Skip to content
+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Judul Periode Januari-Februari Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NO  NIM  NAMAJUDUL  KELENGKAPAN
1210203110093SEPTI INDAH NOVITA SARIPOLITIK HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDEN THRESOLD) PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHLengkap
2210203110093SEPTI INDAH NOVITA SARIKONTROVERSI PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2024 PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN SIYASAH DUSTURIYAHLengkap
3210203110010MIFTAKHUL ANAMIMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BEDASARKAN PKPU NOMOR 7 TAHUN 2022Lengkap
4210203110001YATNA ROHMAN NUDINIMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 12 TAHUN 2024 MENGENAI LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAHLengkap
5210203110080MUHAMMAD IMRONIMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL TERKAIT PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS PERSPEKIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya)Lengkap
6210203110080MUHAMMAD IMRONEVEKTIFITAS KPU GOES TO SCHOOL AND CAMPUS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG)Lengkap
7210203110001YATNA ROHMAN NUDINPEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAHLengkap
8210203110091NABILA ALINDA RAMADHANIIMPLEMENTASI KEBIJA KAN PERATURAN MEN TERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 49 TAHUN 2011 PADA PRAKTIK NEPOTISME DALAM REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHLengkap
9210203110006DEWI NUR HALIZAPEMANFAATAN TROTOAR OLEH PEDAGANG KOPI KELILING DI JL.VETERAN KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAHLengkap
10210203110046SYIFAUL VIANA LUTFIPROBLEMATIKA PENGGUNAAN SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI AMBANG BATAS (SOUND HOREG) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR BAGIAN HUKUM KAB BLITAR)Lengkap
11210203110009M JALIL AFFANRELEVANSI DAN PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEMPERTAHANKAN SYARIAT ISLAM PADA ERA KONTEMPORER BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002Lengkap
12210203110009M JALIL AFFANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA DAN PROMOSI DAERAHLengkap
13210203110024SAFINATUR ROHMAHDINAMIKA POLITIK PASCA PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP IMPLIKASI PILKADA DAN STABILITAS PEMERINTAH DAERAH (STUDI PUTUSAN MK NO 62/PUU-XXII/2024)Lengkap
14210203110040ANDIKA KARESO MASIGAPENIADAAN MEKANISME KOLOM KOSONG TERHADAP PEMILIHAN CALON TUNGGAL PADA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1774 TAHUN 2024 (STUDI PEMIKIRAN ABUL ALA MAUDUDI)Lengkap
15210203110040ANDIKA KARESO MASIGAANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 296 TAHUN 2024 TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH MENGUATKAN PENYELESAIAN NONYUDISIAL BERBASIS NEGARA PADA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK BISNIS (STUDI PEMIKIRAN ABU A’lA AlMAUDUDI)Lengkap
16210203110081ARIEL SABILAL HAQSTUDI PERBANDINGAN KONSEP EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BATERAI KENDARAAN LISTRIK ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPALengkap
17210203110081ARIEL SABILAL HAQULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD JUDICIAL ACTIVISM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK HUKUM NASIONALLengkap
18210203110015NUR SYALSA BILLAHOPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KPU KOTA MALANG)Lengkap
19210203110031YAYUK SAFITRITINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENURUNAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PILKADA 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022Lengkap
Back To Top