap TikTok. Pemicunya adalah klaim Komdigi bahwa TikTok meskipun telah memiliki Tanda Daftar PSE (TDPSE), telah melakukan pelanggaran kewajiban berat yakni terbukti tidak patuh dan menolak untuk menyerahkan data yang diminta secara resmi oleh pemerintah. Permintaan data ini memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan informasi data monetisasi (termasuk jumlah nilai pemberian gift), trafik live streaming, dan data aktivitas pengguna yang diduga terkait langsung dengan fasilitas praktik judol dan konten yang melanggar ketertiban umum. Akibat penolakan tersebut, Komdigi menjatuhkan sanksi administratif tertinggi berupa Pembekuan Sementara TDPSE terhadap TikTok. Tindakan sanksi ini telah menggeser inti permasalahan yaitu dari penindakan terhadap konten ilegal, menjadi perdebatan fundamental mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengakses data privat yang dikelola oleh entitas swasta. Sanksi pembekuan izin ini merupakan tindakan hukum administrasi negara yang harus diuji legalitas dan proporsionalitasnya secara cermat, khususnya ketika penjatuhan sanksi didasarkan pada penolakan akses data yang mungkin terikat oleh norma perlindungan yang lebih tinggi. | Normatif | tidak ada plagiasi | ok | ok | OKE | Diterima | Lengkap |
Keterangan
- Bagi mahasiswa yang mengajukan lebih dari 1 judul dan diterima semuanya, segera konfirmasi ke admin prodi untuk menentukan 1 judul ,terakhir Rabu, 22 Oktober 2025 , agar cepat proses terselesainya SK Pembimbing
