Hasil Seleksi Judul Periode April 2025 Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
| NO | NIM | NAMA | judul | ISU | normatif/ empiris | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3 | Tim 4 | Tim 5 | ||
| 1 | 220203110011 | Yasmine Nawal Choiry Zavier | Urgensi Meratifikasi Konvensi Budapest dalam Mencegah Penyalahgunaan Deepfake di Indonesia Perspektif Siyasah Dauliyah | Isu penelitian ini membahas pentingnya ratifikasi Konvensi Budapest oleh Indonesia sebagai langkah strategis dalam menghadapi penyalahgunaan deepfake, terutama karena regulasi domestik seperti UU ITE dan UU PDP masih masih memiliki keterbatasan normatif dan substantif dalam mengkriminalisasi kejahatan deepfake sehingga menimbulkan celah hukum serta kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan berbasis deepfake indonesia dan menganalisis pandangan Siyasah Dauliyah mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan deepfake melalui ratifikasi Konvensi Budapest. | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | Ok | ok | Diterima | ||
| 2 | 220203110085 | CHULYATIN JANNAH | KEBIJAKAN BATASAN TINGGI BADAN CPNS KEJAKSAAN DALAM TINJAUAN HAK ASASI EKONOMI KONSTITUSIONAL | HAK KONSTITUSIONAL | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | Ok | ok | Diterima | ||
| 3 | 210203110082 | Wafiq Sinta Nuria | KAJIAN FIQH SIYASAH TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN DI WARUNG KOPI CETOL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2019 | 1. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik eksploitasi pekerja perempuan di warung kopi cetol? 2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 sesuai dengan prinsip fiqh siyasah dalam menangani permasalahan eksploitasi pekerja perempuan di warung kopi cetol? | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima – perspektif siyasah di belakang judul | OK – Redaksi judul diperbaiki secara spesifik pada kata eksploitasi | ok | Diterima | ||
| 4 | 210203110082 | Wafiq Sinta Nuria | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAMBAHAN POSISI JABATAN PUBLIK BAGI TNI AKTIF DI KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN PASCA DIUNDANGKANNYA UU TNI YANG BARU BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | 1. Bagaimana kebijakan rangkap jabatan prajurit TNI aktif dalam pemerintahan sipil diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia? “1. Bagaimana kebijakan rangkap jabatan prajurit TNI aktif dalam pemerintahan sipil diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebijakan rangkap jabatan prajurit TNI aktif terhadap profesionalisme militer dan independensi birokrasi sipil? 3. Bagaimana kebijakan rangkap jabatan prajurit TNI aktif dalam pemerintahan sipil ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dalam konteks keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip demokrasi?” 3. Bagaimana kebijakan rangkap jabatan prajurit TNI aktif dalam pemerintahan sipil ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dalam konteks keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip demokrasi? | Normatif | terdapat penelitian sejenis http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368 | Ditolak – Kesamaan Subtansi | Ditolak – terindikasi kemiripan | tolak, indikasi kemiripan | Ditolak | ||
| 5 | 19230049 | Aulya Rahmah | PENYELESAIAN KEWAJIBAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 BAGI SARJANA TENAGA KESEHATAN PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XXII/2024) | Hal ini dikarenakan isu adanya Putusan MK diasumsikan akan dapat berakibat terhadap tenaga-tenaga kesehatan, mengingat tenaga kesehatan banyak yang sudah bekerja disektor kesehatan sebelum ada atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan berlakukannya UU ini resiko pemecatan tenaga kesehatan cukup tinggi mengingat mereka tidak mempunyai surat pendidikan profesi karena hanya mempunyai Ijasah SMK atau SMA kesehatan dan sejenisnya, ataupun bahkan ada lulusan sarjana tapi tidak memiliki sertifikasi profesi dan harus mengeluarkan tenaga lebih untuk mendapatkan pendidikan tersebut. | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | Ok | ok | Diterima | ||
| 6 | 220203110006 | Muhammad Maulana Abdullah ulil albab | ANALISIS YURIDIS PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK (DRONE) DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengoperasian Sistem Drone) | Terkait penemuan ganja di Semeru menggunakan drone ,oleh karena itu saya mengambil judul penelitian terkait analisis penggunaaan drone di Indonesia | Normatif | telah ada penelitian sejenis https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/18015 | Ditolak | Ditolak | tolak | Ditolak | ||
| 7 | 220203110062 | QARISUN NISAK | URGENITAS SANKSI BAGI CONSTITUTION DISOBEDIENCE TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah) | Kekosongan hukum, Tidak adanya regulasi yang mengatur terkait pelanggar Pembangkang Konstitusi. Sehingga perlunya ius Constituendum yang mengatur. | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | Ok | ok | Diterima | ||
| 8 | 18230015 | DIMAS MIFTAKHUL HUDA | PEMBERIAN SERTIFIKAT HGB PAGAR LAUT DI SIDOARJO DALAM KONTEKS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ( PERATURAN DAERAH NO.10/2023 ) | Secara hukum : Jika pemberian HGB di Pagar Laut tidak sesuai Perda No.10/2023 tentang RTRW, maka bertentangan dengan hukum dan bisa dibatalkan. Secara Siyasah Dusturiyah: Pemberian tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan ruang publik. | Empiris | tidak ada plagiasi | Diterima | Ok | ok | Diterima | ||
| 9 | 19230058 | Safirah Firdaus Nurdiansyah | PENYELESAIAN SENGEKTA HAK ATAS MILIK TANAH BERDASARKAN PERMEN ATR/KBPN NO. 21 TAHUN 2022 DAN MAQASHID SYARI’AH (Studi di Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang) | membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak atas milik tanah di Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang berdasarkan ketentuan Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2022 serta analisis penerapan nilai-nilai Maqashid Syari’ah dalam menjaga keadilan, kepemilikan harta, dan penyelesaian damai di masyarakat | Empiris | tidak ada plagiasi | ok | ok | ok | Diterima | ||
