Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode September 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

NO	NIM	NAMA	judul	normatif/empiris	KELAS ICP	KET
1	230203110098	Muhammad Anwar Andianto	SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK GUNA BANGUNAN DI PTUN SERANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	EMPIRIS	TIDAK	Lengkap
2	230203110088	Rosalina Cahya Safitri	IMPLEMENTASI PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KASIMAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES TAHUN 2022-2028)	EMPIRIS	TIDAK	Lengkap
3	230203110088	Rosalina Cahya Safitri	Legalitas Pertambangan Minyak Tradisional Wonocolo Bojonegoro dalam Perspektif Siyasah Maliyah	EMPIRIS	TIDAK	Lengkap
4	230203110109	Moh Nauval Karim Al Alawi	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagai Wujud Demokrasi Deliberatif Pasca Berlakunya Undang-Undang tentang Desa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)	EMPIRIS	YA	Lengkap
5	230203110109	Moh Nauval Karim Al Alawi	Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Perspektif Ahlul Halli wal Aqdi (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)	EMPIRIS	YA	Lengkap
6	230203110108	Munirotud Diyanah		NORMATIF	TIDAK	Tidak Mengumpulkan Berkas Fisik
7	230203110025	Fawwaz Fudhail Muchammad	Analisis Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Hasil Audit BPK dan BPKP sebagai Dasar Pembuktian Unsur Kerugian keuangan Negara dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
8	230203110025	Fawwaz Fudhail Muchammad	Problematika Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Prinsip Desentralisasi	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
9	230203110084	FEBRY AGUS FERDIANSYAH	IMPLEMENTASI KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES EKSEKUSI PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG)	EMPIRIS	TIDAK	Lengkap
10	230203110123	fina mawadah inggil wijaya	PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PERIZINAN DALAM HUKUM ADMISTRASI NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIAH (Studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah harvey moeis)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
11	230203110044	Mochamad Wildan Qolbi Habibi	Harmonisasi Norma Delik Penghinaan Presiden Dalam KUHP Baru Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dan UUD 1945	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
12	230203110044	Mochamad Wildan Qolbi Habibi	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dengan Ancaman: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
13	230203110017	Fajar Dewantara	NEGARA SEBAGAI WALI TERTINGGI: REKONSTRUKSI DOKTRIN PARESN PATRIAE DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF CHILD	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
14	230203110017	Fajar Dewantara	REKONTRUKSI KEWENANGAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN DIKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA: PRESPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL ATAS KESEHATAN	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
15	230203110080	Pungky Wahyu Febrian	ANALISIS YURIDIS TERHADAP FRASA KEYAKINAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM PASAL 1 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH	NORMATIF	TIDAK
16	230203110002	MOH IDRIS	KONTESTASI WEWENANG DAN RUANG SIPIL DALAM PEMBARUAN UU TNI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisis Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Mahkamah Agung dalam Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
17	230203110002	MOH IDRIS	POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 40/PUU XXIV/2026 DAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026 TENTANG PEMISAHAN DANA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN ANGGARAN PENDIDIKAN PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
18	230203110015	ALQODHI ADLANTAMA	IMPLIKASI YURIDIS DEGRADASI STATUS HAK DERIVATIF AHLI WARIS HAKIM PERADILAN AGAMA PASCA-WAFAT: ANALISIS KONTRADIKSI UU NO. 48 TAHUN 2009 DAN PP NO. 44 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
19	230203110015	ALQODHI ADLANTAMA	ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA (URI) BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/P TAHUN 2026 DITINJAU DARI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PRINSIP SIYASAH DUSTURIYYAH.	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
20	230203110019	Lazuardy Arsyad Haris	URGENSI REGULASI SAFETY BY DESIGN PADA PALTFORM GAME ONLINE DALAM UPAYA PENCEGAHAN AFILIASI TERORISME PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
21	230203110070	DINAR DANIA AL KAUTSAR		NORMATIF	TIDAK	Tidak Mengumpulkan Berkas Fisik
22	230203110117	Nanda Sania Al Mubarok	judul 1. RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 (ANALISIS KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENCANTUMKAN KERUGIAN NEGARA)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
23	230203110085	Siti Dina Hamidah	Judul 1: PENERAPAN ASAS MUTATIS MUTANDIS DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PAW ANGGOTA DPR PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 dan 199/PUU-XXIII/2025)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
24	230203110119	Indina Sa’adah	TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEGAGALAN SISTEM TUNJANGAN SOSIAL STUDI PERBANDINGAN DTSEN DAN TOESLAGENAFFAIRE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
25	230203110119	Indina Sa’adah	JUDUL 2: BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR: ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 273/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENGATURAN SISA KUOTA TELEKOMUNIKASI	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
26	230203110070	DINAR DANIA AL KAUTSAR	ANALISIS HARMONISASI PENGATUEAN MEKANISME DUE DILIGENCE DALAM REGULATION (EU) 2023/1115 DENGAN PENGATURAN SVLK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
27	230203110117	Nanda Sania Al Mubarok	judul 2 . ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGHITUNG KERUGIAN NEGARA OELH BPK (STUDI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
28	230203110085	Siti Dina Hamidah	Judul 2: KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PEMERIKSAAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) (Menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Perspektif Siyasah Dusturiyah)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
29	230203110087	NAYLA HAMNA MUFRIDA	judul 1. KONFLIK KEWENANGAN ANTARLEMBAGA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL: STUDI KASUS SATUAN TUGAS AD HOC BENTUKAN PRESIDEN	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
30	230203110050	NIMAS IFTHINATUN NABILA	judul 1. Judicial Pardon Dalam Peradilan Pidana Anak Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Kajian Atas Pasal 70 Uu No. 11 Tahun 2012 Berdasarkan Pasal 28b Ayat (2) Uud Nri Tahun 1945	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
31	230203110087	NAYLA HAMNA MUFRIDA	PRESIDENTIAL BUREAUCRATIC EXPANSION: ANALISIS YURIDIS KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU SEBAGAI INSTRUMEN PERSONALISASI KEKUASAAN EKSEKUTIF	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
32	230203110073	Khoiru Turmudzi	POLITIK HUKUM STAGNANSI IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA UDAHA MILITER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
33	230203110050	NIMAS IFTHINATUN NABILA	IMPLIKASI KETIADAAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
34	230203110114	DEWI KARTIKA SARI	Judul 1. Kedudukan Rechterlijk Pardon dalam Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid-Sus-Anak/PN Unr)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
35	230203110114	DEWI KARTIKA SARI	judul 2. Proporsionalitas Pembatasan Hak Politik Dalam Penetapan Batas Usia Minimal Calon Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Pasca Putusan Mahkamah Nomor 186/PUU-XXIV/2026	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
36	230203110028	Muhammad Hannan Ali	judul 1. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 TERHADAP DESAIN KONSTITUSIONAL KEWENANGAN AUDIT KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
37	230203110028	Muhammad Hannan Ali	judul 2. KETIADAAN NORMA PEMBATAS DELEGASI PENGATURAN RUPIAH DIGITAL KEPADA BANK INDONESIA: ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 14A AYAT (5) UU P2SK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
38	200203110022	AHMAD SYAHRIR	Pengaturan Hukum Rangkap Jabatan Pejabat Negara dengan Jabatan pada Organisasi Profesi (Studi Kasus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai Ketua PERADI)	NORMATIF	TIDAK	Lengkap
39	230203110039	Mahera Yogi S	Tinjauan Yuridisa Terhadap wacana Pungutan Biaya Transit Kapal Asing Malaka Berdasarkan Pasal 42 dan 44 Unclos 1982 dan Siyasah Dusturiyah		YA	Tidak Mengisi G form