Pengumuman Hasil Seleksi Judul Skripsi Periode Desember 2018

NO

NAMA LENGKAP

JUDUL YANG DITERIMA

 DOSEN PEMBIMBING

CATATAN

1

ANGGA DEKA SAPUTRA

NIM 15230025

IMPLEMENTASI ASAS TERTIB KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  (STUDI DESA TRI TUNGGAL BHAKTI KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR

Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

—

2

Ahmad Husain

NIM 15230016

Akses Keterbukaan Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa di (Desa Banyubunih Kecamatan Galis Bangkalan Madura)

Imam Sukadi, S.H., M.H.

—

3

Siti Masruroh

NIM 15230090

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

—

4

Ajeng aodina

NIM 15230074

Efektivitas surat menteri PANRB no B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi aparatur sipil negara dalam pemilu

Iffaty Nasyiah, S.H.I., S.H., M.H.

—

5

Wildan Ansori Nasution

NIM 15230048

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NO.26/PUU-XI(2013) TENTANG ADVOKAT

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

—

6

Nida Maulida

NIM 15230045

PERAN TOKOH AGAMA ISLAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN

Ahmad Wahidi, M.H.I.

Harap segera konsultasi ke Jurusan dan Pembimbing

7

Sania Nungky Novia

NIM 15230067

Mantan Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif

Perspektif Perspektif Imam Ibnu Abi Rabi

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

—

8

FAIZAL BAKRI

NIM 15230071

PELKASNAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA INSOEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

—

9

ACHMAD SULTON ZAINUL FIRDAUS

NIM 1530030

AKIBAT HUKUM TANAH KAS DESA ATAS PERALIHAN PEMERINTAH DESA MENJADI KELURAHAN  SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

—

10

Abdul Aziz Mashuri

NIM 15230015

MEKANISME PENERAPAN RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  ( Studi Rumah Pemondokan di Kelurahan Merjosari )

Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Dikonsultasikan ke Jurusan dan Pembimbing

11

HURUN’IN

NIM 15230003

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERPSEKTIF FIQH SIYASAH

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

—

12

Nur Afifah

NIM 15230066

Eksistensi Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

—

13

Purwanisyah

NIM 15230099

Peran KPU Kabupaten Jembrana dalam Menciptakan Pemilu yang LUBER-JURDIL Pasca Diperbolehkannya Mantan Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif

Iffaty Nasyiah, S.H.I., S.H., M.H.

Dikonsultasikan ke Jurusan dan Pembimbing

14

UMI AZIZAH TAHTA ALMUNA

NIM 15230088

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBERLANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI PASAR NGAGLIK KELURAHAN DANDANGAN KOTA KEDIRI)

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

—

15

RIZKY FAUZIAH

NIM 15230021

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di KPU Kota Malang)

Imam Sukadi, S.H., M.H.

—

16

AYU AZKIAH

NIM 15230013

RESPON UMMAT NON MUSLIM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

—

17

ILMIYATUR ROSYIDA

NIM 15230019

KAJIAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN POLITIK ETNIS DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

Nur Jannani, S.H.I., M.Hum.

—

18

Arina Manna Sikana Akbar

NIM 15230010

TINJAUAN YURIDIS POSISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS
DALAM STRUKTUR TRIAS POLITIKA MONTESQIEUE

Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

—

19

Desy Zuroida Zulfa

NIM 15230038

Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kabupaten Kediri)

Ahmad Wahidi, M.H.I.

—

20

Fetalita Daniar Tervani

NIM 15230065

IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

—

21

SATRIO BUDIHARTO

NIM 15230037

PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT DI JAWA (STUDI EKS SENDI ANTARA LERENG GUNUNG WELIRANG DAN GUNUNG ANJASMARA)

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

—

22

NELI NURMALA

NIM 15230004

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PEMILIHAN GUBERNUR 2018  KABUPATEN MALANG

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

Rumusan Perlu Diperbaiki & Konsultasi ke Jurusan / Pembimbing

23

Zahra Mahrunisa

NIM 15230098

PERLINDUNGAN HUKUM DARI UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU DAN PILKADA

Iffaty Nasyiah, S.H.I., S.H., M.H.

—

24

YOLA ICHA SAPUTRI

NIM 15230027

MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDUNGWARU, KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Irham Bashosi Hasba, S.H.I., M.H.

—

25

NILTA BARIROH

NIM 15230097

TELAAH TERHADAP KONSEP SYURA MENURUT AL MAWARDI DIKAITKAN DENGAN KONSEP DEMOKRASI MENURUT UUD 1945

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

—

26

MEILINDA NURIL MALA

NIM 15230009

Partisipasi Publik terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ( di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

—

27

LIS DIANA ULFAH

NIM 15230102

Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihn Umum Pasal 4 Ayat 3 Nomor 20 tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Terpidana Korupsi Mengajukan Diri Sebagai Calon Legislative Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.

—

28

EL QORINA HAJAR

NIM 15230057

IMPLEMENTASI SISKUEDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
(Studi Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Konsultasi Ke Jurusan & Pembimbing

29

Musleh

NIM 15230029

Optimalisasi Fungsi Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa  Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (studi kasus di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)

Imam Sukadi, S.H., M.H.

—

30

WIWIN ARIFATUL LESTARI

NIM 15230072

?PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI MENJADI PENJABAT GUBERNUR MENURUT PASAL 4 AYAT (2) PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM NAJAMUDDIN AL-THUFI?

Irham Bashosi Hasba, S.H.I., M.H.

—

31

Mohammad Saiful Mohtar

NIM 15230033

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perspektif Abul A’la Al-Maududi

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

—

32

RO’IS ALFAUZI

NIM 15230044

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL (Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

—

33

MILA EVIYANA YULIANINGSIH

NIM 15230034

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH MASYARAKAT ADAT SAMIN DI BOJONEGORO, DALAM TINJAUAN YURIDIS

Imam Sukadi, S.H., M.H.

—

34

Faqihus Silmi Al-Haq

NIM 15230046

Pedoman Bernegara; Studi Perbandingan Konsep Bernegara Perspektif Islam Ala Yusuf Qardhawi dam Undang-Undang Dasar 1945

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

—

35

INEKE CHINTIA DEVI

NIM 15230068

PANDANGAN DPRD KABUPATEN JEMBER TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal)

Irham Bashori Hasba, S.H.I., M.H.

—

36

WIBOWO SAPUTRA

NIM 15230006

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA GUBERNUR TAHUN 2018  ( STUDI DI KPU KABUPATEN BOYOLALI )

Ahmad Wahidi, M.H.I.

—

37

DIMAS BIMA SETIYAWAN

NIM 15230035

PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

—

38

Novan Wahyu Pribadi

NIM 15230036

ANALISIS YURIDIS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME (Studi Pasal 431 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahasan asa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 entang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang)

Imam Sukadi, S.H., M.H.

—