Skripsi

NO	NAMA	NIM	JUDUL
1	HURUN'IN	15230003	PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF FIQGH SIYASAH DUSTURIYAH
2	NELI NURMALA	15230004	STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR (Studi Kasus Pemilihan Gubernur tahun 2013 & 2018)
3	WIBOWO SAPUTRA	16230006	STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
4	MEILINDA NURIL MALA	15230009	PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)
5	ARINA MANNA SIKANA AKBAR	15230010	EFEKTIFITASKEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKANNORMA HUKUM PASAL 37B UU NO. 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
6	AYU AZKIAH	15230013	THE NON-MUSLIM UMMAH VIEW TO THE LOCAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 02 0F 2016 CONCERNING THE PLENARY MOSQUE IN SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE
7	ABDUL AZIZ MASHURI	15230015	RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN KELURAHAN MERJOSARI (Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah)
8	ILMIYATUR ROSYIDA	15230019	EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI)
9	RIZKY FAUZIAH	15230021	PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG)
10	ANGGA DEKA SAPUTRA	15230025	Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur Prov. bengkulu)
11	YOLA ICHA SAPUTRI	15230027	DISKURSUS MONEY POLITICS KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 ( STUDI DI DAERAH PILAHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG )
12	MUSLEH	15230029	OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD ABDUH
13	MOHAMMAD SAIFUL MOHTAR	15230033	FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERSPEKTIF ABUL A`LA AL-MAUDUDI
14	MILA EVIYANA YULIANINGSIH	15230034	KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI DI KEC.MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)
15	DIMAS BIMA SETIYAWAN	15230035	PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT PASAL 157 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN2016
16	NOVAN WAHYU PRIMADI	15230036	PERAN KPU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF PEMILU PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KPU KOTA MALANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
17	SATRIO BUDIHARTO	15230037	UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI (STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)
18	DESY ZUROIDA ZULFA	15230038	OPTIMALISASI PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
19	RO`IS ALFAUZI	15230044	PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (Studi di Dusun Krondong, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk)
20	NIDA` MAULIDA	15230045	PERAN ULAMA NAHDLATUL `ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI
21	FAQIHUS SILMI AL HAQ	15230046	Konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi
22	WILDAN ANSORI NASUTION	15230048	PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)
23	EL QORINA HAJAR	15230057	IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI IMAM AL-MAWARDI (STUDI DI DESA SENDANGDUWUR PACIRAN LAMONGAN)
24	FETALITA DANIAR TERVANI	15230065	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI (STUDI DI DESA BUKUR KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI)
25	SANIA NUNGKY NOVIA	16230067	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi al-Mawardi (Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019)
26	INEKE CHINTIA DEVI	16230068	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEMBER)
27	FAIZAL BAKRI	16230071	PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)
28	WIWIN ARIFATUL LESTARI	15230072	PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR DARI KALANGAN POLRI DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM NAJAMUDDIN AL-THUFI
29	AJENG AODINA	15230074	the effectiveness of PANRB minister`s number B/71/M.SM.00.00/2017 epistle with regard o neutraly for state civil apparatus in general election
30	ILHAM CHAIRIL	15230087	IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI PTPN PABRIK GULA PANJI SITUBONDO)
31	UMI AZIZAH TAHTA ALMUNA	15230088	EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF MARKETS BANDAR KEDIRI CITY BASED ON REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY NUMBER 5 YEAR 2013 IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE
32	SITI MASRUROH	15230090	WOMEN`S ROLES IN NATIONAL LEGISLATION BASED ON ACT NO. 7 OF 2017 AND YUSUF AL- QARDHAWI`S POINT OF VIEW
33	NILTA BARIROH	15230097	DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA DALAM KONSEP SYURA PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA
34	ZAHRA MAHRUNISA	15230098	ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH
35	PURWANISYAH	15230099	MANTAN KORUPTOR DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN SADDU AL-DZARI`AH
36	LIS DIANA ULFAH	15230102	Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Dalam Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Al-Maududi
37	DESYANA FADHILATIN NAFITRI	15230007	PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP WARGA SYIAH PERSPEKTIF KITAB AL-AHKAM ASH-SHULTONIYAH
38	IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI	15230110	PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNF MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN PERSPEKTIF ISLAM
39	NUR IZZAH	15230053	PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAQASID AS-SYARIAH (STUDI DI DESA PANDAN LANDUNG KEC.WAGIR KAB.MALANG JAWA TIMUR)
40	EVA KUSUMA ZEN PUTRI	15230028	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011 DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG
41	IZZATUL ULYA	15230082	PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL AFGHANI DAN SOEKARNO TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK MENURUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN NU
42	AWANDA TRISNA PUTRI	15230041	PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH
43	DIMAS ILHAM NABIL IBNU SUUD	15230092	IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN AL- MAQASHID AS – SYARIAH
44	ANAFIUL NURGUMILANG	15230107	KETIADAAN PERSYARATAN IDENTITAS AGAMA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IBNU TAIMIYAH
45	FITRIANINGSIH	15230083	KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 122 HURUF K UUMD3 MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A`LA AL MAUDUDI
46	ALVIE NAUFAL FURQANI	15230096	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDA APBD KOTA MALANG TAHUN 2019
47	SITI NUR KHOTIMAH	15230032	AFFIRMATIVE ACTION MENGENAI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDY UU NO. 8/2012)
48	RIZA ROFIQ UMAMI	15230061	PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MADIUN)
49	IKA SETIATI BUDI UTAMI	15230079	PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA MALANG
50	AYU NURJANAH	15230075	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANSIA TINJAUAN FIQH MASHLAHAH MURSALAH
51	AENA ONA HAFIAH	15230054	PROBLEMATIKA KESESUAIAN STATUS AGAMA CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT (STUDI PASAL 3 PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK)
52	MUHAMMAD AZIB	15230001	PERAN SERTA PARPOL DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA YANG MENCALONKAN SEBAGAI PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTA POLITIK (STUDI PARTAI POLITIK KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI KOTA MALANG)
53	HABIYA	15230060	PENYELESAIAN PERKARA ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DPRD KAB. SUMENEP PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH
54	NURUL DWI USWATUN HASANAH	15230058	KRIMINALISASI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
55	AYUB YUSNIDA HAIDAROH	15230012	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
56	MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH	15230103	PERAN KPU DALAM MENETAPKAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI FIQH MASLAHAH MURSALAH
57	KHARISMA DIAN ASMARANI	15230042	RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH(STUDI KASUS DI DESA MADIREDO,KECAMATAN PUJON,KABUPATEN MALANG)
58	MUKHTAR MUAMMAR NAJIB	15230018	STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN OTONOMI DAERAH ( STUDY UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 DIPEMERINTAHAN KOTA BATU)
59	AMIROTUN NAVISA	15230062	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KETAWANG KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG)
60	ILMA LAILIA YUSVIDA	15230039	TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH(STUDI KASUS DESA TUGUREJO KEC. NGASEM KAB. KEDIRI)
61	DINA ULLIYANA	15230024	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 30/PUU-XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGILATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
62	ABDUL KODIR	15230095	OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
63	ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA	15230112	ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 65P/HUM/2018 MENGENAI PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 60A PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018
64	RINDA NUR HAYATI	15230020	EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
65	LINDIA RISTA	15230011	TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI
66	MUHAMMAD CELVIN AFLFARIZY	15230063	PENGELOLAAN DAN PEMERATAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENURUT PERATIRAN MENTRI DESA PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASINOMOR 4 TAHUN 2015 (STUDI DI DESA PUJONKIDUL)
67	AULA ROSALINA	15230069	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (STUDI DI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU)
68	SITI NURHILDA FAUZIAH	15230005	PERAN BAWASLU TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH (STUDI BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO)
69	FAKHRIJAL FAJAR ALIFIANTO	15230076	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2018 MENGENAI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL
70	MUHAMMAD AULIA	15230040	IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PARTAI GERINDRA KOTA MALANG)
71	AFIQ FAQIH	15230080	ANALISIS YURIDIS MANIFESTO PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK)
72	IZZAL TORIQUL FARHAN	15230089	ASHABIYAH IBNU KHOLDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
73	FIRDA MAULIDATUL RIZQIYAH	15230052	PEMEKARAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 35 AYAT 4 NOMOR 9 HURUF C TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI: KOTA BATU)
74	MAHARDIKA DWI LESTARI	15230026	PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 140/PUU-VII/2009 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
75	KHOLIDA ULVI	15230064	IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI KAB. JOMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012
76	SULIKAH	15230055	PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)
77	SILVI MAULIDA	15230108	EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI
78	QURROTUL A'YUN	15230100	EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN DI WPP-NRI TERHADAP PARA PENANGKAP IKAN (STUDI DI DAERAH PESISIR KELURAHAN PANGGUNG REJO KOTA PASURUAN)
79	NADYA RACHMAH SARI	15230050	IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMER 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN TERHADAP KEBERADAAN POLISI TIDUR DAN ALAT SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DAN MERUGIKAN PENGGUNA JALAN
80	LEADY KHOLIFATUR ROHMAH	15230023	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 DALAM KASUS MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH
81	ATIKA KUSNAFIDA	15230094	EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
82	NAUFAL YULIAN ABAR	15230049	PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BAI'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
83	HIKAM HULWANULLAH	16230031	WEWENANG CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI (ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP JUDICIAL RESTRAINT DAN JUDICIAL ACTIVISM)
84	MUHAMMAD SHIDQY MU'TADIL LATHIEF	15330081	EFEKTIVITAS REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI IPWL BAHRUL MAGHFIROH KOTA MALANG)
85	ARIFANDI SETYO NUGROHO	15230091	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) (STUDI DI DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG)
86	ANIS AZIZAH	15230070	URGENSI KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR-RI) PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 PERSPEKTIF AL-MAWARDI
87	AZMI AMIRULLOH	15230014	DAMPAK IMLEMENTASI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KONTESTASI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN SE-MALANG RAYA
88	MOCH. AINUL YAQIN	15230043	PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PESERTA PEMILU STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
89	MOHAMMAD IQBAL NUR'USMAN	15230078	EFEKTIVITAS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERTIBAN PACUAN MOTOR ILEGAL (STUDI KASUS DI POLSEK KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN
90	NURULITA BUDI UTAMI	16230103	IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KOTA MALANG)
91	IVAL FAQIH AZLAM	16230074	PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAYANI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DISEMPADAN SUNGAI KOTA MALANG (STUDI ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
92	LILA AYU FAUZIAH	16230048	IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP FUNGSI BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBERAGUNG MODU
93	RISKA FEBRIANA	16230049	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)
94	MIRHAM IMAMSYAH	16230079	TINJAUAN YURIDIS PENGIKUTSERTAAN EKS KORUPTOR DALAM PEMILU DI INDONESIA
95	NURUL SUFIA NISSA	16230086	قوة اكسكوتوريال لقرار المحكمة الإدارية الوطنية مؤسسا على القانون رقم 51 سنة 2009 عن المحكمة الإدارية الوطنية ونظريةالعدالة.
96	FATICHATUL AZEKIYAH	16230021	THE IMPORTANCE FOR APPLYING CONSTITUTIONAL QUESTION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE
97	AZZALIA NAHDA FIRDANI	16230039	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH JURU PAKIR DI KOTA MALANG
98	VIDIA	16230105	PROSEDUR PERIZINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT
99	ABDUL HAMID MARZUKI	15230051	PENAMBAHAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2014
100	NURUL MUN'IMI	16230065	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 02/PUU-XVII/2019 PERSFEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH
101	AINUL CHASANAH	16230203	PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
102	SULISTYO NUGROHO	15230106	EFEKTIVITAS PERMA NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO)
103	DESY ROSALINA	16230088	ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH
104	LAILATUL HIDAYAH	16230014	PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
105	RAHMAT WILDAN SAFARI ANDI	16230041	MODEL KERJASAMA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERAATURAN BUPATI PASAL 14 NOMOR 74 TAHUN 2016
106	DATIN SARAH	16230063	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIRAN TAHUN 2019
107	FINA WILDANSYAH	16230010	ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
108	RAFIKA HANDRIANI MAISYAROH	16230036	مرتكبي نحو الجنسية العقوبة فى الأطفال على الجريمة الشريعة مقاصد منظور
109	AISYAH DHURROTUN NAFISAH	16230042	PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MALANG
110	DEBITA AYU SAVITRI	16230090	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JOMBANG TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KAWASAN WISATA RELIGI GUS DUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab Jombang Nomor 14 Tahun 2016)
111	DESY CRISTALIA	16230061	RATIFICATION OF THE DRAFT LAW WITHOUT THE SIGNATURE OF PRESIDENT PERSFECTIVE MASLAHAH MURSALAH
112	ELIZA ISNAINI SYAHPUTRI	16230008	PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
113	VIRDATUN NISAIL ISLAHIYAH	16230056	IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSFEKTIF MASLAHAT MURSALAH
114	NIKMATUL UMAH	16230055	HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK ULAYAT (STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)
115	WILDAN RAMADHANI	15230056	ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT
116	RIZKY HERDIANTO	16230080	PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007)
117	MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH	16230006	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU SUPELTAS BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PASAL 5 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOTA MALANG)
118	ANANDA ISTIQOMAH	16230016	IMPLEMENTASI PASAL 21 DAN PASAL 30 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP PERSYARATAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
119	AULIA MUTHIATUL HASANAH	16230026	PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAL 2 NO 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG (STUDI KASUS PADA DESA BORENG KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG)
120	DONY SETIO AJI	16230019	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PEMONDOKAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 PRESPEKTIF MAQASHIDHU AS- SYARIAH
121	SRI SETYO WULAN	16230064	MONEY POLITIC PEMILIHAN KEPALA DESA GORENG TAHUN 2019 DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
122	IRSYADUL IBAD	15230022	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK KOST DIDAERAH KOTA MALANG
123	ZAENAB	16230032	LEGAL PROTECTION OF INFORMAL WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND MASLAHAH MURSALAH
124	SAFINATUN NAJAH	16230083	HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA DPR TERPILIH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)
125	AHLAN RAMADANA	16230051	EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN PARTAI POLITIK PRESPEKTIF ASAS GOOD GOVERNANCE DAN MASLAHAH MURSALAH
126	RAHMATULLAH	16230022	PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PARTAI GERINDRA)
127	ALFINA FAJRIN	16230021	SISTEM REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAMPENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024
128	M. REZZA NURIL AULIA	16230013	POLITIK HUKUM PENGISISAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 4 UUD 1945
129	YULIANA PUTRI NURHAKIKI	16230037	ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERNUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
130	NOLA PUTRI ALAMSYAH	16230099	IMPLEMENTASI ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG TAHUN 2014 DAN 2019
131	MARISA NURFAIZZAH	16230005	TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MD 3 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
132	AZMI MUBARAK	16230053	AKSEBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (STUDI DI MALL KOTA MALANG)
133	MIFTAHUL HUDA	16230017	TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOFILIA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
134	M. SYARIF HIDAYATULLAH	16230027	SISTEM KOLABORATIF PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA PANTAI BAJUL MATI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG)
135	FADLI ALWI MUBAROK	16230046	KEWANGAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
136	FAISAL MUHAMMAD AL'FARISI	16230107	PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG
137	NITA NURYANDA	16230109	IMPLEMENTASI PEMENUHAN RUANG LAKTASI BERDASARKAN PASAL 25 AYAT 3 PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TEMTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PERSFEKTIF MASLAHAH
138	FAUQI WAHYU FITRIYAH	16230077	EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN
139	CHAIRUS SHOLICHAH	16230029	PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)
140	ANA MASRUROH	16230002	ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK SELEBRITI INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSFEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH
141	ISTIKA ARUM	16230011	RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PASAL 57 AYAT 2 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH MURSALAH
142	NUR SUKAISIH	16230102	IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH(STUDI DI PENGADILAN NEGERI ,MALANG KELAS IA)
143	YULINDA SHOLIKHATUL AMALIA	16230033	ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NO. 06/PUU-II/2004 TENTANG PENGUJIAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
144	ZAKIATUS ZULFA	16230030	IMPLEMENTASI PASAL 28 H UUD 1945 DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERSFEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG)
145	SITI SINARSIH	16230084	TINJAUAN YURIDIS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP MONEY POLITIC PEMILIHAN CALON ANGOTA DPRD KOTA MALANG
146	RIRIN AGUSTINA	16230001	FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PERIODE 2016-2021 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN, KABUPATEN MADIUN)
147	TITIK DINIYAH	16230018	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINA MARGA PADA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
148	ULFATUL AINI	16230015	EKSISTENSI ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 21 AYAT (2) TENTANG KETERLIBATAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO)
149	DWI SAKIYA NISVI	16230003	ANALISIS KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
150	AHMAD ZAINURI	16230081	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA
151	ASYIFAUDIN	16230075	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR
152	USMAN AL KHOFY	16230067	PERAN BIDANG TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PERUSAHAAN DI KOTA MALANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM
153	INDIRA NURUL AULIA	16230062	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PINRANG NOMOR 231/PID.SUS/2019/PNPIN PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH
154	ANITA FIRDAUS	16230095	ANALISIS YURIDIS SINKRONASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.9/P/PW/2018/PTUN.SBY)
155	NENY FATHIYATUL HIKMAH	16230094	TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH
156	SRI SETYO WULAN	16230064	DESENTRALISASI DESA TERHADAP PEMENUHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJPO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
157	RAFIF AHMAD SULAIMAN	16230106	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA PERSFEKTIF TEORI MASLAHAH
158	UGIK SUGIANTO	16230070	IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PERIZINAN PENJUALAN BBM DI KOTA MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH
159	AMALIA IZZA BILLAH	16230092	ANALISIS PERAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENYELENGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI BAWASLU KOTA MALANG)
160	DESY KUFITA RAHMANIA	16230076	PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU DAN MENURUT KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM
161	FINA ANNISA	16230073	EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PASURUAN (STUDI DI KANTOR DPRD KOTA PASURUAN)
162	NORA DWI RAHMAWATI	16230057	EFEKTIVITAS PASAL 38 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG KEWAJIBAN TERLAPOR DAN ATASAN TERLAPOR MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN (STUDI DI ORI PWK JAWA TIMUR)
163	NUR CHOLIS MAJID	16230047	HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH
164	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN	16230060	IMPLEMENTASI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK ANAK DI BAWAH UMUM PERSPEKTIF SADDU DZARIAH (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG)
165	AHMAD MUZAKKI	16230058	PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING)
166	SITI NUR KOMARIANSYAH	16230034	IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKKTIF MUHAMMAD ALI PASYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)
167	KHOIROTUN NISAK	16230035	TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(STUDI KASUS PEMANDIAN TIRTA AYU MANGGA DUA)
168	RINDA NUR HAYATI	15230020	EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
169	RIZQI RIZAL AL ALIF	16230059	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO. 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PRESPEKTIF SADD AL DZARIAH
170	ACHMAD AURITS ANHAR NI'AM	16230043	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
171	MANDA INTAN DANASTRI	16230093	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 ATAS PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
172	AYSHA AYUNDARI SAFAAT	16230023	THE AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN PROVIDING ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO DEVELOPERS/ENTREPRENEURS WHO DO NOT PERFORM ANDALALIN (STUDY AT MALANG CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT)
173	PUTRI IKRIMAH	15230017	IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
174	SITI MUALIFATUL HASANAH	16230100	EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (STUDI AKSI VANDALISME PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH)
175	MUHAMMAD WILDAN FIRDIANSYAH	16230052	EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
176	RINA ANDRIANI	15230059	PELAKSANAAN DAN PENCANTUMAN PENGANUT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI DALAM KOLOM KTP DAN KK (STUDI KASUS DI DESA NGANTRU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG)
177	MIFTAHUL HUDA	16230017	IMPLEMENTASI PASAL 79 A UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO)
178	BUKHARI ALHUDA	16230007	EVEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI TINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM
179	M. HIDA ARDIANSYAH	17230056	PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS (STUDI MOU NOMOR: B/2/I/2018)
180	SYOKRON JAZIL	17230038	ANALISIS HUKUM TERHADAP POLEMIK PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG
181	SEPTIANI	17230037	KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERPEKTIF KONSEPWIZARAH IMAM AL-MAWARDI
182	NAUFAL IRSYAAD	16230069	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2018 TENTANG MUNCULNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PRESPEKTIF SADDU ADZ DZARIAH
183	AINUN MAULANA ALWY	16230025	IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA BODOR KABUPATEN NGANJUK
184	NISWAH ARDHINA	17230075	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MALANG)
185	RODOTUN NIMAH	17230091	TUBAN DISTRICT GOVERNMENT'S EFFORTS ON CONSERVATION OF SETTLEMENT AREAS AT GLONDONGGEDE BEACH, TAMBAKBOYO, TUBAN DISTRICT (STUDY REGIONAL REGULATION NUMBER 09 OF 2012 ON RT RW IN 2012-2032) & SADD AD-DZARI’AH PERSPECTIVE
186	MARDHATILLA KHAIRINA	17230004	EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF KOTA LAYAK ANAK (STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG)
187	M. ANWAR IBRAHIM	16230045	PENEMUAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA (PRESPEKTIF AL-SHULTHAH AL-QADLAIYAH)
188	ACHMAD SYAHRIFUDIN	16230054	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
189	RADEN RORO AJAR WIKHU REDHATI	17230008	KAJIAN YURIDIS NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN DI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
190	MUHAMMAD SABIQ BALYA	17230076	IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG)
191	ASRI FANSYURI MTD	17230011	TINJAUAN TENTANG FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)
192	FAIQUL ANWAR	17230053	فعالية المادة 81 الفقرة 7 القانون الإندونيسي رقم 17 لسنة 2016 بشأن التغيير الثاني للقانون الإندونيسي رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل في نظر سد الذرائع
193	DIAN FITROTIN AZIZAH	17230023	PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN FIQH BI'AH (STUDI DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH)
194	MOHAMMAD LUTFI	16230012	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
195	ULLYL VAIZATUL VIANANDA M.	17230046	IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTI DI MOJOKERTO (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO)
196	RIZKY NANANG SUGIANTO	17230054	A HANDLING PROBLEMS ON ILEGAL DISPOSAL WASTE FOR ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH PERDA NOMOR 08 TAHUN 2014 AND ENVIRONMENTAL FIQH
197	ULYA WAHIDATUN NISA’	17230050	PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH PELAKU USAHA LAUNDRY PERSPEKTIF PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI DI KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)
198	RAHMAD DINUR ZAMZAM	17230101	EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP LEGALITAS PEMBANGUNAN USAHA BERDAMPAK LINGKUNGAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
199	NAVIDA AZIZAH	17230081	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM KIS PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA TANJUNGGUNUNG KABUPATEN JOMBANG)
200	ARIS UBAIDILLAH	16230072	PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU BALAPAN LIAR OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SITUBONDO)
201	TONICA ALVANSO	17230045	JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH MURSALAH
202	AHMAD JAILANI	17230096	POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 PERSPEKTIF TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN DAN MAQASHID AL-SYARI'AH
203	ELHAFIDZA NUFUSIAH	16230098	INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AL-GHAZALI (STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)
204	KHAIRUL IMAM	17230049	LEGAL STANDING BADAN HUKUM PUBLIK DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/G/2019/PTUN-JKT)
205	ADELIA RACHMADIANI	17230083	IMPLEMENTATION OF ARTICLE 77 PARAGRAPH (3) AND ARTICLE 79 PARAGRAPH (1) INDONESIAN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND RELATED ROAD FORCE REGULATION OF PROSPECTIVE DRIVERS WHEN LEARNING TO DRIVING (STUDY IN BATU CITY AREA)
206	LUTHFI JANU RAMADHAN	17230100	EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH)
207	ALFIN NUR FIRDAUS	17230065	IMOLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 9STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
208	RAFIDA NUR YAZIDA	17230114	IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19 (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)
209	MUHAMMAD NIZAMUDDIN SIDQI	16230038	TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
210	WIDYA ANGGRIANI	17230097	THE SELECTION OF VILLAGE SOCIAL INSTITUTIONS (RT) IN LABUHAN-LALAR VILLAGE TALIWANG DISTRICT WES SUMBAWA (STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF 68 LETTER d INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES AND ARTICLE 1 PARAGRAPH 20 NUMBER 14 OF 2019 WEST SUMBAWA REGIONAL REGULATION)
211	FADHILA RAHMA RADIEANTO PUTRI	17230079	LGBT REGULATORY URGENCY (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER) PERSPECTIVE OF IMAM SYAFI'I
212	AHMAD FIKRY WILIAN	17230113	EFEKTIVITAS FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
213	FEBRIAN ADI SAPUTRA	16230087	ANALISIS PERATURAN MENTERI ESDM NO 26 TAHUN 2009 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ISTIHSAN
214	MUHAMMAD ADHIEN NUGROHO	17230063	UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH DI KABUPATEN BATANG)
215	ROBY AHMAD SUTOMO	17230077	EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
216	ELIS KUMALAWATI	17230051	IMPLEMENTASI PASAL 96 UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KOTA MOJOKERTO)
217	ENDAH TRIRAHAYU	17230059	LEGAL PROTECTION FOR THE SAFETY OF HEALTH WORKERS IN THE FACE OF THE COVID-19 OUTBREAK AT REFERRAL HOSPITALS (CASE STUDY AT DR. SOETOMO HOSPITAL SURABAYA)
218	FAYIK ULINHUA	17230062	IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI ALOKASI DANA KELURAHAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN LAMONGAN)
219	NUR WIDHA HANDAYANI	17230030	PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG
220	BALQIS NAJIYAH	17230102	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (STUDI DI BAWASLU KOTA PEKALONGAN)
221	ARINI CHUSNEINI SABIELA	17230089	EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN (STUDI PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM)
222	HESTI SITI FATIMAH	17230044	EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2019 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI DESA JABUNG CANDI KABUPATEN PROBOLINGGO)
223	MUHAMMAD YUSUF IMADUDDIN	17230018	PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI DI KABUPATEN JEMBRANA , PROVINSI BALI)
224	NUR FALIQ ABIDIN	1723039	EKSITENSI KINERJA PANWASLU TINGKAT KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG (STUDI DI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI)
225	DEVY ENDAH FITRIANI	17230027	PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 (STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA NO.83/G/2014)
226	NUR LAILI AGUSTIN	17230103	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020 DITINJAU DARI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2020
227	AHMAD MUHAJIR	17230061	IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI DESA REJOSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG)
228	PUTRI RAMADHANI I'MADUL BILAD	17230021	EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG)
229	MIMI SRI NURYANI	17230093	IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)
230	APRILIANI RAHMALILLAH	17230087	ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PILKADA
231	LUCKY MEGA RAHMADHANI	17230085	EFEKTIFITAS PERMENKES NO. 1175/MENKES/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM (STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
232	ZAINATUN NOER	17230094	PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK (STUDI DI POLRES SAMPANG)
233	MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN	17230019	FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BPD DAN KONSEP SYURA (STUDI DI DESA BERANGBANG KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI)
234	DHANIAR ISTIGHFARIE CLEO VARDIN	17230111	PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH
235	SINTA NANDA NOVITA	17230082	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2020
236	MELYAWATI DWI SAFITRI	17230024	TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KAB. BANYUWANGI TAHUN 2020 BERDASARKAN PKPU NO.3 TAHUN 2017 (STUDI DI KPU KAB.BANYUWANGI)
237	ANDRE YUSUF AL FARISYI	17230095	PEMAKZULAN PRESIDEN KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PERSFEKTIF AL-MAWARDI
238	SHOFI AINUR ROHMAN	17230092	TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
239	NIRMALA	17230012	IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (STUDI DI KANTOR DESA KALIJAGA TIMUR)
240	NANDA SAFIRA ZAKIYA	17230080	ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2018 TERHADAP KAMPANYE PILKADA MENGGUNAKAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
241	ADELIA ROHMATUN ANDRIANI	17230084	PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PASAL 16 AYAT 2 PERATURAN DAERAH BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI DI DESA KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO)
242	LATIFATUL AINIA	17230072	EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRES MOJOKERTO)
243	SALSABILA YUSTISYA AMARIN	17230003	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN AGAMA OLEH NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF AL-QARDHAWI
244	OLSHA AUDRY NASTITI	17230006	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
245	ROSMA CINDY PRAMESTI	17230047	EFEKTIVITAS PASAL 8(a) DAN (b) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2006 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
246	ABD RACHMAN QAYUM	17230073	IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO)
247	FAHRUL RAZI	17230014	POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
248	EKA NUR ARDARISTA WULANDARI	17230013	IMPLEMENTASI PERDA NO.2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANYUWANGI (STUDI KASUS DESA KARANGSARI
249	ALFIN NUR FIRDAUS	17230065	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2012-2032 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRI
250	ZULVI FAZRIA	17230020	IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT
251	FAIQOTUS ZAHROH	17230048	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN ADOPSI BAYI TERLANTAR OLEH CALON ORANGTUA YANG BERAGAMA MINORITAS
252	LUTHFI JANU RAMADHAN	17230100	EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR)
253	WIZAROTUL AFIFAH	17230106	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 3 AYAT (1) PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG).
254	KHOIRUL WARO	17230040	IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SURABAYA)
255	NURUL RIFATUL AINIYA	17230060	OPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20
256	NANDA DUWI OKTAVIANA	17230055	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKIMAN DAERAH BERDASARKAN PERBUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017
257	MUHAMMAD FAHMI AMRIZAL	17230109	PENGARUH OMNIBUSLAW PADA KARYAWAN OUTSOURCING PT. KARUNIA ALAMA SEGAR MIE SEDAAP DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK
258	RISKY JOAN PRADANA	17230070	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG)
259	DIAN FITRI OKTAVIAN	17230035	RELEVANSI POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SERTA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA ( STUDI DI DESA WONOREJO KABUPATEN PASURUAN)
260	EDI SETIAWAN	17230025	PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI JENIS BECAK CINTA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU)
261	PRADHANA WIDHI SAPUTRA	17230028	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG DESA)
262	ABD. JALIL	17230068	POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
263	MOH. RIZAL	17230090	IMPLEMINTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 PASAL 3 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH TAMBAK UDANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA LAMONGAN, KECAMATAN BATANG, KABUPATEN SUMENEP)
264	DWI RAHAYU SULISTYANINGRUM	17230067	POLA IJTIHAD PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)
265	NAZILATUR ROHMAH	17230064	IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno)
266	RIZKY DARMAWANSYAH SIHOMBING	1230026	IMPLEMENTASI PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT
			(Studi Desa Gonting Malaha kecamatan Bandar Pulau)
267	ROBI’AH ADAWIYAH	17230002	KONSEP BELA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI ( Studi Terhadap UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) Tentang Bela Negara )
268	DIVA PEGY UTAMI	17230041	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK) DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID-19 (Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)
269	SOFYAN SAURI	17230001	PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKASANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 PRESPEKTIF ASY-SYEKH MAHMUD SYALTUT
270	MOH MUSAFAK	17230005	IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDODOWO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH
			(Studi di Desa Sidodowo kecamatan Modo, Kabupateb Lamongan)
271	LUTHFI JANU RAMADHAN	17230100	EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (Studi Retribusi Pelayanan Pasar)
272	FAJAR BAYU RAHMATULLAH	17230066	IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI ATAS PEMECATAN ANGGOTA DPR RI TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN
273	WIDDIA ROHADDATUL AISY	18230096	EFEKTIFITAS PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO (STUDI DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)
274	YULIANTI RUKMANA	17230033	KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SETELAH DIHAPUSKANNYA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
275	FAISAL MUHAMMAD AL’FARISI	16230107	PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG
276	Dovirullah	17230031	EFEKTIVITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)
277	Imam Rifai	18230042	FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi DPRD Kota Batu)
278	Afrina Nur Husnia	18230063	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVI-19 (Studi di Polres Kota Blitar)
279	Zamroni Faizal Abdi	18230068	TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN/KOTA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
280	Muflichah Urbananda	17230029	PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGILATIF DI KABUPATEN PASURUAN BERDASARKAN PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF KH. ABDUL MUJIB IMRON, S.H., M.H.
281	Doni Damara Eko Prasetyo	18230047	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
282	Muhammad Panji Anom	17230110	IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGILASI OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA DI TINJAU DARI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-1/2003 TENTANG KETENTUAN UJI FORMIL
283	Ridha Zikri	18230099	PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH DAN KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Studi kasus Makamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara)
284	Muhammad AzizFauzi	18230051	ANALISIS YURIDIS TENTANG ANTINOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT DENGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI PERSPEKTIF USHUL FIQH