skip to Main Content
+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id
NONIMNAMAJUDUL  
117230080NANDA SAFIRA ZAKIYAMEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM KAMPANYE PILKADA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.4 TAHUN 2017 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
217230089ARINI CHUSNEINI SABIELAPENERTIBAN PERPAKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
317230003SALSABILA YUSTISYA AMARINANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF ALQARDHAWI
417230102BALQIS NAJIYAHTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)
517230008RADEN RORO AJAR WIKHU REDHATKAJIAN YURIDIS VAGUE OF NORM TERHADAP NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS PERSPEKTIF MASHALAH MURSALAH
617230011ASRI FANSYURI MTDPELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NO. 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH Dusturiyah
717230019MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDINFUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYURA KONTEMPORER (STUDI PADA DESA BERANGBANG, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI).
817230094ZAINATUN NOERPENYELESAIAN PERKARA MELALUI CAROK DITINJAU DARI PERSPEKTIF URF & HAK ASASI MANUSIA
917230073ABD RACHMAN QAYUMIMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK BAGI NARAPIDANAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO)
1017230014FAHRUL RAZIPOLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
1117230085LUCKY MEGA RAHMADHANIIMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM (STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)
1217230087APRILIANI RAHMALILLAHANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
1317230006OLSHA AUDRY NASTITITANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
1417230065ALFIN NUR FIRDAUSIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012-2032 TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRY
1517230084ADELIA ROHMATUN ANDRIANIPENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DI KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO)
1617230030NUR WIDHA HANDAYANIPELANGGARAN PASAL 18 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PRESPEKTIF FIQH AL-BI’AH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)
1717230020ZULVI FAZRIAIMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT
1817230024MELYAWATI DWI SAFITRIIMPLEMENTASI PASAL 32 PKPU NO.3 TAHUN 2017 TERHADAP PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KABUPATEN BANYUWANGI
1917230013EKA NUR ARDARISTA WULANDARIANALISIS PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI)
2017230070RISKY JOAN PRADANAIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG)
2117230025EDI SETIAWANTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI ( STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU)
2216230105VIDIAPROSEDUR PERIZINAN PENCALONAN KEPALA DESA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
2317230048FAIQOTUS ZAHROHPOLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 39 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN PENGANGKATAN ANAK ( AL-LAQITH) OLEH CALON ORANG TUA BEDA AGAMA
2417230067DWI RAHAYU SULISTYANINGRUMDISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)
2517230072LAITIFATUL AINIAEFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DANG ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRES MOJOKERTO)
2616230107FAISAL MUHAMMAD AL FARISIPERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG)
2717230027DEVY ENDAH FITRIANIPEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 ( STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA NO 83/G/2014)
2817230103NUR LAILI AGUSTINPENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU (COVID-19) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020, DITINJAU DARI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 13 TAHUN 2020 (STUDI TPS 07 DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI)
2917230047ROSMA CINDY PRAMESTILARANGAN MEMBERI UANG ATAU DALAM BENTUK APAPUN BERDASARKAN PASAL 8a DAN b PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3017230040KHOIRULWAROHAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI TINJAU DARI PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
3117230039NUR FALIQ ABIDINEKSISTENSI KINERJA PANWASLU DALAM PENANGANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG BERADA DI KABUPATEN KEDIRI (STUDI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI)
3217230018MUHAMMAD YUSUF IMADUDDINPENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENURUT PASAL 19 PERDA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 05 TAHUN 2015 (STUDI DI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA)
3317230044HESTI SITI FATIMAHEFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2017 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI DESA GUNGGUNGAN LOR
3415230056WILDAN RAMADHANIANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT
3517230055NANDA DWI OKTAVIANAIMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 PASAL 9 TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN
3617230060NURUL RIFATUL AINIYAOPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20 AYAT (1) TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
3717230028PRADHANA WIDHI SAPUTRAMEKANISME PENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa)
3817230005MOHAMMAD MUSAFAKIMPLEMENTASI PASAL 68 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)
3917230092SHOFI AINUR ROHMANEKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PAPUA TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVII/2019
4017230095ANDRE YUSUF AL FARISYIPOLITIK HUKUM PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURAHMAN WAHID DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
4117230090MOHAMMAD RIZALIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PASAL 3 DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Pencemaran Limbah tambak Udang di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep)
4217230017FITRIA NUR ANGGRAENI FAHIMAHPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PASAL 5B AYAT (2) YANG ASPIRATIF(Studi Pengawasan DPRD Kota Probolinggo terhadap Perjanjian PT Indonesia Merindu)
4317230022CINDY ALMIRAISHA REGINA SUSANTIEFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 (Studi Kecamatan Lowokwaru Malang)
4417230026RIZKY DARMAWANSYAH SIHOMBINGFUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT (Studi Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau)
4516230012MOHAMMAD LUTFIPERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF HAM
4617230041DIVA PEGY UTAMIPERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PHK DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID 19 (Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)
4717230064NAZILATUR ROHMAHIMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno)
4817230100LUTFI JANU RAMADHANIMPLEMENTASI PASAL 29 PERDA NOMOR 5 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
4918230096WIDDIA ROHADDATUL AISYIMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso)
5017230036LALU ACHMAD ADITYA PUTRA PSTRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 26 AYAT 1 (Studi Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)
5117230066FAJAR BAYU RAHMATULLAHIMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN
5217230031DOVIRULLAHEFEKTIFITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERPEKTIF HAM DAN MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)
5318230042IMAM RIFAIFUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi DPRD Kota Batu)
5418230063AFRINA NUR HUSNINAPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOCOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN BENCANA COVID-19 (Studi di Polres Kota Blitar)
5518230068ZAMRONI FAIZAL ABDIPENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENANGAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG
5618230099RIDHA ZIKRIIMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014 PRESPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN (Studi Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara)
5718230047DONO DAMARA EKO PRASETYOPERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
5818230051Muhammad Aziz FauziPENYELESAIAN ANTINOMY NORMEN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
Back To Top