MIU Login

Hasil Seleksi Judul Periode September 2026 Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NONIMNAMAJUDULNORMATIF/ EMPIRISTIM 1TIM 2TIM 3TIM 4KELAS
ICP
TIM 5
1230203110098MUHAMMAD ANWAR ANDIANTOSENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK GUNA BANGUNAN DI PTUN SERANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAHEmpiristidak ada plagiasi OK, namun pada mini proposal, penelitian ini mengacu pada satu kasus dg nomor putusan  20/G/2016/PTUN-SRG, perlu dipertimbangkan apakah ini penelitian empiris atau normatifdklinikPerlu DiKlinikTIDAKKonsultasi ke Pak Musleh
2230203110088ROSALINA CAHYA SAFITRIIMPLEMENTASI PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KASIMAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES TAHUN 2022-2028)Empiristidak ada plagiasiokokOKETIDAKDiterima
3230203110088ROSALINA CAHYA SAFITRILEGALITAS PERTAMBANGAN MINYAK TRADISIONAL WONOCOLO BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHEmpiristerdapat penelitian sejenis https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/18ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
4230203110109MOH NAUVAL KARIM AL ALAWIPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH DESA SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DELIBERATIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)Empiristidak ada plagiasiokdklinikPerlu DiKlinikYADiterima
5230203110109MOH NAUVAL KARIM AL ALAWIFUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PERSPEKTIF AHLUL HALLI WAL AQDI (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)Empiristidak ada plagiasiokdklinik diksi judulnyaPerlu DiklinikYADiterima
6230203110025FAWWAZ FUDHAIL MUCHAMMADANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN HASIL AUDIT BPK DAN BPKP SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSINormatifterdapat objek penelitian yang sama dengan https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/91814395/40726-libre.pdf?1664622414=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKewenangan_BPK_dan_BPKP_dalam_Menentukan.pdf&Expires=1788431871&Signature=D1VC0ApThS8oDk1VWMG~eEa0tpGFQae1R6xThZbb5HZDtelQvDi75D8OFpmtN40BnGGWeTFTsrgqV2dLGWav-DHN7oke6JL-PRqIrNu8Ug9LOAruoVd53PuC1iO7fVhqnLMZwMq-Poe6Z5pEIaivmsuCeOh3KJLYB2z-kgyE0zI3GJZc-zjBOk1CvYAWJi5eCZCGnCRSCoco6v0GYO03xgj0Rd8Fnl5lExf~4PM1OMWCiIV2yjLmWx4mWZsvNr0fMfjJRghLFRR7kfqkuk0MXcYNDgT7WtsRumqlRYkoMZYtnLY7gR0iI-v9SkAfUiBVC4eh8aYuSs4Ph5e-SpwggQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZAditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
7230203110025FAWWAZ FUDHAIL MUCHAMMADPROBLEMATIKA PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN PRINSIP DESENTRALISASINormatifterdapat beberapa penelitian sejenis : https://jurnaldarulhikam.id/index.php/jeel/article/view/39/21       https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/ad-dustur/article/view/575/231ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
8230203110084FEBRY AGUS FERDIANSYAHIMPLEMENTASI KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES EKSEKUSI PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG)Empiristidak ada plagiasiokokAneh, kasus perdata perpsektif HAN. DitolakTIDAKDiterima
9230203110123FINA MAWADAH INGGIL WIJAYAPENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PERIZINAN DALAM HUKUM ADMISTRASI NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIAH (Studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah harvey moeis)Normatifterdapat penelitian sejenis https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12498ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
10230203110044MOCHAMAD WILDAN QOLBI HABIBIHARMONISASI NORMA DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP BARU DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 DAN UUD 1945Normatifterdapat penelitian sejenis https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/9849ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
11230203110044MOCHAMAD WILDAN QOLBI HABIBIPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN ANCAMAN: PERBANDINGAN KUHP LAMA DAN KUHP BARUNormatiftidak ada plagiasiok, tambahkan teori hukum yg tepat pada judul maka akan lbh kuatdklinikDitolak, karena KUHP sudah tidak berlaku dan mengacunya pada UU Perlindungan AnakTIDAKKonsultasi ke Pak Imam Sukadi
12230203110017FAJAR DEWANTARANEGARA SEBAGAI WALI TERTINGGI: REKONSTRUKSI DOKTRIN PARESN PATRIAE DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF CHILDNormatiftidak ada plagiasiokokPerlu DiklinikTIDAKDiterima
13230203110017FAJAR DEWANTARAREKONTRUKSI KEWENANGAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN DIKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA: PRESPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL ATAS KESEHATANNormatiftelah ada penelitian sejenis https://repository.unja.ac.id/62266/ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
14230203110080PUNGKY WAHYU FEBRIANANALISIS YURIDIS TERHADAP FRASA KEYAKINAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM PASAL 1 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAHNormatiftidak ada plagiasiokokOKETIDAK Diterima
15230203110002MOH IDRISKONTESTASI WEWENANG DAN RUANG SIPIL DALAM PEMBARUAN UU TNI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisis Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Mahkamah Agung dalam Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI)Normatifterdapat penelitian sejenis https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/6838ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
16230203110002MOH IDRISPOLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 40/PUU XXIV/2026 DAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026 TENTANG PEMISAHAN DANA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN ANGGARAN PENDIDIKAN PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAHNormatiftidak ada plagiasiokokPerlu DiklinikTIDAKDiterima
17230203110015ALQODHI ADLANTAMAIMPLIKASI YURIDIS DEGRADASI STATUS HAK DERIVATIF AHLI WARIS HAKIM PERADILAN AGAMA PASCA-WAFAT: ANALISIS KONTRADIKSI UU NO. 48 TAHUN 2009 DAN PP NO. 44 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNormatiftidak ada plagiasiokdklinik judulnyaTidak ada Unsur HTN nya, perlu di Klinik atau DitolakTIDAKDiterima
18230203110015ALQODHI ADLANTAMAANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA (URI) BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/P TAHUN 2026 DITINJAU DARI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PRINSIP SIYASAH DUSTURIYYAH.Normatiftidak ada plagiasiokokOkeTIDAKDiterima
19230203110019LAZUARDY ARSYAD HARISURGENSI REGULASI SAFETY BY DESIGN PADA PALTFORM GAME ONLINE DALAM UPAYA PENCEGAHAN AFILIASI TERORISME PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAHNormatiftidak ada plagiasiokokOke, isu hukum perlu diperjelasTIDAKDiterima
20230203110117NANDA SANIA AL MUBAROKjudul 1. RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 (ANALISIS KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENCANTUMKAN KERUGIAN NEGARA)Normatifterdapat penelitian sejenis https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12050ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
21230203110085SITI DINA HAMIDAHJudul 1: PENERAPAN ASAS MUTATIS MUTANDIS DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PAW ANGGOTA DPR PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 dan 199/PUU-XXIII/2025)Normatiftidak ada plagiasiokokOkeTIDAKDiterima
22230203110119INDINA SA’ADAHTANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEGAGALAN SISTEM TUNJANGAN SOSIAL STUDI PERBANDINGAN DTSEN DAN TOESLAGENAFFAIRE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAHNormatiftidak ada plagiasiokokOkeTIDAKDiterima
23230203110119INDINA SA’ADAHJUDUL 2: BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR: ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 273/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENGATURAN SISA KUOTA TELEKOMUNIKASINormatiftidak ada plagiasiokokPerlu DiklinikTIDAKDiterima
24230203110070DINAR DANIA AL KAUTSARANALISIS HARMONISASI PENGATUEAN MEKANISME DUE DILIGENCE DALAM REGULATION (EU) 2023/1115 DENGAN PENGATURAN SVLK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022Normatifterdapat penelitian sejenis https://publications.usk.ac.id/index.php/SJIL/article/view/3144/1285Diterima, karena pada proposal yg diusulkan membahas mengenai Apakah mekanisme SVLK kompatibel dengan due diligence EUDR, sementara penelitian sebelumnya hanya membahas peluang dan tantangan bagi indonesiadtolakPerlu diKlinikTIDAKDiterima
25230203110117NANDA SANIA AL MUBAROKjudul 2 . ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGHITUNG KERUGIAN NEGARA OELH BPK (STUDI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)Normatifdiluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu dengn https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/571ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
26230203110085SITI DINA HAMIDAHJudul 2: KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PEMERIKSAAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) (Menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Perspektif Siyasah Dusturiyah)Normatifterdapat penelitian sejenis https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13391ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
27230203110087NAYLA HAMNA MUFRIDAjudul 1. KONFLIK KEWENANGAN ANTARLEMBAGA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL: STUDI KASUS SATUAN TUGAS AD HOC BENTUKAN PRESIDENNormatifterdapat penelitian sejenis https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25099/1/–sittinurli-5097-1-13-sitti-6.pdfditolakdtolqkDitolakTIDAKDitolak
28230203110050NIMAS IFTHINATUN NABILAJUDUL 1. JUDICIAL PARDON DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK: KAJIAN ATAS PASAL 70 UU NO. 11 TAHUN 2012 BERDASARKAN PASAL 28B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945Normatifterdapat penelitian sejenis https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/8649ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
29230203110087NAYLA HAMNA MUFRIDAPRESIDENTIAL BUREAUCRATIC EXPANSION: ANALISIS YURIDIS KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU SEBAGAI INSTRUMEN PERSONALISASI KEKUASAAN EKSEKUTIFNormatiftidak ada plagiasiokokOkeTIDAKDiterima
30230203110073KHOIRU TURMUDZIPOLITIK HUKUM STAGNANSI IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA UDAHA MILITER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNormatifdiluar siyasah dusturiyah terdapat kesamaan isu  dengan https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/95098ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
31230203110050NIMAS IFTHINATUN NABILAIMPLIKASI KETIADAAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIANormatifterdapat beberapa penelitian sejenis : https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/2757    https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/23307ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
32230203110114DEWI KARTIKA SARIJUDUL 1.  KEDUDUKAN RECHTERLIJK PARDON DALAM PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid-Sus-Anak/PN Unr)Normatifterdapat penelitian sejenis http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2667ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
33230203110114DEWI KARTIKA SARIJUDUL 2. PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 186/PUU-XXIV/2026Normatiftidak ada plagiasiok, tambahkan teori hukum yg digunakan untuk menganalisisnya pada judulokPerlu DiklinikTIDAKDiterima
34230203110028MUHAMMAD HANNAN ALIjudul 1. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 TERHADAP DESAIN KONSTITUSIONAL KEWENANGAN AUDIT KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSINormatifterdapat penelitian sejenis https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8762ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak
35230203110028MUHAMMAD HANNAN ALIjudul 2. KETIADAAN NORMA PEMBATAS DELEGASI PENGATURAN RUPIAH DIGITAL KEPADA BANK INDONESIA: ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 14A AYAT (5) UU P2SK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNormatiftidak ada plagiasiokokOkeTIDAKDiterima
36200203110022AHMAD SYAHRIRPENGATURAN HUKUM RANGKAP JABATAN PEJABAT NEGARA DENGAN JABATAN PADA ORGANISASI PROFESI (Studi Kasus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai Ketua PERADI)Normatifterdapat beberapa isu sejenis https://repository.unmuhjember.ac.id/11587/8/jurnal.pdf       https://review-unes.com/law/article/view/1310/1031ditolakdtolakDitolakTIDAKDitolak

Ket :

  1. Bagi yang mengajukan judul lebih dari 1 dan diterima semua silakan menghubungi admin prodi/B Any untuk memilih salah satu judul (terakhir Jum’at, 11 September 2026)
  2. Bagi Judul yang diterima tetapi masih diklinik silakan menghubungi dosen yang telah di tunjuk (dikolom sudah ada) dan menyelesaikan konsultasi (tenggat waktu sampai Jum’at, 11 September 2026) setelah konsultasi selesai bisa menghubungi admin prodi/B Any.
  3. Usahakan tepat waktu agar SK pembimbing bisa segera di proses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait