+62 812 3128 3898 htn@uin-malang.ac.id
Pengumuman Akademik

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi Periode November Semester Ganjil TA. 2023/ 2024

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi Periode November 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :

NONIMNAMAJUDULFISIK
117230003SALSABILA YUSTISYA AMARINURGENSI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASALAHAH MURSALAH LENGKAP
219230111ROIS FIRDYANSYAHPROBLEMATIKA KAMPANYE POLITIK DITEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH LENGKAP 
3200203110031VIDYA HIDAYAHRATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH LENGKAP 
419230009IKE NURMA YUNITASISTEM PERINGATAN DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  LENGKAP
5202003110047QONITAPENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MENURUT PERPPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022 DAN PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH LENGKAP 
6200203110090WAHYU PANDU GANESHAPOLA DAN PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU 2024 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 28 TAHUN 2018 LENGKAP 
7200203110049TASYA NABILA HURYYATUN NAYYIRAHIMPLIKASI ENDORSEMENT PRESIDEN TERHADAP CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI UU NO.7 TAHUN 2017 DAN PKPU NO. 15 TAHUN 2023) LENGKAP 
8200203110020ERY SYAHRIYAHUPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) LENGKAP 
9200203110088SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBINEFEKTIFITAS PASAL 1 AYAT 19 PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SILON DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BATU PEMILU 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  LENGKAP
10200203110080CINDY APRILLIALARANGAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PERANGKAT DESA IKUT TERLIBAT POLITIK PRAKTIS BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI BAWASLU KOTA MALANG)LENGKAP
11200203110101FADILLA AMALIALAYANAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2023 KOTA MALANG PERPSEKTIF SIYASAH IDARIYYAHLENGKAP
1218230069ZAFARURRIFQON AYUBIPOLITIK HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI’AH  LENGKAP
13200203110099ANNASYA PUTRI JAUHARIPEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  LENGKAP
14200203110012YUDISTIRA ABDI RIZKIRASIO DESIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU/XXI-2023 TERKAIT BATAS USIA CAPRES CAWAPRES PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH  LENGKAP
15200203110100M. FLADIMIR RAMANG SAPUTRAURGENSI PELAKSANAAN E-COURT PASCA PANDEMI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  LENGKAP
16200203110052NURUL ISTIQOMAHKEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYALURKN BANTUAN PEMERINTAH PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH DAN MASLAHAH MURSALAH  LENGKAP
17200203110050TITANIA NUR IFANIRATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERHADAP LARANGAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  LENGKAP
18200203110006MASYUDI BAHTIARPENAMPUNGAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PASAL 26 B PERDA KABUPATEN JEMBRANA NO 4 TAHUN 2018 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI DESA AIR KUNING, JEMBRANA, BALI)  LENGKAP
19200203110060SVITLANA ARINA WIDIATARIPENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYẬSAH DUSTURIYAH  LENGKAP
20200203110042LAILA NOVITA MAULIDATUL ULAANOTASI PUTUSAN MK NO. 72/PHP.BUP-XVI/2018 TERKAIT SISTEM NOKEN DI ERA GLOBALISASI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH LENGKAP 
21200203110040RIZKA PUTRI AMALIAREKONSTRUKSI PERSYARATAN PEMCALONAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 87/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH LENGKAP 
22200203110104NADA SALSABILAH PUTRI MASITHAANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 BERKAITAN DENGAN LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH DALAM KAMPANYE PEMILULENGKAP
23200203110036NOVERA MEFI MELANIAPENINGKATAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI SMART CITY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BI’AH  LENGKAP
24200203110003GUSTIAN HAFIZH HILMYANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA PADA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Analisis Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY)KEIKUTSERTAAN UJIAN SEMPRO/SKRIPSI KURANG 1

NB ; Bagi yang belum lengkap segera dilengkapi, terakhir pengumpulan hari senin, 27 November 2023 di kantor prodi

Back To Top