Skip to content
+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi Periode Desember Semester Ganjil TA. 2023/ 2024

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi Periode Desember 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :

NONIMNAMAJUDULKeterangan
1200203110035MUHAMMAD AMIR MAHMUDIMPLEMENTASI PASAL 210 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KOMISI PEMILIHAN DAERAH KOTA MALANG)LENGKAP
2200203110095SHALSABILLA SETIA WARDANILEGALITAS IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI PDAM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR DAN PT KEMAKMURAN SWARUBULUROTO BLITAR)LENGKAP
319230048MUHAMMAD FAHMI B.TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KASUS DIVESTASI NEWMONT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PUTUSAN MK NO.2/SKLN-X/2012)LENGKAP
4200203110054FAIRUZ SYAH PUTRA WAHYUMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK EMISI KARBON TERHADAP PENGURANGAN POLUSI UDARA PERSPEKTIF FIQIH BI’AH (STUDI DI DINAS LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DKI JAKARTA)LENGKAP
5200203110030NARINA RANI NILAM PRATIWIDESAIN FORMULASI PENGATURAN SOCIAL COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERBANDINGAN HUKUM MALAYSIA)LENGKAP
6200203110069ANISA PUTRI AL QOMARIKEDUDUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2019 TERKAIT BATALNYA INDONESIA MENJADI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAHSURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING BLM DILAMPIRKAN DI FILE
7200203110014RADHIYAH NUR FATIMAHMODEL PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MENCAPAI NET ZERO EMISSIONS PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION DAN MASLAHAH MURSALAHLENGKAP
8200203110037SYAFAATUR RAHMAHCONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHLENGKAP
9200203110068MUHAMMAD ALIF AL FATHIRBANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK LOKAL : STUDI YURIDIS EMPIRIS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK LOKAL DI KOTA BANDA ACEHLENGKAP
10200203110044AHMAD SYAHRUL ILIYINPENUTUPAN SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023LENGKAP
1119230061ADITYA RIZKI PRATAMAPELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 9 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHTTD PERSETUJUAN BLM MASUK FILE, LENGKAP
1219230071SUTAN TAQDIR ZAINUL GHAISTINJAUAN YURIDIS BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)LENGKAP
13200203110045DESI FITRIANIPERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2016 DAN FIQH BI’AHLENGKAP
14200203110072AHMAD HASBULLAH AL KHOIRIANALISIS YURIDIS PASAL 16 A AYAT (1) TERKAIT PENAMBAHAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA UNDANG – UNDANG NO 21 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAHLENGKAP
15200203110085MAULIDA HEPI ANTASANIPOLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHLENGKAP
16200203110034WIDYA DWI NOVITASARITINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 143/G/2020/PTUN.SBY)LENGKAP
17200203110023NUR FATIMAH SARWONOSTRATEGI DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 RAMAH DISABILITAS BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KPU KOTA MALANG)LENGKAP
18200203110039MUCHAMMAD ZIDAN TAUFIQIANALISIS KONSTITUSIONALITAS PENGHAPUSAN MANDATORY SPENDING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHLENGKAP
19200203110032AHMAD FAJARPENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN TIMAH MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AHLENGKAP, LEMBAR PERSETUJUAN TDK DIPERKECIL ,MONITORING
20200203110009MUHAMMAD NAUFAL AHNAGKEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI MENURUT PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 8 TAHUN 2022 DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KK EXPERTISE: TOPOGRAPHY, URBAN PLANNING, ARCHITECTURE, AND SOCIAL SAFEGUARD, KOTA MALANG)LENGKAP
2117230033YULIANTI RUKMANAURGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS FILANTROPI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHLENGKAP
22200203110055PUTRI MILATUL MUTHMAINITINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST TERKAIT CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE PADA PERKARA JESSICA KUNALA WONGSO PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAHMONITORING
23200203110029FARHAN MAULANA RAHMADANIPENGAWASAN PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH DALAM PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANGLENGKAP
2417230109MUHAMMAD FAHMI AMRIZALIMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN LOWONGAN PEKERJAAN UNTUK TENAGA KERJA LOKAL (STUDI KASUS DI KAWASAN INDUTRI JIIPE KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)MONITORING

NB ; Bagi yang belum lengkap segera dilengkapi, terakhir pengumpulan hari Selasa, 19 Desember 2023 di kantor prodi

Back To Top