MIU Login

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode September 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

NONIMNAMAjudulnormatif/empirisKELAS
ICP
KET
1230203110098Muhammad Anwar AndiantoSENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK GUNA BANGUNAN DI PTUN SERANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAHEMPIRISTIDAKLengkap
2230203110088Rosalina Cahya SafitriIMPLEMENTASI PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KASIMAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES TAHUN 2022-2028)EMPIRISTIDAKLengkap
3230203110088Rosalina Cahya SafitriLegalitas Pertambangan Minyak Tradisional Wonocolo Bojonegoro dalam Perspektif Siyasah MaliyahEMPIRISTIDAKLengkap
4230203110109Moh Nauval Karim Al AlawiPartisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagai Wujud Demokrasi Deliberatif Pasca Berlakunya Undang-Undang tentang Desa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)EMPIRISYALengkap
5230203110109Moh Nauval Karim Al AlawiFungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Perspektif Ahlul Halli wal Aqdi (Studi di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)EMPIRISYALengkap
6230203110108Munirotud Diyanah NORMATIFTIDAKTidak Mengumpulkan Berkas Fisik
7230203110025Fawwaz Fudhail MuchammadAnalisis Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Hasil Audit BPK dan BPKP sebagai Dasar Pembuktian Unsur Kerugian keuangan Negara dalam Penyidikan Tindak Pidana KorupsiNORMATIFTIDAKLengkap
8230203110025Fawwaz Fudhail MuchammadProblematika Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Prinsip DesentralisasiNORMATIFTIDAKLengkap
9230203110084FEBRY AGUS FERDIANSYAHIMPLEMENTASI KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES EKSEKUSI PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG)EMPIRISTIDAKLengkap
10230203110123fina mawadah inggil wijayaPENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PERIZINAN DALAM HUKUM ADMISTRASI NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASYAH DUSTURIAH (Studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah harvey moeis)NORMATIFTIDAKLengkap
11230203110044Mochamad Wildan Qolbi HabibiHarmonisasi Norma Delik Penghinaan Presiden Dalam KUHP Baru Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Dan UUD 1945NORMATIFTIDAKLengkap
12230203110044Mochamad Wildan Qolbi HabibiPerlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dengan Ancaman: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP BaruNORMATIFTIDAKLengkap
13230203110017Fajar DewantaraNEGARA SEBAGAI WALI TERTINGGI: REKONSTRUKSI DOKTRIN PARESN PATRIAE DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF CHILDNORMATIFTIDAKLengkap
14230203110017Fajar DewantaraREKONTRUKSI KEWENANGAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN DIKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA: PRESPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL ATAS KESEHATANNORMATIFTIDAKLengkap
15230203110080Pungky Wahyu FebrianANALISIS YURIDIS TERHADAP FRASA KEYAKINAN DAN/ATAU TINDAKAN DALAM PASAL 1 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAHNORMATIFTIDAK 
16230203110002MOH IDRISKONTESTASI WEWENANG DAN RUANG SIPIL DALAM PEMBARUAN UU TNI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisis Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Mahkamah Agung dalam Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI)NORMATIFTIDAKLengkap
17230203110002MOH IDRISPOLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 40/PUU XXIV/2026 DAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026 TENTANG PEMISAHAN DANA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN ANGGARAN PENDIDIKAN PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
18230203110015ALQODHI ADLANTAMAIMPLIKASI YURIDIS DEGRADASI STATUS HAK DERIVATIF AHLI WARIS HAKIM PERADILAN AGAMA PASCA-WAFAT: ANALISIS KONTRADIKSI UU NO. 48 TAHUN 2009 DAN PP NO. 44 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
19230203110015ALQODHI ADLANTAMAANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA (URI) BERDASARKAN KEPPRES NO. 80/P TAHUN 2026 DITINJAU DARI UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PRINSIP SIYASAH DUSTURIYYAH.NORMATIFTIDAKLengkap
20230203110019Lazuardy Arsyad HarisURGENSI REGULASI SAFETY BY DESIGN PADA PALTFORM GAME ONLINE DALAM UPAYA PENCEGAHAN AFILIASI TERORISME PADA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAHNORMATIFTIDAKLengkap
21230203110070DINAR DANIA AL KAUTSAR NORMATIFTIDAKTidak Mengumpulkan Berkas Fisik
22230203110117Nanda Sania Al Mubarokjudul 1. RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 (ANALISIS KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENCANTUMKAN KERUGIAN NEGARA)NORMATIFTIDAKLengkap
23230203110085Siti Dina HamidahJudul 1: PENERAPAN ASAS MUTATIS MUTANDIS DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PAW ANGGOTA DPR PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 dan 199/PUU-XXIII/2025)NORMATIFTIDAKLengkap
24230203110119Indina Sa’adahTANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEGAGALAN SISTEM TUNJANGAN SOSIAL STUDI PERBANDINGAN DTSEN DAN TOESLAGENAFFAIRE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
25230203110119Indina Sa’adahJUDUL 2: BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR: ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 273/PUU-XXIII/2025 TENTANG PENGATURAN SISA KUOTA TELEKOMUNIKASINORMATIFTIDAKLengkap
26230203110070DINAR DANIA AL KAUTSARANALISIS HARMONISASI PENGATUEAN MEKANISME DUE DILIGENCE DALAM REGULATION (EU) 2023/1115 DENGAN PENGATURAN SVLK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022NORMATIFTIDAKLengkap
27230203110117Nanda Sania Al Mubarokjudul 2 . ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGHITUNG KERUGIAN NEGARA OELH BPK (STUDI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)NORMATIFTIDAKLengkap
28230203110085Siti Dina HamidahJudul 2: KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PEMERIKSAAN PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) (Menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Perspektif Siyasah Dusturiyah)NORMATIFTIDAKLengkap
29230203110087NAYLA HAMNA MUFRIDAjudul 1. KONFLIK KEWENANGAN ANTARLEMBAGA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL: STUDI KASUS SATUAN TUGAS AD HOC BENTUKAN PRESIDENNORMATIFTIDAKLengkap
30230203110050NIMAS IFTHINATUN NABILAjudul 1. Judicial Pardon Dalam Peradilan Pidana Anak Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Kajian Atas Pasal 70 Uu No. 11 Tahun 2012 Berdasarkan Pasal 28b Ayat (2) Uud Nri Tahun 1945NORMATIFTIDAKLengkap
31230203110087NAYLA HAMNA MUFRIDAPRESIDENTIAL BUREAUCRATIC EXPANSION: ANALISIS YURIDIS KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU SEBAGAI INSTRUMEN PERSONALISASI KEKUASAAN EKSEKUTIFNORMATIFTIDAKLengkap
32230203110073Khoiru TurmudziPOLITIK HUKUM STAGNANSI IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA UDAHA MILITER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
33230203110050NIMAS IFTHINATUN NABILAIMPLIKASI KETIADAAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIANORMATIFTIDAKLengkap
34230203110114DEWI KARTIKA SARIJudul 1.  Kedudukan Rechterlijk Pardon dalam Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid-Sus-Anak/PN Unr)NORMATIFTIDAKLengkap
35230203110114DEWI KARTIKA SARIjudul 2. Proporsionalitas Pembatasan Hak Politik Dalam Penetapan Batas Usia Minimal Calon Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Pasca Putusan Mahkamah Nomor 186/PUU-XXIV/2026NORMATIFTIDAKLengkap
36230203110028Muhammad Hannan Alijudul 1. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIV/2026 TERHADAP DESAIN KONSTITUSIONAL KEWENANGAN AUDIT KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSINORMATIFTIDAKLengkap
37230203110028Muhammad Hannan Alijudul 2. KETIADAAN NORMA PEMBATAS DELEGASI PENGATURAN RUPIAH DIGITAL KEPADA BANK INDONESIA: ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 14A AYAT (5) UU P2SK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHNORMATIFTIDAKLengkap
38200203110022AHMAD SYAHRIRPengaturan Hukum Rangkap Jabatan Pejabat Negara dengan Jabatan pada Organisasi Profesi (Studi Kasus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai Ketua PERADI)NORMATIFTIDAKLengkap
39230203110039Mahera Yogi S Tinjauan Yuridisa Terhadap wacana Pungutan Biaya Transit Kapal Asing Malaka Berdasarkan Pasal 42 dan 44 Unclos 1982 dan Siyasah Dusturiyah  YATidak Mengisi G form

Keterangan:

Bagi berkas yang belum lengkap silakan daftar di periode berikutnya

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Berita Terkait