Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Judul Skripsi Periode September Semester Ganjil TA. 2023/ 2024

13 September 2023
adminhtn
Pengumuman Akademik, Seleksi Judul Proposal Skripsi, Uncategorized

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Judul Skripsi Periode September 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :

No	Nim	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Ket
1	17230003	SALSABILA YUSTISYA AMARIN	URGENSI KEBIJAKAN PASIR LAUT PASAL 9 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
2	200203110088	SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN	KONSTITUSIONALITAS PENENTUAN SYARAT BATAS USIA CALON KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
3	200203110050	TITANIA NUR IFANI	IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERHADAP LARANGAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
4	200203110050	TITANIA NUR IFANI	RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERHADAP LARANGAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
5	200203110027	YUSA LINDA QOTRU NADA PRAMINTO	ANALISIS KONFLIK NORMATIF DALAM FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TERKAIT LARANGAN GAME PUBG PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI REGULASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	NORMATIF	LENGKAP
6	200203110027	YUSA LINDA QOTRU NADA PRAMINTO	PENYALURAN ANGGARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI REGULASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53 TAHUN 2023 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH)	NORMATIF	LENGKAP
7	200203110119	ALFINA QOIRIYAH	PERAN SATUAN PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ANAK PUNK BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TUBAN NO 18 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	EMPIRIS	LENGKAP
8	200203110003	GUSTIAN HAFIZH HILMY	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)	NORMATIF	LENGKAP
9	200203110095	SHALSABILLA SETIA WARDANI	URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI PEMERINTAH KOTA MALANG DAN DPRD KOTA MALANG)	EMPIRIS	LENGKAP
10	18230069	ZAFARURRIFQON AYUBI	TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KPK PASCA PUTUSAN MK NO. 112/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH		LENGKAP
11	200203110042	LAILA NOVITA MAULIDATUL ULA	ANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
12	200203110060	SVITLANA ARINA WIDIATARI	1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN BUMDES BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO)	EMPIRIS	LENGKAP
13	200203110060	SVITLANA ARINA WIDIATARI	REVITALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ( STUDI DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO)	EMPIRIS	LENGKAP
14	200203110081	RESTU FIQRIYAH NURHAFIDZAHS	EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2022 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’YYAH (STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NO.4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN)	EMPIRIS	LENGKAP
15	200203110104	NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 BERKAITAN DENGAN LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH DALAM KAMPANYE PEMILU	NORMATIF	LENGKAP
16	200203110052	NURUL ISTIQOMAH	KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBURCH DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA KARTAMULIA KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM)	EMPIRIS	LENGKAP
17	19230072	IQBAL ACHMAD MAULANA	PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
18	200203110111	MUKHAMMAD DWIKY RIZAL	PENGATURAN LAMEDUCK SESSION: URGENSI TINDAKAN PEMERINTAH DALAM KEADAAN BAHAYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 30 TAHUN 2014 (BERDASARKAN PRINSIP NECESSITY & PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)	NORMATIF	LENGKAP
19	200203110111	MUKHAMMAD DWIKY RIZAL	IMPLIKASI JOINT SESSION TERHADAP KESTABILAN KEPUTUSAN SUPERMAJORITY MPR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	NORMATIF	LENGKAP
20	200203110080	CINDY APRILLIA	LARANGAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PERANGKAT DESA IKUT TERLIBAT POLITIK PRAKTIS BERDASARKAN PASAL 51 UU NO.6 TAHUN 2014 PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI	EMPIRIS	LENGKAP
21	200203110080	CINDY APRILLIA	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.65/PUU-XXI/2023 TENTANG DIPERBOLEHKANYA KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
22	200203110101	FADILLA AMALIA	LAYANAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERWALI NOMOR 8 TAHUN 2023 KOTA MALANG PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
23	200203110101	FADILLA AMALIA	PENETAPAN TANAH BATASAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT BERDASARKAN PERMEN AGRARIA NOMOR 17 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	EMPIRIS	BALASAN PRA BELUM ADA
24	200203110006	MASYUDI BAHTIAR	IMPLEMENTASI PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH(STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)	EMPIRIS	LENGKAP
25	200203110049	TASYA NABILA HURYYATUN NAYYIRAH	IMPLIKASI ENDORSEMENT PRESIDEN TERHADAP CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI UU NO.7 TAHUN 2017 DAN PKPU NO.23 TAHUN 2018 JUNTO PKPU NO.15 TAHUN 2023)	NORMATIF	LENGKAP
26	200203110031	VIDYA HIDAYAH	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
27	200203110031	VIDYA HIDAYAH	ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIX/2021 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
28	200203110034	WIDYA DWI NOVITASARI	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2016 DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.	EMPIRIS	LENGKAP
29	200203110024	FENI PUTRI AMARTHA	ANALISIS PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18B AYAT 2	NORMATIF	LENGKAP
30	200203110030	NARINA RANI NILAM PRATIWI	ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
31	200203110085	MAULIDA HEPI ANTASANI	PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
32	19230111	ROIS FIRDYANSYAH	KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU DPRD KOTA BATU TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH	EMPIRIS	LENGKAP
33	200203110012	YUDISTIRA ABDI RIZKI	TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP OPTIMALISASI PERAN BAZNAS DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN ESKTREM DI KABUPUPATEN MALANG (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN MALANG)	EMPIRIS	LENGKAP
34	200203110100	M. FLADIMIR RAMANG SAPUTRA	URGENSI PELAKSANAAN E-COURT PASCA PANDEMI MENURUT PERMA NO 7 TAHUN 2022 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS I B)	EMPIRIS	LENGKAP
35	200203110020	ERY SYAHRIYAH	ANALISIS PUTUSAN TINDAKAN PEMERINTAHAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA BERDASARKAN PASAL 3 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH QHADAIYYAH	EMPIRIS	LENGKAP
36	17230109	MUHAMMAD FAHMI AMRIZAL	IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENGISI LOWONGAN PEKERJAAN BERASAL DARI TENAGA KERJA LOKAL (STUDI KASUS DI KAWASAN INDUSTRI JIIPE KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)	EMPIRIS	LENGKAP
37	200203110020	ERY SYAHRIYAH	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK PERKARA SENGKETA SERTIFIKAT TANAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)	NORMATIF	LENGKAP
38	200203110099	ANNASYA PUTRI JAUHARI	EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
39	200203110081	RESTU FIQRIYAH NURHAFIDZAHS	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
40	19230015	MUHAMMAD MIQDAD	URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PROPAGANDA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 22 AYAT 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	LENGKAP
41	19230001	UJANG HASANUDIN	PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022	NORMATIF	LENGKAP
42	200203110098	DINA APRIANI	REGULASI PERATURAN DAERAH PASAL 12 AYAT 1B NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM RANGKA MELINDUNGI DAN MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	EMPIRIS	LENGKAP
43	200203110069	ANISA PUTRI AL QOMARI	ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDONESIA DENGAN ISRAEL TERKAIT BATALNYA INDONESIA MENJADI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
44	19230009	IKE NURMA YUNITA	SISTEM PERINGATAN DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
45	200203110073	BALQIS BETA ACHLAM GIZELLA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PERADILAN PIDANA DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA ( MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH)	NORMATIF	LENGKAP
46	200203110028	MOHAMMAD FARID ATS TSAQIF	URGENSI NETRALITAS ANGGOTA BADAN AD HOC PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 (STUDI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.8 TAHUN 2022)	NORMATIF	LENGKAP
47	19230001	UJANG HASANUDIN	VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022	EMPIRIS	LENGKAP
48	200203110045	DESI FITRIANI	PERAN DINAS PARIWISATA TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH	EMPIRIS	LENGKAP
49	19230001	UJANG HASANUDIN	URGENSI PROSES VERIFIKASI TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG IDEAL	NORMATIF	LENGKAP
50	200203110045	DESI FITRIANI	GREBEG SURO DI PETILASAN SRI AJI JOYOBOYO DESA MENANG MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG BERBUDAYA MENURUT PASAL 32 UUD 1945 PERSPEKTIF SURAH AL-HUJURAT AYAT 13	EMPIRIS	LENGKAP
51	200203110039	MUCHAMMAD ZIDAN TAUFIQI	ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PENGHAPUSAN MANDATORY SPENDING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	NORMATIF	LENGKAP
52	200203110010	NURRADIAN	FUNGSI LEGISLASI DAN PENGATURAN KETATANEGARAAN DI MASA TRANSISI LAME DUCK SESSION DALAM PERGANTIAN PEJABAT PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
53	200203110032	AHMAD FAJAR	PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH	NORMATIF	LENGKAP
54	18230076	KURNIA TSUROIYAHANNA	PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI LKSA DARUL HADLONAH PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH	EMPIRIS	LENGKAP
55	18230076	KURNIA TSUROIYAHANNA	ANALIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TUMPANG TINDIH TANAH BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443/K/TUN/2020)	NORMATIF	LENGKAP
56	200203110023	NUR FATIMAH SARWONO	ANALISIS YURIDIS EVALUASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN BAGI GURU PPPK DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2022	NORMATIF	LENGKAP
57	200203110055	PUTRI MILATUL MUTHMAINI	PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)	NORMATIF	LENGKAP
58	19230061	ADITYA RIZKI PRATAMA	PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICY LIABILITY) DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN (ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO 107 PDT.GLH2019PN JMB)	NORMATIF	LENGKAP
59	19230089	MUHAMMAD FADHIL YAHYA	PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL CAR FREE DAY MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF	NORMATIF	LENGKAP
60	200203110051	RAHMAH NURUL ISLAMIAH	UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU 2024 (STUDI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) NO.2 TAHUN 2022, NO.800- 5474 TAHUN 2022, NO.246 TAHUN 2022, NO.30 TAHUN 2022, NO. 1447.1/PM.01/09/2022 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN)	EMPIRIS	LENGKAP
61	19230057	INDANA ZUHRUFAL KARIMAH	PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI MENURUT PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
62	19230057	INDANA ZUHRUFAL KARIMAH	KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	LENGKAP
63	200203110009	MUHAMMAD NAUFAL AHNAF	KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH KOTA BATU BERDASARKAN PASAL 29 UU NO. 18 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQH BI’AH	NORMATIF	LENGKAP
64	200203110014	RADHIYAH NUR FATIMAH	PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIQH AL-AMANAH	NORMATIF	LENGKAP
65	19230048	MUHAMMAD FAHMI B.	PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI SARANA KAMPANYE POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	NORMATIF	LENGKAP
66	19230048	MUHAMMAD FAHMI B.	OTORITAS KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) TERHADAP KEWENANGAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	NORMATIF	LENGKAP

NB. : Pengumpulan kelengkapan kekurangan berkas terakhir Jum’at, 15 September 2023 ke email : htn@uin-malang.ac.id

Share This

adminhtn