Hasil Seleksi Judul Periode Maret Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
| NO | NIM | NAMA | judul | ISU | normatif/empiris | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3 | Tim 4 | Tim 5 |
| 1 | 220203110038 | Nadiya | POLITIK HUKUM EFISIENSI KEUANGAN NEGARA DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH | Baru-baru ini, terdapat isu hukum mengenai kebijakan efisiensi keuangan negara yang berimbas pada pelayanan publik yang menuai kontroversial. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa penggunaan anggaran lebih difokuskan pada Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, hingga perbaikan sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul. Satu demi satu instansi pemerintahan yang menyelenggarakan layanan publik mengumumkan pemotongan program dengan alasan adanya instruksi efisiensi anggaran. Contohnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 hingga Rp2,074 triliun, salah satu dampaknya adalah BRIN menghapuskan anggaran riset. Kemudian terdapat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terkena pemotongan anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Tentu menjadi pertanyaan serius secara akademik, apakah pemerintah sudah memperhitungkan multiplier effect dari pemotongan anggaran Apakah pemerintah punya perencanaan yang matang. Apa alasan dibalik adanya kebijakan ini. | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | okok | Diterima |
| 2 | 210203110054 | Muhammad Zidan | KEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA: TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 12 TAHUN 2011 | 1. Bagaimana Kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi pasal 228A Tata Tertib DPR? 2. Bagaimana implikasi revisi pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap kewenangan DPR dalam Perspektif UU NO. 12 Tahun 2011 3. Bagaimana implikasi revisi pasal 228A Tata Tertib DPR terhadap kewenangan DPR dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima – UU 12/11 diganti dan cek UU MD3 | ok | ok | Diterima |
| 3 | 220203110009 | Ananda Fredinand Perdana Putra | TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM DAN BATASAN WEWENANG YANG DIATUR SURAT INSTRUKSI PARTAI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN (Studi Kasus Surat Instruksi Nomor 729/IN/DPP/II/2025 tentang Penundaan Keberangkatan Retret Kepala Daerah Kader PDIP di Akmil Magelang Perspektif Siyasah Dusturiyah) | Penelitian ini membahas isu yang sedang menjadi perbincangan, yaitu penerbitan surat instruksi oleh Partai PDIP melalui ketua umumnya. Surat tersebut berisi perintah penundaan keberangkatan kepala daerah yang merupakan kader partai PDIP dalam kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi ini memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait kekuatan hukum serta batasan wewenang partai politik dalam memberikan arahan kepada kader yang menduduki jabatan sebagai pejabat publik. Selain itu, permasalahan ini juga dianalisis dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu kajian hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji surat instruksi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tinjauan dalam hukum Islam. | Normatif | tidak ada plagiasi | Ok – kajian difokuskan pada kajian hukum, bukan pada partai politik | ok, perlu penyederhanaan judul | ok Saran: kalimat judul diperbaiki karena dengan kalimat tersebut batasan masalahnya menjadi cukup lebar. Akan lebih baik jika fokus pada satu issue saja misal batasan wewenang, atau klo mau tinjauan yuridis saja. | Diterima |
| 4 | 210203110006 | Dewi Nur Haliza | Evektifitas KPU Goes to School and Campus Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang) | Isu hukum dalam penelitian ini fokus pada ketidakefektifan implementasi Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang tanggung jawab KPU dalam partisipasi masyarakat, khususnya melalui program KPU Goes to School and Campus, yang terlihat dari adanya penyelenggaraan antara upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dengan hasil partisipasi masyarakat yang justru menurun dari 80% pada Pilkada 2018 menjadi hanya 60% pada Pilkada 2024, sehingga memunculkan pertanyaan tentang program tersebut dengan prinsip maslahah mursalah dalam hukum Islam serta perlunya evaluasi hukum terhadap implementasi Pasal 3 huruf c PKPU yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih, namun kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai. | EMPIRIS | tidak terdapat plagiasi | ok | sdh banyk lbh bgus dan update | ok | Diterima |
| 5 | 210203110082 | Wafiq Sinta Nuria | EVALUASI EFISIENSI PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG MELALUI KEBIJAKAN PEMBATASAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2021 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH | 1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dalam pendistribusian LPG 3 kg untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran subsidi? 2. Apa saja tantangan dalam penerapan kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun aksesibilitas bagi masyarakat sasaran? 3. Bagaimana kebijakan pendistribusian LPG 3 kg berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat? | Normatif | terdapat kesamaan objek penelitian http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1881/ | Ditolak | dtolak | tolak, kemiripan dengan penelitian https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/42383/1/Fitriani,%20190102024%20(2025).pdf | Ditolak |
| 6 | 210203110078 | Intan Aulia Farhana | PEMBENTUKAN DANANTARA DALAM MENGOPTIMALKAN ASET NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH | Menganalisis pembentukan danantara dalam mengoptimalkan aset negara | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | ok | Diterima |
| 7 | 210203110072 | Zaid Maulia Rozaq | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Yuridis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) | Partai Politik yang memenangkan Pemilu berhak mendapatkan dana Bantuan Partai Politik dari pemerintah bersumber dari APBN/APBD. Dalam amanat Undang-Undang, Dana tersebut digunakan untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat serta oprasional partai. tetapi melihat pendidikan politik bagi masyarakat yang belum terlihat sehingga efektivitas dana bantuan partai politik ini menjadi sebuah pertanyaan besar. serta ketika membicakan APBN/APBD maka masyarakat berhak untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban dana tersebut, sehingga memerlukan transparansi. tetapi dalam ini, merujuk website beberapa partai. hanya sedikit partai yang memasukkan laporan pertanggung jawabannya di website mereka. | Normatif | objek penelitian mirip dengan artikel https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/37510 | Ditolak – Sudah ada banyak yang teliti | dtolak | ok saran: bisa lebih spesifik isu hukumnya misalnya khusus mengkaji tentang konsep pengelolaan aset negara dalam Islam sesuai dengan prinsip siyasah maliyah, atau legalitas lembaga, konsep transparansi dll… | Ditolak |
| 8 | 210203110072 | Zaid Maulia Rozaq | URGENSI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASUK DALAM SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’IYAH (Studi Yuridis Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi) | Bulan November 2024 berlaku aturan terbaru tentang syarat administratif penerbitan Surat Izin Mengemudi, Peraturan yang membahas hal tersebut sudah keluar sejak 2023. terdapat penambahan syarat administratif yakni melampirkan tanda bukti kepersertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. sehingga seharusnya ada timbal balik untuk masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan yang masuk dalam Syarat Administratif SIM. tetapi kecelakaan yang dapat di klaim oleh Program Jaminan Kesehatan hanya kecelakaan tunggal. sehingga perlu adanya perluasan benefit dalam program jaminan kesehatan yang menjamin keselamatan masyarakat dalam berkendara | Normatif | tidak ada plagiasi | Ok – Judul dipersingkat | ok judul dsederhnkan | ok, namun isu hukum kurang jelas. | Diterima |
| 9 | 210203110078 | INTAN AULIA FARHANA | KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH | MENGANALISIS MENGENAI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN | Normatif | judul sejenis dengan nomor 1 | Ditolak | dtolak | ditolak | Ditolak |
| 10 | 200203110059 | Riskiyah Maulani | Perlindundan Hukum Bagi Peserta Lelang Dalam Proses Lelang yang Diselenggarakan Oleh KPKNL Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di KPKNL Kabupatrn Jember) | Dengan adanya perlindungan hukum sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 83 yang komprehensif ini, peserta lelang di KPKNL Jember dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL. | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | ok | Diterima |
| 11 | 210203110020 | Mohammad Syahrul Sultan Aditya | PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di IPSI Kabupaten Tulungagung) | Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Tulungagung | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | Diterima – Fokuskan pada Peraturan Daerah Kab. Tulungagung tentang Ketertiban Umum | ok | ok | Diterima |
| 12 | 220203110074 | Muhammad Kamalul Mustofa | ANALIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.166/PUU-XXI/2023 TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KAMPANYE PEMILU DALAM PRESPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN SADD AL-DZARI’AH | KEKABURAN HUKUM | Normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | ok | Diterima |
| 13 | 210203110075 | Muamar Sidiq | JUDUL 1: DEMOKRASI DELEGATIF: GEJOLAK POLITIK SIMBOLIS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PARTAI POLITIK DALAM RETREAT KEPALA DAERAH (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) | JUDUL 1: PERTENTANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PARTAI POLITIK DALAM RETREAT KEPALA DAERAH | Normatif | tidak ada plagiasi | Ok – Judul dapat difokus | ok | ok | Diterima |
| 14 | 210203110075 | Muamar Sidiq | JUDUL 2: MENAKAR AKSESIBILITAS STRUKTURAL PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BAWASLU KOTA MALANG (Studi Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) | JUDUL 2: TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BAWASLU KOTA MALANG | Normatif | issue penelitian sama dengan http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/44 | Ditolak – Sudah ada banyak yang teliti | dtolak | ditolak | Ditolak |
| 15 | 210203110009 | M Jalil Affan | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 (Studi Kasus Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang) | B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka jadilah Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana efektivitas kolaborasi antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong dalam mengoptimalkan pengelolaan Asrama Cut Meutia Malang? 2. Apa saja tantangan struktural dan kultural yang dihadapi dalam pengelolaan aset pemerintah Aceh di Pulau Jawa? 3. Rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat peran lembaga penghubung dan masyarakat dalam tata kelola aset pemerintah Aceh? | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | ok, judul ini lebih baik drpd judul yg satunya | Diterima |
| 16 | 210203110009 | M Jalil Affan | Analisis Proses Penyusunan Daftar Pemilihi Dalam Pilkada 2024 oleh KPU Kota Batu Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Perspektif Siyasah Dusturiyah | 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi saran perbaikan Bawaslu dalam meningkatkan kinerja KPU Kota Batu terkait dengan penyusunan DPT pada Pilkada Serentak? 2. Apa dampak dari implementasi saran perbaikan Bawaslu terhadap kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU Kota Batu dalam Pilkada Serentak? | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | Diterima | ok, isu perlu dupgrade | ok saran: issue hukumnya diperjelas | Diterima |
| 17 | 210203110031 | Yayuk Safitri | Peran KPU Kota Malang dalam Penegakan Hukum terhadap Kampanye di Media Sosial menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Perspektif Siyasah Syar’iyyah | Peran KPU Kota Malang dalam penegakan hukum kampanye di media sosial dihadapkan pada tantangan kampanye hitam, buzzer, dan penyebaran informasi bohong melalui akun anonim. Isu hukum utamanya adalah bagaimana KPU memastikan kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Syar’iyyah dapat diterapkan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. | EMPIRIS | tidak ada plagiasi | Ditolak tidak problematik | dtolak tidak problematik | ditolak, – PKPU Nomor 15 Tahun 2023 lebih mengatur tentang tata cara kampanye, bukan mekanisme penegakan hukum. – KPU tidak berwenang melakukan hal dimaksud | Ditolak |
| 18 | 210203110068 | Niken Diani Pangestika Asyari | ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN ORGAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH | Kewenangan Presiden | normatif | tidak ada plagiasi | Diterima | ok | ok | Diterima |
| 19 | 210203110068 | Niken Diani Pangestika Asyari | REFORMULASI PENGATURAN PENDAFTARAN KAPAL PRIBADI NON-KOMERSIAL DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA NORWEGIA) | Kekosongan hukum terkait pendaftaran kapal rekreasi pribadi non-komersial di Indonesia. | normatif | tidak ada plagiasi | Ditolak tidak problematik | ok | ok | Diklinik (Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum) |
| 20 | 220203110011 | YASMINE NAWAL CHOIRY ZAVIER | PENGATURAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONVENSI JENEWA 1949 PROTOKOL TAMBAHAN I (PASAL 35 dan 36) TAHUN 1977 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH | KEKOSONGAN HUKUM DALAM REGULASI PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEOPON SYSTEM DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL KHUSUSNYA DALAM KONVENSI JENEWA 1949 PROTOKOL TAMBAHAN 1 PASAL 35 DAN 36 SERTA IMPLIKASI SIYASAH DAULIYAH DALAM LEGITIMASI PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM | normatif | diluar perspektif siyasah dauliyah terdapat kesamaan issue dengan https://repository.unja.ac.id/37434/ | Ditolak | dtolak | ditolak | Ditolak |
| 21 | 220203110038 | Nadiya | POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH | Isu hukum terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) adalah kurangnya pengawasan independen terhadap pengelolaan dana, yang berpotensi menurunkan akuntabilitas dan transparansi. Pengalihan dividen BUMN yang seharusnya masuk ke APBN ke BPI dapat melanggar Pasal 23 UUD 1945 dan berisiko merugikan stabilitas keuangan negara. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan DPR memperburuk situasi. Kurangnya regulasi yang jelas dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan mengancam prinsip transparansi dalam pengelolaan dana publik. | Normatif | issue sejenis dengan nomor 6 | Ditolak | dtolak | ditolak | Ditolak |
| 22 | 19230032 | BAGINDA ARRAHMADDANI | ANALISIS DOKTRINAL TERHADAP DUALISME REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: STUDI KONFLIK UU PDP DAN UU ITE. | Terdapat dualisme regulasi yang terdapat pada UU PDP DAN UU ITE terkait perlindungan data diri, yang nantinya dapat membuat tumpang tindih dan menyebabkan kebingungan sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. | normatif | terdapat penelitian sejenis https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77160 | Ditolak | dtolak | ditolak | Ditolak |
| 23 | 19230032 | Baginda arrahmaddani | CRYPTOCURRENCY DAN ZAKAT : KEDUDUKANNYA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI HARTA WAJIB ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. | Meneliti status aset digital mata uang kripto sebagai harta wajib pajak, dikarenakan status kripto sendiri di Indonesia walaupun sudah leg untuk di per jual belikan. Namun masih ada beberapa aspek yang abu-abu. | normatif | terdapat penelitian sejenis https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/6654 | Ditolak | dtolak | ditolak | Ditolak |
Ket :
- Bagi yang mengajukan judul lebih dari 1 dan diterima semua silakan menghubungi admin prodi/B Any untuk memilih salah satu judul. (terakir hari kamis, 20 Maret 2025)
- Bagi Judul yang diterima tetapi masih diklinik silakan menghubungi dosen yang telah di tunjuk (dikolom sudah ada) dan di selesaikan (tenggat waktu sampai hari Jum’at, tanggal 21 Maret 2025) setelah konsultasi selesai bisa menghubungi admin prodi/B Any.
- Usahakan tepat waktu supaya SK pembimbing bisa segera di proses
