+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id
Pengumuman Akademik

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Judul Skripsi Periode Oktober Semester Ganjil TA. 2023/ 2024

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Judul Skripsi Periode Oktober 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :

NoNimNamaJudulusulan
pembimbing		Jenis
Penelitian		Ket Berkas
1200203110035Muhammad Amir MahmudKONSTITUSIONALITAS HAK PINDAH PILIH PADA PEMILU SERENTAK 2024 (Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Pemilihan Umum Daerah Kota Malang)Irham Bashori Hasba, S.HI., MHEmpirisLengkap
2200203110037SYAFAATUR RAHMAHCONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHIrham Bashori Hasba, S.HI., MHNormatifLengkap
319230111Rois FirdyansyahPROBLEMATIKA KAMPANYE POLITIK DI TEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAHYayuk Whindari, SH., MH. LL. MNormatiflengkap
4200203110041Chusnul MaghfirahTINJAUAN HUKUM PENGENDALIAN POLUSI UDARA MELALUI UJI EMISI PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIQH BI’AHDra. Jundiani, SH., M.Hum.NormatifLengkap
5200203110041Chusnul MaghfirahPENGELOLAAN AIR DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI PENCEMARAN SUNGAI DI JAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 22 TAHUN 2021Dra. Jundiani, SH., M.Hum.NormatifLengkap
6200203110095Shalsabilla Setia WardaniPEMULIHAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI BROMO BERDASARKAN PERGUB JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 DAN FIQH BI’AHDra. Jundiani, SH., M.Hum.NormatifLengkap
7200203110095Shalsabilla Setia WardaniLEGALITAS IZIN PENGELOLAAN LAHAN PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHAbdul Kadir, S.HI., MHNormatifLengkap
8200203110044Ahmad Syahrul Iliyin“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR MASA TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”Abdul Kadir, S.HI., M.H.NormatifLengkap
9200203110044Ahmad Syahrul IliyinTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENUTUPAN SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 PRESPPEKTIF MASLAHAH MURSALAHAbdul Kadir, S.HI., M.H.normatifLengkap
10200203110030Narina Rani Nilam PratiwiDESAIN FORMULASI PENGATURAN SOCIAL COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERBANDINGAN HUKUM MALAYSIA)Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.Normatiflengkap
11200203110030Narina Rani Nilam PratiwiTINJAUAN YURIDIS IZIN MASYARAKAT TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS REMPANG ECO CITY)Sheila Kusuma WA, SH., MH.Normatiflengkap
12200203110034Widya Dwi NovitasariTINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE (NO) DALAM PERKARA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 143/G/2020/PTUN.SBY)Sheila Kusuma WA, SH., MH.Normatiflengkap
13200203110034Widya Dwi NovitasariSTRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN AKSESBILITAS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KPU KOTA MALANG)Irham Bashori, S.HI., M.H.empirislengkap
14200203110093Saiful AnwarUPAYA BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU 2024 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2023)Irham Bashori, S.HI., M.H.Empirislengkap
15200203110088Sabilillah Kamal Putra MubinEFEKTIVITAS PASAL 1 AYAT 19 PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TERHADAP PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2024 DI KOTA BATU PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHIrham Bashori, S.HI., M.H.empirislengkap
1619230061Aditya Rizki PratanaPELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 09 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF MUHAMMAD BAQIR ASH SADR  (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANGSheila Kusuma WA, SH., MH.empirislengkap
1719230061Aditya Rizki PratanaANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2017 TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF ASAS KEADILANSheila Kusuma WA, SH., MH.normatiflengkap
1819230061Aditya Rizki PratanaPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1981 PERADILAN MILITER TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)Sheila Kusuma WA, SH., MH.normatifLengkap
1918230069Zafarurrifqon AyubiPOLITIK HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI’AHMusleh Harry, S.H., M.Hum.NormatifLengkap
20200203110103Sandy Laila MaghfirohREBRANDING DESA WISATA DAN BUDAYA SENDANGDUWUR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN PASAL 22 NOMOR 17 TAHUN 2029Abdul Kadir, S.HI., M.H.empirisLengkap
21200203110054Fairuz Syah Putra WahyuTINJAUAN YURIDIS PERATURAN PAJAK EMISI KARBON TERHADAP PENGURANGAN EMISI KARBON DI INDONESIA PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (STUDI KOMPARATIF PERATURAN PAJAK EMISI KARBON DI NEGARA INDONESIA DAN SWEDIA)Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.normatifLengkap
22200203110054Fairuz Syah Putra WahyuANALISIS RATIO DECINDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN ADVOKAT PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAHMustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.normatifLengkap
23200203110014Radhiyah Nur FatimahPEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BESERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 (PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DAN FIQIH LINGKUNGAN)Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.Normatiflengkap
24200203110014Radhiyah Nur FatimahPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN NASIONAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN FIQH LINGKUNGANDra. Jundiani, S.H., M.Hum.Normatiflengkap
25200203210012YUDISTIRA ABDI RIZKISTUDI KOMPARATIF PENGATURAN SYARAT DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, AMERIKA, SINGAPURA DAN PRANCIS DALAM MEWUJUDKAN IDEALITAS, IMPARSIALITAS, INDEPENDENSI, DAN BERKEADILAN (PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI DALAM KITAB AL-AHKAM AS-SULTHANIYAH)Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.Normatiflengkap
26200203210012YUDISTIRA ABDI RIZKISTUDI KOMPARATIF PENGATURAN KODE ETIK DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN PRANCIS DALAM MEWUJUDKAN KONSTITUSI SEBAGAI RULE OF ETHICS (PERSPEKTIF SYIHABUDIN IBRAHIM DALAM KITAB ADAB AL-QADA’ AW AL-DURAR AL-MANZUMAT FI AL-AQDIYAH WA AL-HUKUMAT)Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.Normatiflengkap
27200203110029Farhan Maulana RahmadaniANALISIS PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH TERHADAP DPT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KOTA MALANG (STUDI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 24 TAHUN 2018)Sheila Kusuma WA, SH., MH.Empirislengkap
2819230048Muhammad Fahmi B.TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANALASIS KASUS DIVESTASI NEWMONTMustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.Normatiflengkap
29200203110032AHMAD FAJARPENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANG TIMAH BERDASARKAN PRINSIP INTERGENERATIONAL EQUITY MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AHDra. Jundiani, S.H., M.Hum.Normatiflengkap
30200203110061Baharuddin Yusuf Habibie ChoirIMPLENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI STUDI KPU KOTA BATU, PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHAbdul Kadir, S.HI., M.H.Empirislengkap
31200203110061Baharuddin Yusuf Habibie ChoirPELAKSANAAN VERIFIKASI KPU KOTA BATU TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024Abdul Kadir, S.HI., M.H.EmpirisLengkap
3219230053MUHAMMAD JAUHAR ARIFUL HADITINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN BEBAS DARI SEGALA TUNTUAN HUKUM (VRIJSPRAAK) BAGI PENYALAHGUNAAN LINGKUNGAN HIDUPDra. Jundiani, S.H., M.Hum.NormatifLengkap
33200203110119Alfina QoiriyahREKAYASA POLITIK PEMILIHAN CALON KEPALA DESA TUNGGAL BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 PRESPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (STUDY KASUS DI DESA LERAN KULON KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN)Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.EmpirisLengkap
3417230050Ulya Wahidatun Nisa’PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGANDra. Jundiani, S.H., M.Hum.NormatifLengkap
35200203110033Putri Deygita Aisyah RamadhaniIMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF FIQH BI’AH (STUDI DI ANGKUTAN UMUM BUS AKAS PROBOLINGGO)Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.empirissurat balasan
36200203110017Putri Emieldatunni’mah YuniantoIMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH DI JALAN RAYA PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGANTeguh Setyabudi, S.HI., M.H.Empirissurat balasan
37200203110085Maulida Hepi AntasaniURGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM UPAYA PEMULIHAN ASET NEGARA BERDASARKAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCHMustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.NormatifLengkap
3819230090Putri intanIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN NARAPIDANA TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN GIZI.(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA MALANG)Abdul Kadir, S.HI., M.H.EmpirisLengkap
3919230057Indana zuhrufal karimahPENGAWASAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG)Nur Jannani, S.HI., M.H.Empirissurat balasan
40200203110060SVITLANA ARINA WIDIATARIPENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS BERDASARKAN PASAL 8 PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHAbdul Kadir, S.HI., M.H.EmpirisLengkap
41200203110033Putri Deygita Aisyah RamadhaniURGENSI PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF FIQH BI’AHTeguh Setyabudi, S.HI., M.H.NormatifLengkap
42200203110058Ulfatul WidadUPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM PADA SUHU PANAS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHNur Jannani, S.HI., M.H.NormatifLengkap
43200203110037SYAFAATUR RAHMAHREKONSTRUKSI PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENJAGA INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QODHIYAHMustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.NormatifLengkap
44200203110060SVITLANA ARINA WIDIATARIANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XXI/2023 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAHYayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.NormatifLengkap
45200203110017Putri Emieldatunni’mah YuniantoURGENSI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH DI JALAN RAYA PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGANTeguh Setyabudi, S.HI., M.H.NormatifLengkap
46200203110092Ahmad Yazid AfthonPENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT FLARE PREWEDDING KAWASAN GUNUNG BROMO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERSPEKTIF FIKIH BI’AHDra. Jundiani, S.H., M.Hum.NormatifLengkap
47200203110086Akbar Purnomo FahreziPROBLEMATIKA ASAS ERGA OMNES PADA SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAHSheila Kusuma WA, SH., MH.NormatifLengkap
48200203110086Akbar Purnomo FahreziTINJAUAN YURIDIS ADVIESSERENDE FUNCTIE (FUNGSI PENASIHATAN) PADA SISTEM PERADILAN TATA USAHA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (STUDI PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN TUN INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN TUN PERANCIS )Sheila Kusuma WA, SH., MH.NormatifLengkap
49200203110107Hilwa kamila khoerunnisaANALISIS PENGUASAAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING MENURUT UU NO 5 TAHUN 1960 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS WARGA DAGO ELOS DAN KELUARGA MULLER)Musleh Harry, S.H., M.Hum.NormatifLengkap
50200203110055Putri Milatul MuthmainiANALISIS YURIDIS ATAS KEADILAN PROSES HUKUM KASUS KOPI SIANIDA JESSICA KUMALAWONGSO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHKhairul Umam, S.HI., M.HI.NormatifLengkap
51200203110055Putri Milatul MuthmainiPERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN ATURAN LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN ( TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS)Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.NormatifLengkap
52200203110072AHMAD HASBULLAH AL KHOIRIURGENSI PENERAPAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES TERHADAP PEMERITAH OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 PRESPEKTIF SADDUDZ DZARI’AHAbdul Kadir, S.HI., M.H.NormatifLengkap
5319230072Iqbal Achmad MaulanaSISTEM PEMILIHAN PROPORSIONAL TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/DUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAHKhairul Umam, S.HI., M.HI.Normatiftdk mengisi g form

NB. : Pengumpulan kelengkapan kekurangan berkas terakhir Jum’at, 19 Oktober 2023 ke email : htn@uin-malang.ac.id

Back To Top