Judul Proposal

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1	17230080	NANDA SAFIRA ZAKIYA	MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM KAMPANYE PILKADA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.4 TAHUN 2017 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
2	17230089	ARINI CHUSNEINI SABIELA	PENERTIBAN PERPAKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
3	17230003	SALSABILA YUSTISYA AMARIN	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF ALQARDHAWI
4	17230102	BALQIS NAJIYAH	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
5	17230008	RADEN RORO AJAR WIKHU REDHAT	KAJIAN YURIDIS VAGUE OF NORM TERHADAP NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS PERSPEKTIF MASHALAH MURSALAH
6	17230011	ASRI FANSYURI MTD	PELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NO. 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH Dusturiyah
7	17230019	MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN	FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYURA KONTEMPORER (STUDI PADA DESA BERANGBANG, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI).
8	17230094	ZAINATUN NOER	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI CAROK DITINJAU DARI PERSPEKTIF URF & HAK ASASI MANUSIA
9	17230073	ABD RACHMAN QAYUM	IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK BAGI NARAPIDANAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO)
10	17230014	FAHRUL RAZI	POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
11	17230085	LUCKY MEGA RAHMADHANI	IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM (STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)
12	17230087	APRILIANI RAHMALILLAH	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
13	17230006	OLSHA AUDRY NASTITI	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
14	17230065	ALFIN NUR FIRDAUS	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012-2032 TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRY
15	17230084	ADELIA ROHMATUN ANDRIANI	PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DI KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO)
16	17230030	NUR WIDHA HANDAYANI	PELANGGARAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PRESPEKTIF FIQH AL-BI’AH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
17	17230020	ZULVI FAZRIA	IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT
18	17230024	MELYAWATI DWI SAFITRI	IMPLEMENTASI PASAL 32 PKPU NO.3 TAHUN 2017 TERHADAP PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KABUPATEN BANYUWANGI
19	17230013	EKA NUR ARDARISTA WULANDARI	ANALISIS PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI)
20	17230070	RISKY JOAN PRADANA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG)
21	17230025	EDI SETIAWAN	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI ( STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU)
22	16230105	VIDIA	PROSEDUR PERIZINAN PENCALONAN KEPALA DESA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
23	17230048	FAIQOTUS ZAHROH	POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 39 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN PENGANGKATAN ANAK ( AL-LAQITH) OLEH CALON ORANG TUA BEDA AGAMA
24	17230067	DWI RAHAYU SULISTYANINGRUM	DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)
25	17230072	LAITIFATUL AINIA	EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRES MOJOKERTO)
26	16230107	FAISAL MUHAMMAD AL FARISI	PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG)
27	17230027	DEVY ENDAH FITRIANI	PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 ( STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA NO 83/G/2014)
28	17230103	NUR LAILI AGUSTIN	PENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU (COVID-19) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 13 TAHUN 2020 (STUDI TPS 07 DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI)
29	17230047	ROSMA CINDY PRAMESTI	LARANGAN MEMBERI UANG ATAU DALAM BENTUK APAPUN BERDASARKAN PASAL 8a DAN b PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
30	17230040	KHOIRULWARO	HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI TINJAU DARI PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
31	17230039	NUR FALIQ ABIDIN	EKSISTENSI KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG BERADA DI KABUPATEN KEDIRI (STUDI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI)
32	17230018	MUHAMMAD YUSUF IMADUDDIN	PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENURUT PASAL 19 PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 05 TAHUN 2015 (STUDI DI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA)
33	17230044	HESTI SITI FATIMAH	EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2017 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI DESA GUNGGUNGAN LOR
34	15230056	WILDAN RAMADHANI	ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT
35	17230055	NANDA DWI OKTAVIANA	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 PASAL 9 TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN
36	17230060	NURUL RIFATUL AINIYA	OPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20 AYAT (1) TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
37	17230028	PRADHANA WIDHI SAPUTRA	MEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa)
38	17230005	MOHAMMAD MUSAFAK	IMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)
39	17230092	SHOFI AINUR ROHMAN	EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PAPUA TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVII/2019
40	17230095	ANDRE YUSUF AL FARISYI	POLITIK HUKUM PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURAHMAN WAHID DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
41	17230090	MOHAMMAD RIZAL	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PASAL 3 DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Pencemaran Limbah tambak Udang di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep)
42	17230017	FITRIA NUR ANGGRAENI FAHIMAH	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PASAL 5B AYAT (2) YANG ASPIRATIF(Studi Pengawasan DPRD Kota Probolinggo terhadap Perjanjian PT Indonesia Merindu)
43	17230022	CINDY ALMIRAISHA REGINA SUSANTI	EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 (Studi Kecamatan Lowokwaru Malang)
44	17230026	RIZKY DARMAWANSYAH SIHOMBING	FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT (Studi Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau)
45	16230012	MOHAMMAD LUTFI	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF HAM
46	17230041	DIVA PEGY UTAMI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PHK DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID 19 (Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)
47	17230064	NAZILATUR ROHMAH	IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno)
48	17230100	LUTFI JANU RAMADHAN	IMPLEMENTASI PASAL 29 PERDA NOMOR 5 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
49	18230096	WIDDIA ROHADDATUL AISY	IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)
50	17230036	LALU ACHMAD ADITYA PUTRA P	STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 26 AYAT 1 (Studi Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)
51	17230066	FAJAR BAYU RAHMATULLAH	IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN
52	17230031	DOVIRULLAH	EFEKTIFITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERPEKTIF HAM DAN MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)
53	18230042	IMAM RIFAI	FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi DPRD Kota Batu)
54	18230063	AFRINA NUR HUSNINA	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOCOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN BENCANA COVID-19 (Studi di Polres Kota Blitar)
55	18230068	ZAMRONI FAIZAL ABDI	PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENANGAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG
56	18230099	RIDHA ZIKRI	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014 PRESPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN (Studi Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara)
57	18230047	DONO DAMARA EKO PRASETYO	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
58	18230051	Muhammad Aziz Fauzi	PENYELESAIAN ANTINOMY NORMEN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI