Skip to content
+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id

Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Judul Periode Maret Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NONIMNAMAJUDUL KETERANGAN
1220203110038NADIYAPOLITIK HUKUM EFISIENSI KEUANGAN NEGARA DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH LENGKAP
2210203110054MUHAMMAD ZIDANKEWENANGAN DPR DALAM EVALUASI PEJABAT NEGARA: TELAAH KRITIS TERHADAP REVISI PASAL 228A TATA TERTIB DPR DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 12 TAHUN 2011 LENGKAP
3220203110009ANANDA FREDINAND PERDANA PUTRATINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM DAN BATASAN WEWENANG YANG DIATUR SURAT INSTRUKSI PARTAI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS SURAT INSTRUKSI NOMOR 729/IN/DPP/II/2025 TENTANG PENUNDAAN KEBERANGKATAN RETRET KEPALA DAERAH KADER PDIP DI AKMIL MAGELANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) LENGKAP
4210203110006DEWI NUR HALIZAEVEKTIFITAS KPU GOES TO SCHOOL AND CAMPUS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG) LENGKAP
5210203110082WAFIQ SINTA NURIAEVALUASI EFISIENSI PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG MELALUI KEBIJAKAN PEMBATASAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2021 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH LENGKAP
6210203110078INTAN AULIA FARHANAPEMBENTUKAN DANANTARA DALAM MENGOPTIMALKAN ASET NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH LENGKAP
7210203110072ZAID MAULIA ROZAQEFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI YURIDIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK) LENGKAP
8210203110072ZAID MAULIA ROZAQURGENSI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASUK DALAM SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’IYAH (STUDI YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMER 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDANAAN SURAT IZIN MENGEMUDI) LENGKAP
9210203110078INTAN AULIA FARHANAKEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH LENGKAP
10200203110059RISKIYAH MAULANIPERLINDUNDAN HUKUM BAGI PESERTA LELANG DALAM PROSES LELANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH KPKNL PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI KPKNL KABUPATRN JEMBER) LENGKAP
11210203110020MOHAMMAD SYAHRUL SULTAN ADITYAPENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI IPSI KABUPATEN TULUNGAGUNG) LENGKAP
12220203110074MUHAMMAD KAMALUL MUSTOFAANALIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.166/PUU-XXI/2023 TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KAMPANYE PEMILU DALAM PRESPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DAN SADD AL-DZARI’AH LENGKAP
13210203110075MUAMAR SIDIQJUDUL 1: DEMOKRASI DELEGATIF: GEJOLAK POLITIK SIMBOLIS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PARTAI POLITIK DALAM RETREAT KEPALA DAERAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK) LENGKAP
14210203110075MUAMAR SIDIQJUDUL 2: MENAKAR AKSESIBILITAS STRUKTURAL PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BAWASLU KOTA MALANG (STUDI PASAL 92 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) LENGKAP
15210203110009M JALIL AFFANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 105 TAHUN 2016 (STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA ACEH CUT MEUTIA MALANG) LENGKAP
16210203110009M JALIL AFFANANALISIS PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIHI DALAM PILKADA 2024 OLEH KPU KOTA BATU BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH LENGKAP
17210203110031YAYUK SAFITRIPERAN KPU KOTA MALANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL MENURUT PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023 DAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH LENGKAP
18210203110068NIKEN DIANI PANGESTIKA ASYARIANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN ORGAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAHLENGKAP
19210203110068NIKEN DIANI PANGESTIKA ASYARIREFORMULASI PENGATURAN PENDAFTARAN KAPAL PRIBADI NON-KOMERSIAL DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA NORWEGIA)LENGKAP
20220203110011YASMINE NAWAL CHOIRY ZAVIERPENGATURAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONVENSI JENEWA 1949 PROTOKOL TAMBAHAN I (PASAL 35 DAN 36) TAHUN 1977 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH LENGKAP
21220203110038NADIYAPOLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH LENGKAP
2219230032BAGINDA ARRAHMADDANI1. 1. ANALISIS DOKTRINAL TERHADAP DUALISME REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: STUDI KONFLIK UU PDP DAN UU ITE. LENGKAP
2319230032BAGINDA ARRAHMADDANICRYPTOCURRENCY DAN ZAKAT : KEDUDUKANNYA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI HARTA WAJIB ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. LENGKAP

Keterangan

  1. Bagi yang belum lengkap segera mengisi dan dikumpulkan dikantor prodi terakhir hari jum’at , 14 Maret 2025 sampai dengan pukul 13.00 WIB (yang tidak mengumpulkan bisa diajukan periode selanjutnya)
Back To Top