Hasil Seleksi Pendaftaran Judul Periode Agustus-September 2025 Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NO	NIM	NAMA	JUDUL	normatif/empiris	Tim 1	Tim 2	Tim 3	Tim 4	Kesimpulan Tim 5
1	210203110034	ALI ROYHAN FIRDAUS	IMPLIKASI POLITIK PASCA PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024)	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/view/48	tolak: judul Ali Royhan tntg implikasi politik dan judul yg disebutkan mba Sheila tntg Implikasi hukum, meskipun berbeda keduanya sgt bersinggungans ehingga potensi kemiripan sgt besar.	dtolak	Ditolak	Ditolak
2	220203110100	YEVINA CANDRA RAHMANING PUTRI	ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PRAJURIT TNI DI INSTITUSI KEJAKSAAN RI PASCA REVISI UU TNI TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	diterima	ok	ok	Diterima
3	220203110100	YEVINA CANDRA RAHMANING PUTRI	Urgensi Penambahan Pasal 9A dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72022/	dipertimbangkan: perbangingan penelitian terdahulu yg disebutkan mba Sheila berfokus pd penambahan jumlah kementerian (Pasal 15) sementara yg diajukan Yevina berfokus pada perubahan unsur organisasi (Pasal 9A), sehingga judul ini sedikit berbeda meskipun menggunakan UU yg sama yaitu UU Kementerian Negara yg baru.	dtolak	Tolak	Ditolak
4	220203110039	Akhmad ubaidilah	URGENSI PENERAPAN PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	Diterima	ok	Lanjutkan	Diterima
5	220203110039	Akhmad ubaidilah	ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN PASAL 50 UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL	NORMATIF	telah banyak isu sejenis https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10599	ditolak: penelitian tntg ini sudah sangat banyak	dtolak	Tertolak	Ditolak
6	220203110006	Muhammad Maulana Abdullah Ulil Albab	Efektivitas Hukum Penggunaan E-Monev Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Lawrence M. Friedman dan Maslahah Mursalah. (Studi PTUN Surabaya).	Empiris	tidak terdapat plagiasi	Ditolak: penelitian tntg e-monev sdh banyak dilakukan di berbagai lembaga. Nilai kebaharuan kurang.	dtolak da kemiripan dgn link berikut ini https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/37564/33337	Tertolak	Ditolak
7	220203110006	Muhammad Maulana Abdullah Ulil Albab	Larangan Keterlibatan Non-Pihak dalam Pemeriksaan Persiapan Sengketa TUN Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M.Hadjon dan Saad Adz-Dzariah (Studi PTUN Surabaya).	Empiris	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Lanjutkan	Diterima
8	220203110021	ROBI ALDIANSYAH	BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17072/	ditolak: penelitian dg isu ini sdh banyak, penelitian yg diajukan tdk memiliki novelty	dtolak	Tolak	Ditolak
9	220203110021	ROBI ALDIANSYAH	ANALISIS PENGGUNAAN PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 OLEH KOMPISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERDASARKAN TEORI UTILITAS DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS SERTIFIKASI K3 KEMENAKER)	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Lanjutkan	Diterima
10	220203110024	Adelia Putri Chalista	QUO VADIS PENERAPAN DIGITAL PARTY DI INDONESIA (Studi Perbandingan Dengan Italia)	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Ok	Diterima
11	220203110026	NABILATUZ ZAHROK	RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PUU-XXIII/2025 TERKAIT KEWENANGAN BAWASLU DALAM MEMUTUS PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Ok	Diterima
12	220203110055	Sanada Nazhifatin Nuha	RELEVANSI MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI PENGGALIAN NILAI-NILAI HUKUM OLEH HAKIM (Studi Putusan Nomor 245/Pid.B/2025/PN Blt)	Empiris	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Lanjutkan	Diterima
13	220203110057	ATHIYYAH SALSABILA	KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN PRABOWO TERHADAP KASUS HASTO KRISTIYANTO PERSPEKTIF TEORI LAW AS INTEGRITY RONALD DWORKIN	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://www.researchgate.net/profile/Ridwan-Syaidi-Tarigan/publication/394927123_IMPLEMENTASI_KEWENANGAN_AMNESTI_DAN_ABOLISI_PRESIDEN_DALAM_KASUS_HASTO_KRISTIYANTO_DAN_TOM_LEMBONG/links/68ac47311bee4d42a242c183/IMPLEMENTASI-KEWENANGAN-AMNESTI-DAN-ABOLISI-PRESIDEN-DALAM-KASUS-HASTO-KRISTIYANTO-DAN-TOM-LEMBONG.pdf	ditolak	dtolak	Tertolak	Ditolak
14	220203110057	ATHIYYAH SALSABILA	PARAMETER PENERAPAN AMNESTI OLEH PRESIDEN PRABOWO DALAM UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL OBSOLESCENCE	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://www.researchgate.net/profile/Ridwan-Syaidi-Tarigan/publication/394927123_IMPLEMENTASI_KEWENANGAN_AMNESTI_DAN_ABOLISI_PRESIDEN_DALAM_KASUS_HASTO_KRISTIYANTO_DAN_TOM_LEMBONG/links/68ac47311bee4d42a242c183/IMPLEMENTASI-KEWENANGAN-AMNESTI-DAN-ABOLISI-PRESIDEN-DALAM-KASUS-HASTO-KRISTIYANTO-DAN-TOM-LEMBONG.pdf	ditolak	dtolak	Tertolak	Ditolak
15	19230053	MUHAMMAD JAUHAR ARIFUL HADI	INDEPENDENSI PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO 49/PUU- VII/2010	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16820/	ditolak: mirip sekali dg penelitian sebelumnya yg di mention	ok	Tolak	Ditolak
16	19230053	MUHAMMAD JAUHAR ARIFUL HADI	TUMPANG TINDIH KEWENANGAN JAKSA DAN POLRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI PASAL 35 AYAT 1 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
17	220203110065	Dinda Rosidah	Efektivitas Penegakan Hukum Pembukaan Lahan Tambang Pasir Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 Perspektif Good and Clean Governance dan Siyasah Dusturiyah (Studi di Pemerintah Kabupaten Blitar)	Empiris	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
18	220203110065	Dinda Rosidah	Harmonisasi Kebijakan Program Koperasi Merah Putih dan Peraturan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	dtolak terdapat potensi kemiripan dngn link berikut https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30167	Tema besar Ya tentang Merah Putih – Kajiannya beda	Diterima
19	220203110043	HILLARY FITRI OLGANOVA	URGENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
20	220203110043	HILLARY FITRI OLGANOVA	MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI PARAMETER POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: STUDI PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXI/2023	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70035/	ditolak: mirip dg penelitian sebelumnya	dtolak	Ditolak	Ditolak
21	220203110042	Imro’atul Afifah	TRANSFORMASI PERAN TNI PASCA REFORMASI : STUDI PERBANDINGAN UU NO 34 TAHUN 2004 DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2025 DALAM MENJAGA SUPREMASI SIPIL	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/6838	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
22	220203110042	Imro’atul Afifah	PRINSIP KEADILAN DALAM SIYASAH SYAR’IYYAH: KRITIK ATAS TINGGINYA TUNJANGAN DAN RENDAHNYA KINERJA DPR YANG DINILAI TIDAK PRO RAKYAT	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok: perbaiki diksi dan lekatkan dg dasar hukum, berupa konstitusi atau peraturan di bawahnya yg terkait	ok	Lanjutkan	Diterima
23	220203110063	ANAVALIS NARINDA	Inkonsistensi Legislasi dalam Pengaturan Minimal Ancaman Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Politik Hukum: Studi Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	dtolak terindikasi kemiripan https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21723?articlesBySimilarityPage=14	Diterima	Diterima
24	220203110048	Nadia Noorafira	Efektivitas Inspektorat Jenderal dalam Pencegahan Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan (Study Normatif Pasal 168 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2025)	NORMATIF	telah banyak isu sejenis salah satunya https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/27446	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
25	220203110048	Nadia Noorafira	Analisis Prosedur Pengajuan dan Pengesahan Deklarasi Perang oleh Presiden dan Keterlibatan DPR (Studi Normatif Pasal 10 dan 11 UUD 1945)	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
26	220203110041	Berliana Octaviani Ristita	Excessive Use of Force oleh Aparat Kepolisian dalam Penanganan Aksi Massa di Indonesia (Analisa Yuridis Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
27	220203110045	Rahmah Aliyah Utama Putri	Implikasi Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Justice Collaborator Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku)	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
28	220203110028	HAUWIN NUR AFIFAH AMINUDIN	URGENSI PENGATURAN PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXIII/2024 PERSPEKTIF STUFENBAU THEORY	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
29	220203110046	Erda Lailatus Syifa	Sentralisasi Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kontradiksi Putusan Judicial Review Perspektif Stufenbau Theory	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11070	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
30	220203110084	ALIF KHUNAIFAH AZZAHRO	Reformasi Regulasi Sistem Informasi Adopsi Nasional Untuk Pencegahan Perdagangan Bayi Evaluasi Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
31	220203110004	MUHAMAD UBAIDILLAH FAQIH	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH	NORMATIF	telah banyak isu sejenis salah satunya http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14263/	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
32	220203110022	Whyldan Bany Firmansyah	AKSI KAMISAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENEGAKAN HAM BERDASARKAN UU NO 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	Tidak ada plagiasi	aksi kamisan sbnrnya tdk ada hubungannya dengan penegakan hukum, smtr penelitian tenatng penegakan Ham sudah banyak. ditolak	ditolak	terdapat beberapa penelitian dgn judul tsbt khususnya tanggung jawab ngr trhdp aksi kamisan dalam penegakan HAM, ditolak	Ditolak
33	220203110027	TOLHAH HASAN SAIFUL RIZAL	RATIO LEGIS PENCABUTAN SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
34	220203110023	Aldaffa Adjie Cahyono	ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKIF ECOLOGICAL JUSTICE (STUDI KASUS DEFORESTASI DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA)	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/9972	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
35	220203110080	Althof Hussein Qadhafi	Regulasi AI di Indonesia dalam Tinjauan EU AI Act: Studi Komparatif Prinsip Etika dan Model Penegakan Hukum Berdasarkan Siyasah Dusturiyah.	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16820/	ditolak: telah banyak penelitian serupa, dan penelitian yg diajukan oleh Althof blm memiliki kebaharuan. Perbandingan dg pengaturan yg ada di EU telah ada artikel yg melakukan	dtolak	Ditolak: Telah Banyak Penelitian Serupa, Dan Penelitian Yg Diajukan Oleh Althof Blm Memiliki Kebaharuan. Perbandingan Dg Pengaturan Yg Ada Di Eu Telah Ada Artikel Yg Melakukan	Ditolak
36	220203110024	Adelia Putri Chalista	Implikasi PPPK Paruh Waktu Terhadap Penerapan Sistem Merit ASN Dalam Perspektif Muslahah Mursalah	NORMATIF	terdapat issue hukum yang sama dg https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/1426/1811	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak
37	220203110097	Zahrotun Niswah	PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di PT. Etika Dairies Indonesia di Gempol, Pasuruan)	EMPIRIS	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
38	220203110097	Zahrotun Niswah	DEKONSTRUKSI YURIDIS TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN ANGGOTA DPR: ANALISIS SURAT EDARAN SEKJEN DPR NO. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 DENGAN PRINSIP GOOD GOVERMANCE	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
39	220203110082	Wanda Aida	Tinjauan Komparatif Pengaturan Abolisi Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Filphina	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	dtolak terdapat kemiripan https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/176	Diterima	Diterima
40	220203110044	Moch. Haikal Rurindra Wardana	IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)	EMPIRIS	tidak terdapat plagiasi	ok	ok	Diterima	Diterima
41	220203110032	Ashif Akmaluddin sabilillah	PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ANTARA INDONESIA DAN BELANDA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 dan Public Assemblies Act Netherlands)	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok	dtolak terdapat kemiripan dgn https://media.neliti.com/media/publications/501057-none-2974b946.pdf	Diterima	Diterima
42	220203120020	Azzikra Tunasza	Kedudukan Keputusan Presiden Saat Terjerat Tindak Pidana dalam Mekanisme Pemakzulan menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah	NORMATIF	tidak terdapat plagiasi	ok, namun isu sebaiknya diperbaiki, karena praktek pemakzulan presiden setelah pasal 7 UUD disahkan blm pernah terjadi. Maka analisa ini berdasarkan asas hukum umum saja dan dikaitkan dengan peraturan perundang2an yg terkait, namun secara praktek blm pernah terjadi	perlu perbaikan disksi judul	Diterima	Diterima
43	220203120020	Azzikra Tunasza	Problematik Urgensi Wakil Menteri dalam Sistem Presidensial Indonesia ditinjau dari Pasal 17 UUD NRI 2945 dan Prespektif Maslahah Mursalah	NORMATIF	telah banyak isu sejenis salah satunya https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42487/	ditolak	dtolak	Ditolak	Ditolak

Keterangan

Bagi mahasiswa yang mengajukan lebih dari 1 judul dan diterima semuanya, segera konfirmasi ke admin prodi untuk menentukan 1 judul yang akan diambil agar cepat proses terselesainya SK Pembimbing