MIU Login

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode Oktober 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

NONIMNAMAjudulnormatif/
empiris
KET
1230203110041ALVIN NURAFRIZALPEMBEDAAN PERLINDUNGAN PROSEDURAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN DALAM PASAL 147 AYAT (2) HURUF D KUHAP PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHNORMATIFLengkap
2230203110041ALVIN NURAFRIZALPENGATURAN INDIKATOR PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DAN DAERAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 261/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUMNORMATIFLengkap
3230203110083BAHRUL ULUM AL FAUZI AINUL YAQINKEPASTIAN HUKUM BATAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XXIV/2026 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFLengkap
4230203110083BAHRUL ULUM ALFAUZI AINUL YAQINBATAS KEWENANGAN PERUM JASA TIRTA I DALAM MEMBATASI AKSES MASYARAKAT PADA PUNCAK BENDUNGAN LAHOR SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHNORMATIFLengkap
5230203110063MUHAMMAD FADIN RAMADHANPROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI AKTIF DALAM JABATAN DI LUAR STRUKTUR KEPOLISIAN: ANALISIS PASAL 28A UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2026 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
6230203110063MUHAMMAD FADIN RAMADHANANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERADILAN INDONESIA DALAM SENGKETA DIPLOMAT ASING: INTEGRASI KONVENSI WINA 1961 DAN SIYASAH DAULIYAHNORMATIFLengkap
7230203110072KEVIN CAHAYA RAHARDJAURGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA USAHA MILITER DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS LEGALITAS.NORMATIFLengkap
8230203110072KEVIN CAHAYA RAHARDJABATAS YURIDIS PEMBERIAN PANGKAT LOKAL KEPADA HAKIM MILITER : STUDI NORMATIF ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN KONSISTENSI PENERAPANNORMATIFLengkap
9230203110076MISWAHTANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
10230203110091TASYANDA SALSABILA NUR AZ-ZAHRAKONSTITUSIONALITAS PELAYANAN PENYANDANG CACAT FISIK PADA PROGRAM D-CARDS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2015)NORMATIFLengkap
11230203110065ABYAN AL FARROSPENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKANV AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
12230203110065ABYAN AL FARROSPARAMETER KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN MINIMAL DUA ALAT BUKTI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAPNORMATIFLengkap
13230203110025FAWWAZFUDHAIL MUCHAMMADIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG)EMPIRISLengkap
14230203110025FAWWAZ FUDHAIL MUCHAMMADPENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEMBERIAN FASILITAS KEPADA WARGA BINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
15230203110024NUR RAHMAWATI WAHIDPOLITIK HUKUM KESAKSIAN JARAK JAUH TANPA KONFRONTASI FISIK PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW DAN SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
16230203110024NUR RAHMAWATI WAHIDKONSTRUKSI KEADILAN RESTROATIF PADA HAK REHABILITASI DAN RESTITUSI KORBAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.NORMATIFLengkap
17230203110104NADZIROTUL MAS’UDAHKRITERIA DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
18230203110104NADZIROTUL MAS’UDAHPENGISIAN JABATAN DPRD PADA MASA TRANSISI PASCA PUTUSAN  MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH “NORMATIFLengkap
19230203110003MAIYA HASANATUD DAROINIURGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHNORMATIFLengkap
20230203110003MAIYA HASANATUD DAROINIREFORMULASI SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INDEPENDENSI YUDIKATIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHNORMATIFLengkap
21230203110106KHOIRUN NISA’KEDUDUKAN AKTA OTENTIK NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARANORMATIFLengkap
22230203110106KHOIRUN NISA’PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN TRADISI PESTA BABI PERSEPEKTIF PASAL 18B AYAT (2) DAN PASAL 28I AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945NORMATIFLengkap
23230203110122VISCA AZIZAURGENSI PEMBENTUKAN REGULASI KHUSUS DALAM MENJAMIN KESELAMATAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI DAERAH RAWAN KONFLIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
24230203110122VISCA AZIZAPROBLEMATIKA PENYELESAIAN DUGAAN KETIDAKPEMENUHANNYA SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PASCA PELANTIKANNORMATIFLengkap
25230203110097SITI SOFIATUN NINGSIHPEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENURUT PERMENDAG NOMOR 47 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
26230203110097SITI SOFIATUN NINGSIHPERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGATURAN PEMBAKARAN LAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
27230203110006FARAS HILMI AINIYAHKEWENAGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM ALIH FUNGSI RUANG DANAU MENJADI PASAR DESA PERSPEKTIF FIQH BI’AH (STUDI DI DESA BANJARMADU, KECAMATAN KARANGGENENG, KABUPATEN LAMONGAN)EMPIRISLengkap
28230203110006FARAS HILMI AINIYAHKEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP LEMBAGA NEGARA PASCA PEMBATALAN PASAL 240 DAN 241 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 282/PUU-XXIII/2025)NORMATIFLengkap
29230203110100ANNISA RIFATUL ULYAPEMUTUSAN AKSES AFFILIATE DAN KONTEN KREATOR DALAM REGULASI NOMOR INDUK BERUSAHA OLEH MENKOMINFO MENURUT UU ITE PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAHNORMATIFLengkap
30230203110117NANDA SANIA AL MUBAROKDELEGASI KEWENANGAN MENTERI DALAM PENETAPAN PROFIL RISIKO PLF BERDASARKAN PERMEN KOMDIGI NOMOR 9 TAHUN 2026 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)NORMATIFLengkap
31230203110117NANDA SANIA AL MUBAROKPEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SATU CALON BERDASARKAN PP NOMOR 16 TAHUN 2026 (PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH)NORMATIFLengkap
32230203110051SYA’RONIHARMONISASI NORMATIF KEWENANGAN BPI DANANTARA DALAM PENYELAMATAN ASET PERUSAHAAN PASCAPAILIT: TELAAH ATAS KETIDAKHARMONISAN UU NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPUNORMATIFLengkap
33230203110051SYA’RONILEGALITAS PEMBENTUKAN UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SYARI‘AHNORMATIFLengkap
34230203110123FINA MAWADAH INGGIL WIJAYAINKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009 SAMPAI NOMOR 48/PUU-XXIV/2026) PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYYAHNORMATIFLengkap
35230203110123FINA MAWADAH INGGIL WIJAYABATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR: ANALISIS PUTUSAN 273/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENGATURAN SISA KOUTA TELEKOMUNAKASI DLAM PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIYYAHNORMATIFLengkap
36230203110030MOH FIKRI TAMAMIMODEL PENGATURAN RIGHT TO DISCONNECT BAGI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ATAS FAIR WORK ACT 2009 AUSTRALIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH)NORMATIFLengkap
37230203110030MOH FIKRI TAMAMIPERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS SISA KUOTA INTERNET (TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 273/PUU-XXIII/2025)NORMATIFLengkap
38230203110008SHALYA HAGGIE NARAH SUKIKONSERVASI HUTAN MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 DALAM PRINSIP HIFZ AL-BI’AH UNTUK MENCEGAH ALIH  (STUDI DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO)NORMATIFLengkap
39230203110055MUHAMMAD YASIN YUSUFETIKA DISKRESI PRESIDEN SEBAGAI COMFORTER-IN-CHIEF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
40230203110012AZIZAH NUZULAN SAHUURAPENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
41230203110012AZIZAH NUZULAN SAHUURAKEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023NORMATIFLengkap
42230203110011RIZKI MUSTIKA TRIJAYANTIPEMANFAATAN HUTAN TANAMAN ENERGI DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ENERGI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFLengkap
43230203110011RIZKI MUSTIKA TRIJAYANTIKEDUDUKAN HUKUM PENJELASAN UU APBN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNORMATIFLengkap
44230203110132ANI SAFITRIPENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN LINTAS YURIDIKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PADA KEBAKARAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PANDESARI, KABUPATEN MALANG)EMPIRISLengkap
45200203110022AHMAD SYAHRIRDUGAAN PENYALAGUNAAN DAN INTIMIDASI BIROKRASI OLEH KEPALA DAERAH: TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS SKANDAL “SURAT SAKTI” DI KABUPATEN TULUNGAGUNGNORMATIFLengkap
46200203110022AHMAD SYAHRIRTANGGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL NEGARA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH: TINJAUAN GREEN CONSTITUTION PERSPEKTIF URFNORMATIFLengkap
47230203110081RAISYA JASMINE AZZAHRAHARMONISASI ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENGATURAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 160/PUU-XXIII/2025 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHNORMATIFLengkap
48230203110039MAHERA YOGI SAPUTRIBATAS KEWENANGAN NEGARA DALAM PEMBERIAN AKSES LINTAS UDARA BAGI PESAWAT MILITER ASING DI WILAYAH UDARA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI CHICAGO 1944 DAN UU NO. 21 TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.NORMATIFLengkap
49230203110031FADEL MUHAMMAD MUHTADILLAHDISKRESI MENTERI KEUANGAN DALAM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN SUBSIDI BBM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFLengkap
50230203110031FADEL MUHAMMAD MUHTADILLAHBATAS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN SUBSIDI BBM TERTENTU DALAM KERANGKA CHECHS AND BALANCES DENGAN DPR PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFLengkap
51230203110034NASYWA KAMILA PUTRIURGENSI PELAYANAN ABORSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARIAHNORMATIFLengkap
52230203110034NASYWA KAMILA PUTRIIMPLIKASI HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2025 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DARI DISKRIMINASI PADA FENOMENA BOTI HUNTER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI YAYASAN PEREMPUAN MAHARDIKA JAKARTA TIMUR)EMPIRISLengkap
53230203110001LIZA ELYVIA NUR SYAYYIDAHPERGESERAN KONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMUTUSAN AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 311/PUU-XXIV/2026)NORMATIFLengkap
54230203110001LIZA ELYVIA NUR SYAYYIDAHIMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI PROGRAM GAYATRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAHEMPIRISLengkap
55230203110108MUNIROTUD DIYANAHKEWENANGAN PENGELOLA PROGRAM PENYEDIAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DALAM MENETAPKAN PEMBATASAN WAKTU PELAYANAN AIR UNTUK PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS AIR PRESPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUATURUYAHNORMATIFLengkap
56230203110108MUNIROTUD DIYANAHPOLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN BADAN GIZI NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN PRATURAN PRESIDEN NO 83 TAHUN 2024 DAN NO 115 TAHUN 2025 PRESPEKTIF SIYASAH DUATURIYAH DAN PRINSIP WALFARE STATENORMATIFLengkap
57230203110018DIVA ALAWIYAH BATUBARAKEDUDUKAN HUKUM HAK ULAYAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT BELUM ADANYA UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
58230203110018DIVA ALAWIYAH BATUBARARATIO LOGIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEPTIF KONSTITUSIONALISME DAN SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
59230203110127NORUL ROHMAHPENGAWASAN ADMINISTRATIF TERHADAP PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN SKB 7 MENTERI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAHNORMATIFLengkap
60230203110049NURUL AZMI NAFILAHUPAYA REPATRIASI TERSANGKA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH (ANALISIS KASUS RED NOTICE AHMAD AL-MISRY)NORMATIFLengkap
61230203110107FIRMALA KHISBILLA TAMALIAINDEPENDENSI MKMK DALAM MENJAMIN JUDICIAL INDEPENDENCE HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
62230203110107FIRMALA KHISBILLA TAMALIABATAS KEWENANGAN MKMK DALAM MENAFSIRKAN YURISDIKSINYA SENDIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLengkap
63230203110064Dinda Rieska AyuningtyasKEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP IMPOR ILEGAL LIMBAH B3 MENURUT PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF FIQH BI’AHNORMATIFLengkap
64230203110064Dinda Rieska AyuningtyasPENGATURAN WEWENANG EKSEKUTORIAL BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) TERHADAP JAMINAN HAK ATAS RASA AMAN WARGA NEGARA: PASCA PUTUSAN MK NO 180/PUU-XXIII/2025 (Studi Perbandingan Dengan United States Coast Guard)NORMATIFLengkap
65230203110075Diyu Sifa Valda MaharaniRekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Cacat Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca-PemiluNORMATIFLengkap
66230203110075Diyu Sifa Valda MaharaniURGENSI DAN IMPLIKASI SHADOW CABINET MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES PASCA-MATINYA OPOSISI PARLEMEN: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN TURKINORMATIFLengkap
67230203110042Citra Aviva UmairaReformulasi Kebijakan Hukum Mandatory Blending Biodiesel dan Bioetanol di Indonesia: Studi Komparatif Integrasi Instrumen Cbio Brazil.NORMATIFLengkap
68230203110042Citra Aviva UmairaPerbandingan Kebijakan Hukum dan Tata Kelola Pengelolaan Investasi Negara antara Badan Pengelolaan Investasi Negara Antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) Indonesia dan Temasek SingapuraNORMATIFLengkap
69230203110073KHOIRU TURMUDZIKEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN MENGATUR KUSTOMISASI SEPEDA MOTOR: ANALISIS DELEGASI DAN KESELARASAN NORMA PERMENHUB 45/2023.NORMATIFLengkap
70230203110053Moh. Muchlis Machfud AliPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH MARKETPLACE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFLengkap
71230203110009Luqman Hakim HabibullohPENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP PERILAKU ADVOKAT DI PERSIDANGAN PERSPEKTIF FAIR TRIAL DAN SIYASAH QADHA’IYYAHNORMATIFLengkap
72230203110009Luqman Hakim HabibullohAKIBAT HUKUM PEMBLOKIRAN KONTEN DIGITAL TANPA NOTIFIKASI PASCA PUTUDAN МАНКАМАAH KONSTITUSI NOMOR 311/PUU-XXIV/2026NORMATIFLengkap
73200203110019Afrizal faruq husenIMPLIKASI YURIDIS KETERLAMBATAN PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTidak lengkap
tidak mengumpulkan berkas fisik

Keterangan:

Bagi berkas yang belum lengkap silakan daftar di periode berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait