https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/SK-Pembimbing-Skripsi-periode-juni2026.pdf

NO NIM NAMA judul normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Keteranganditerima/ ditolak 1 230203110057 Eka Putri Septiyawati URGENSI PENGATURAN ENERGI LAUT TERBARUKAN DALAM RANGKA KETAHANAN ENERGI NASIONAL PERSPEKTIF BLUE CONSTITUTION DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN JEPANG) NORMATIF tidak ada plagiasi diterima namun diperkuat di energi

NO NIM NAMA JUDUL NORMATIF/EMPIRIS KETERANGAN 1 230203110057 EKA PUTRI SEPTIYAWATI URGENSI PENGATURAN ENERGI LAUT TERBARUKAN DALAM RANGKA KETAHANAN ENERGI NASIONAL PERSPEKTIF BLUE CONSTITUTION DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN JEPANG) NORMATIF LENGKAP 2 230203110057 EKA PUTRI SEPTIYAWATI AKTOR NON-KONSTITUSIONAL SEBAGAI SHADOW EXECUTIVE:GREY AREA KEWENANGAN SEKRETARIS KABINET PERSPEKTIF KEPASTIAN

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2026/05/sk-pembimbing-mei-2026-revisi.pdf

NO NIM NAMA JUDUL NORMATIF/ EMPIRIS TIM 1 TIM 2 TIM 3 TIM 4 KETERANGAN 1 230203110043 Aulia Rosferyn Mufidah Putri Jaryanto POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TRANSPORTASI KERETA API DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH NORMATIF tidak ada plagiasi diklinik: isu hukum tidak jelas dan terlihat

NO NIM NAMA JUDUL NORMATIF/ EMPIRIS KETERANGAN 1 230203110043 AULIA ROSFERYN MUFIDAH PUTRI JARYANTO POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) TRANSPORTASI KERETA API DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH NORMATIF Lengkap 2 230203110040 AMAR MA`RUF PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PRAJURIT TNI DILUAR NEGERI (Studi Kasus Gugurnya Kontingen Indonesia di

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2026/04/sk-pembimbing-april2026.pdf

NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim1 Tim2 Tim3 Tim4 Keteranganditerima/ditolak 1 230203110035 Rahma Zulfiani ANALISIS KONSTITUSIONAL KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMSSION 2060 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Analisis ini menguji apakah kewenangan pemerintah dalam NZE 2060 konstitusional (hierarki perundang-undangan, otonomi) dan syariah-compliant (maslahah, keadilan). NORMATIF tidak

NO NIM NAMA judul     normatif/empiris KELASICP KET 1 230203110035 Rahma Zulfiani ANALISIS KONSTITUSIONAL KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMSSION 2060 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH NORMATIF TIDAK Lengkap 2 230203110068 ALVIN FAIZ RUSDIAN OPTIMALISASI WEWENANG TERITORIAL DPD RI DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2026/03/SK-Pembimbing-periode-maret2026.pdf