MIU Login

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Pengajuan Judul Skripsi Periode Juni 2026 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

NONIMNAMAJUDULNORMATIF/EMPIRISKETERANGAN
1230203110057EKA PUTRI SEPTIYAWATIURGENSI PENGATURAN ENERGI LAUT TERBARUKAN DALAM RANGKA KETAHANAN ENERGI NASIONAL PERSPEKTIF BLUE CONSTITUTION DAN SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN JEPANG)NORMATIFLENGKAP
2230203110057EKA PUTRI SEPTIYAWATIAKTOR NON-KONSTITUSIONAL SEBAGAI SHADOW EXECUTIVE:GREY AREA KEWENANGAN SEKRETARIS KABINET PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLENGKAP
3230203110090MUHAMMAD NIZAR ALIF FIRNANDAANALISIS KONSTITUSIONALITAS STATUS IBU KOTA NEGARA INDONESIA TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XXIV/2026NORMATIFLENGKAP
4230203110077LANA NAJMAH FAIRUZAANALISIS YURIDIS OPTIMALISASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN TANAH DESA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (STUDI DI DESA LARANGAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP)EMPIRISLENGKAP
5230203110092IDA KUMALAIMPLIKASI PELANGGARAN GARIS SEMPADAN JALAN TERHADAP HAK AKSES PENGGUNA JALAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASALAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI)EMPIRISLENGKAP
6230203110006FARAS HILMI AINIYAHANALISIS PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHNORMATIFLENGKAP
7230203110006FARAS HILMI AINIYAHIMPLIKASI YURIDIS PERGESERAN KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATU BARA DARI DAERAH KE PEMERINTAH PUSAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLENGKAP
8230203110052INTANIA RAFI’AH RAMADHANIKEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DALAM PELAKSANAAN JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP) DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH SYAR’IYYAHNORMATIFLENGKAP
9230203110052INTANIA RAFI’AH RAMADHANIDISHARMONI NORMA KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI KONSEP HISBAH DALAM SIYASAH DUSTURIYYAHNORMATIFLENGKAP
10230203110047ELVIRA ROSIANA INDAHANALISIS YURIDIS GRAVE BREACH KONVENSI JENEWA IV 1949 DAN PELANGGARAN ASAS FREEDOM OF THE HIGH SEAS DALAM PENCEGATAN MISI KEMANUSIAAN GLOBAL SUMUD FLOTILLA DI LAUT LEPAS MEDITERANIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH (STUDI KASUS PENANGKAPAN WNI OLEH MILITER ISRAEL)NORMATIFLENGKAP
11230203110047ELVIRA ROSIANA INDAHURGENSI REGULASI GREEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI KEBIJAKAN GREEN LOW-CARBON DATA CENTER SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS GREEN CONSTITUTION DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (STUDI PERBANDINGAN DENGAN CHINA)NORMATIFLENGKAP
12230203110036NAILA NUR FITRIAKONSISTENSI ANTARA RATIO DECIDENDI DAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 TENTANG HAK PENSIUN ANGGOTA DPR RINORMATIFLENGKAP
13230203110056RINDU ULUL ILMI SUGIANTOURGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PENGAWAS PENGANGKATAN MENTERI DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN THE COMMISSIONER FOR PUBLIC APPOINTMENTS DI INGGRIS)NORMATIFLENGKAP
14230203110005FIIMARATUS SHOLIHAHURGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PERLUASAN LEGAL STANDING SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 210/PUU-XXIII/2025)NORMATIFLENGKAP
15220203110005IMATUL HIMMAHIMPLEMENTASI PENGAWASAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) TERHADAP BANGUNAN SPPG TANPA IZIN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG)EMPIRISLENGKAP
16230203110029NURUL HIDAYAH NUHAEFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN GRESIK PERPSEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK DAN LSM PATTIRO)EMPIRISLENGKAP
17220203110005IMATUL HIMMAHPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PARKIR YANG MENGGUNAKAN TROTOAR DAN BADAN JALAN DI KAWASAN PASAR BLIMBING KOTA MALANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)EMPIRISLENGKAP
18230203110058AUDY AGUSTINA SINGGIH PUTRI1. DOKTRIN ARDH AL-SHULH DALAM FIQH SIYASAH SEBAGAI PARAMETER KONSTITUSIONALITAS TERHADAP KLAIM KAWASAN MILITER ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIANORMATIFLENGKAP
19230203110066KARTIKA MAULIDATINJAUAN YURIDIS MEKANISME NON-EKSTRADISI DALAM PENGEMBALIAN BURONAN MELALUI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAHNORMATIFLENGKAP
20230203110066KARTIKA MAULIDAKERENTANAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010NORMATIFLENGKAP
21230203110109MOH NAUVAL KARIM AL ALAWIANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PULAU KECIL TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF RI’AYAT AL-BI’AH YUSUF AL-QARDHAWINORMATIFLENGKAP
22230203110095M TOFANI ZAWIZAKI M NOORIMPLIKASI ANGKA DEFORESTASI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 181/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERJANJIAN PARIS DAN ASAS COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHNORMATIFLENGKAP
23230203110112MOCHAMAD ARIS FIRMANSYAHIMPLEMENTASI PASAL 3 PERDA KABUPATEN MALANG NO 3 TAHUN 2016 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI OBJEK PENDAKIAN PERSPEKTIF FIQH BI’AH (STUDI DI KAWASAN LERENG GUNUNG KAWI DESA SUMBERSUKO KABUPATEN MALANG)EMPIRISLENGKAP
24230203110026M. AKBARFORMULASI MEKANISME PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 66/PUU-XXIV/2026NORMATIFLENGKAP
24230203110026M. AKBARTAFSIR FRASA NONAKTIF DALAM PUTUSAN MK 70/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM SELEKSI PIMPINAN KPK.NORMATIFLENGKAP
25230203110050NIMAS IFTHINATUN NABILAREKONSTRUKSI NORMA HAK LINGUISTIK BAHASA DAERAH SEBAGAI HAK DASAR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF PERBANDINGAN DENGAN SELANDIA BARUNORMATIFLENGKAP
26230203110039MAHERA YOGI SAPUTRILEGALITAS PENUTUPAN SELAT HORMUZ BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (PASAL 37 – 44 TENTANG TRANSIT PASSAGE) DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLENGKAP
27230203110118SELVY PUSPITA ANGGRAENIEFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020)NORMATIFLENGKAP
28230203110118SELVY PUSPITA ANGGRAENIEFKTIVITAS MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN KEADAAN DARURAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Korea Selatan)
NORMATIFTIDAK ADA BERKAS   TIDAK LENGKAP
29220203110030HARIS ARIA ADILLAHURGENSI PEMBENTUKAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PASAL 58 UU PDP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHNORMATIFLENGKAP
30230203110058AUDY AGUSTINA SINGGIH PUTRI2. BATAS KRIMINALISASI NON-SAINS DALAM KONTEKSTUALISASI DAUBERT STANDARD SEBAGAI PARAMETER PEMBUKTIAN ILMIAH TERHADAP DELIK KEKUATAN GHAIB PADA UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 2023NORMATIFLENGKAP
31230203110060PUTRI FARHANAHJUDUL 1JUDUL 2TIDAK MENGISI G. FORM   TIDAK LENGKAP

Keterangan

  1. Bagi yang belum lengkap, silakan daftar di periode selanjutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait