https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/10/SK-Pembimbing-Oktober-2025_compressed.pdf

NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Tim 5 KET 1 220203110064 Nur Amalia Sofiul Huda RECHTSVACUUM SENGKETA TATA USAHA TNI DENGAN ANALISIS HISTORIS-YURIDIS ATAS KETIADAAN PERADILAN TATA USAHA MILITER DAN DAMPAKNYA PADA AKSES HUKUM Bagaimana ketiadaan peradilan tata usaha militer menimbulkan kekosongan

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/09/SK-Pembimbing-skripsi-agt-sept2025revisi.pdf

NO NIM NAMA JUDUL normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 KesimpulanTim 5 1 210203110034 ALI ROYHAN FIRDAUS IMPLIKASI POLITIK PASCA PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) NORMATIF terdapat issue hukum yang sama dg https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/view/48 tolak: judul Ali

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/06/SK-pembimbing-juni-2025.pdf

NO NIM NAMA judul Isu KET 1 220203110021 ROBI ALDIANSYAH “OPTIMALISASI EFISIENSI ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2025 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 108 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH “ Baru-baru ini tahun 2025 presiden Republik indonesia telah mengeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 dan tertuang dalam surat menteri keuangan

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/04/SK-Pembimbing-April-2025.pdf

NO NIM NAMA JUDUL ISU KET 1 220203110011 Yasmine Nawal Choiry Zavier URGENSI MERATIFIKASI KONVENSI BUDAPEST DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH Isu penelitian ini membahas pentingnya ratifikasi Konvensi Budapest oleh Indonesia sebagai langkah strategis dalam menghadapi penyalahgunaan deepfake, terutama karena regulasi domestik seperti UU ITE dan

https://htn.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/SK-Pembimbing-Skripsi-maret-2025.pdf

NO NIM NAMA judul ISU normatif/empiris Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Tim 5 1 220203110038 Nadiya POLITIK HUKUM EFISIENSI KEUANGAN NEGARA DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH Baru-baru ini, terdapat isu hukum mengenai kebijakan efisiensi keuangan negara yang berimbas pada pelayanan publik yang