NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 kesimpulan diterima/ditolak 1 220203110014 RIZQUL KAMALI MAULAL WAHID “Konstitusionalitas Kewenangan Penyadapan Kpk Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi Dan Hak Asasi Manusia” Isu hukum utama dalam proposal jurnal ini adalah ketegangan konstitusional antara

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/SK-PEMBIMBING-NOV2025.pdf

NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Ket 1 220203110012 Binti choiriyah 1. PERLINDUNGAN HUKUM WARGA SIPIL TERHADAP KELALAIAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAMANAN AKSI DEMONTRASI (studi kasus ojek online terlindas mobil brimob (brigade mobil) di Jakarta perspektif siyasah dusturiyah) 1. Isu

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/10/SK-Pembimbing-Oktober-2025_compressed.pdf

NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Tim 5 KET 1 220203110064 Nur Amalia Sofiul Huda RECHTSVACUUM SENGKETA TATA USAHA TNI DENGAN ANALISIS HISTORIS-YURIDIS ATAS KETIADAAN PERADILAN TATA USAHA MILITER DAN DAMPAKNYA PADA AKSES HUKUM Bagaimana ketiadaan peradilan tata usaha militer menimbulkan kekosongan

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/09/SK-Pembimbing-skripsi-agt-sept2025revisi.pdf

NO NIM NAMA JUDUL normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 KesimpulanTim 5 1 210203110034 ALI ROYHAN FIRDAUS IMPLIKASI POLITIK PASCA PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) NORMATIF terdapat issue hukum yang sama dg https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/view/48 tolak: judul Ali

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/06/SK-pembimbing-juni-2025.pdf

NO NIM NAMA judul Isu KET 1 220203110021 ROBI ALDIANSYAH “OPTIMALISASI EFISIENSI ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2025 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 108 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH “ Baru-baru ini tahun 2025 presiden Republik indonesia telah mengeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 dan tertuang dalam surat menteri keuangan

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/04/SK-Pembimbing-April-2025.pdf