MIU Login

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode Maret 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode Maret 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

NONIMNAMAJUDUL 

KELAS

KET
1230203110068ALVIN FAIZ RUSDIANPERBANDINGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Komparatif Implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Dan Data Privacy Act 2012 Filipina)ICPLengkap
2220203110075DINDA FEBRILIAIMPLIKASI HUKUM SENGKETA BATAS WILAYAH 13 PULAU ANTARA TULUNGAGUNG DAN TRENGGALEK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHRegulerLengkap
3220203110034RAMINAHTINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN MOBIL DINAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGGUNAAN APBDRegulerLengkap
4230203110036NAILA NUR FITRIAPERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan GDPR Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah)RegulerLengkap
5230203110007JASMINTA MURAWAH HAYYUKETIADAAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU 2029 MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU XXIV/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHRegulerLengkap
6230203110004SRI RAMADANIPEMANFAATAN KAYU GELONDONGAN PASCABENCANA ALAM DI SUMATRA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AHRegulerLengkap
7230203110004SRI RAMADANILEGALITAS PERDAGANGAN KARBON MELALUI IDXCARBON BERDASARKAN PERPRES NO. 98 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAHRegulerLengkap
8220203110034RAMINAHUPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI DIGITALISASI E-PKH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA PAGENJAHAN KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG)RegulerLengkap
9230203110047ELVIRA ROSIANA INDAHANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PRAKTIK CHILD GROOMING DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHRegulerLengkap
10230203110046DIVA KURNIA DWI SALSABILAANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF RULE OF LAW (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)RegulerLengkap
11230203110048NONI SHERLYA YASMIN RAMADHANITHE ROLE OF THE MILITARY IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM AND STATE STABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYYAH (A Comparative Study of Thailand and Indonesia)ICPLengkap
12220203110049LUXMAN SYAIDUN FIRDAUSKEKOSONGAN PENGATURAN JUVENILE WAIVER DALAM UU SPPA NOMOR 11 TAHUN 2012: ANALISIS KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH.RegulerLengkap
13220203110049LUXMAN SYAIDUN FIRDAUSDISSENTING OPINION PUTUSAN MK NOMOR 121/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PENGAWAS APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHRegulerLengkap
14220203110025RIFKI MAULANAPENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAHRegulerLengkap
15220203110025RIFKI MAULANAPEMBATASAN JUMLAH PENYUMBANG DANA KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: ANALISIS KRITIS PASAL 327 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAHRegulerLengkap
16220203110005IMATUL HIMMAHIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BEROPERASINYA KEMBALI MIE GACOAN DI KOTA PROBOLINGGO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo)RegulerLengkap
17220203110031HABIB RIJIK SHIHABURGENSI PEMBENTUKAN PROVINSI PULAU SUMBAWA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 UUD NRI 1945 PERSPEKTIF TEORI KEADILANRegulerLengkap
18220203110031HABIB RIJIK SHIHABANALISIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM KEPEMILIKAN SPPG BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCERegulerLengkap

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Berita Terkait